Pejabat Eselon II Terseret Dugaan Pelecehan Mahasiswi Magang, Gubernur NTT Turun Tangan

Senin, 16 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi perempuan sebagai korban kekerasan seksual

Ilustrasi perempuan sebagai korban kekerasan seksual

KUPANG,- Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, mengambil langkah tegas menyikapi dugaan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi yang sedang menjalani program magang di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT. Tim pemeriksa telah dibentuk untuk menelusuri kebenaran informasi sekaligus mengumpulkan keterangan dari para pihak.

Melki menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers, Senin (16/11/2026). Ia mengungkapkan, tim telah mulai bekerja sejak akhir pekan lalu setelah dirinya menerima laporan dari Wakil Gubernur NTT terkait dugaan tindakan tidak pantas yang melibatkan seorang pejabat eselon II.

Gubernur meminta tim bekerja cepat dan menargetkan hasil pemeriksaan awal dapat diperoleh dalam pekan ini. Hasil tersebut nantinya menjadi dasar bagi pemerintah provinsi untuk menentukan langkah dan rekomendasi penanganan terhadap dugaan pelanggaran tersebut.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saya sudah mendapat laporan dari kepala dinas yang menangani perempuan dan anak beserta jajaran. Saya juga sudah mendapatkan keterangan dari para pihak lainnya, dan saat ini tim sedang bekerja menangani kasus ini,” ujar Melki.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi NTT tidak akan memberikan perlakuan istimewa kepada pejabat yang terbukti melakukan pelecehan seksual. Jabatan maupun kedudukan seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pertanggungjawaban.

Melki memastikan, apabila hasil pemeriksaan menemukan bukti adanya tindakan pelecehan seksual oleh pejabat eselon II maupun aparatur lainnya, pemerintah akan menjatuhkan tindakan tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan, ia menegaskan sanksi maksimal akan diberikan terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

“Kami akan mengambil langkah-langkah tegas sesuai aturan yang berlaku. Siapa pun pejabat pemerintah provinsi yang melakukan pelecehan seksual akan diproses dan diberikan sanksi yang maksimal apabila terbukti,” tegasnya.

Selain penindakan, Gubernur memastikan perkembangan penanganan perkara akan disampaikan kepada publik, keluarga, dan korban. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin keterbukaan sekaligus membangun kepercayaan bahwa pemerintah serius menangani dugaan kekerasan seksual di lingkungan birokrasi.

Melki juga menegaskan komitmennya untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang aman dan bebas dari pelecehan seksual. Ia menilai, tidak boleh ada ruang pembiaran terhadap tindakan yang merendahkan martabat perempuan, terlebih jika dugaan pelanggaran melibatkan aparatur yang seharusnya menjadi teladan dalam pelayanan publik.***

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Membaca Gagasan Simon Petrus Kamlasi Bidik Ekosistem Industri Maritim NTT
Bupati TTU Jajaki Peluang Investasi China, Pendidikan dan Pariwisata Jadi Bidikan
Belum Merdeka dari Gelap, Usman Husin Perjuangkan Listrik untuk Warga Pelosok Rote Ndao
Libatkan Bareskrim Polri, Polda NTT Siapkan Izin Pemeriksaan Bupati Kupang ke Mendagri
Penikaman Mahasiswa di Kupang, Kuasa Hukum Minta Polisi Segera Buru Terduga Pelaku
Daniel Taimenas Minta Publik Beri Ruang ke Polda NTT Bekerja Secara Profesional 
Gubernur NTT Bersikap, Minta Polda Usut Tuntas Pemerkosaan di Rujab Bupati Kupang
Bantuan Irigasi Rp1,4 Miliar Berpindah Daerah, Petani di Rote Ndao Kecewa

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 00:19

Membaca Gagasan Simon Petrus Kamlasi Bidik Ekosistem Industri Maritim NTT

Selasa, 17 November 2026 - 23:55

Bupati TTU Jajaki Peluang Investasi China, Pendidikan dan Pariwisata Jadi Bidikan

Selasa, 17 November 2026 - 16:01

Belum Merdeka dari Gelap, Usman Husin Perjuangkan Listrik untuk Warga Pelosok Rote Ndao

Senin, 16 November 2026 - 23:09

Libatkan Bareskrim Polri, Polda NTT Siapkan Izin Pemeriksaan Bupati Kupang ke Mendagri

Senin, 16 November 2026 - 18:02

Penikaman Mahasiswa di Kupang, Kuasa Hukum Minta Polisi Segera Buru Terduga Pelaku

Berita Terbaru

Konten tidak bisa disalin.