Libatkan Bareskrim Polri, Polda NTT Siapkan Izin Pemeriksaan Bupati Kupang ke Mendagri

Senin, 16 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kapolda NTT saat menerima audiensi Aliansi Organisasi Kemahasiswaan dan Kepemudaan bersama elemen masyarakat di Mapolda NTT, Senin (16/11/2026).

Kapolda NTT saat menerima audiensi Aliansi Organisasi Kemahasiswaan dan Kepemudaan bersama elemen masyarakat di Mapolda NTT, Senin (16/11/2026).

KUPANG,- Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai menyiapkan langkah administratif untuk memeriksa Bupati Kupang sebagai pihak terlapor dalam kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan berinisial RBM.

Kapolda NTT, Irjen Pol. Reza Arief Dewanto, S.I.K., menjelaskan bahwa penyidik telah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk segera mengajukan permohonan izin pemeriksaan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Langkah tersebut dilakukan sesuai prosedur pemeriksaan terhadap pejabat negara.

Penjelasan itu disampaikan Kapolda saat menerima audiensi Aliansi Organisasi Kemahasiswaan dan Kepemudaan bersama elemen masyarakat di Mapolda NTT, Senin (16/11/2026).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kapolda menegaskan, penanganan perkara tersebut berjalan tanpa intervensi pihak mana pun. Untuk mempercepat proses hukum, Polda NTT telah membentuk tim khusus lintas direktorat yang melibatkan Dit PPA-PPO, Ditreskrimum, dan Ditreskrimsus, serta menambah personel penyidik.

Sejauh ini, penyidik telah memeriksa lima saksi, mengantongi hasil visum et repertum, dan berkonsultasi dengan ahli psikologi forensik. Seluruh hasil pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari proses pendalaman sebelum gelar perkara untuk menentukan peningkatan status penanganan kasus ke tahap penyidikan.

Dalam audiensi tersebut, mahasiswa mendesak kepolisian menerapkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), termasuk memastikan hak restitusi korban serta pemberatan pidana apabila unsur hukumnya terpenuhi.

Kapolda membuka ruang bagi masyarakat untuk mengawal proses hukum tersebut. Ia menegaskan, penanganan perkara akan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.**

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Membaca Gagasan Simon Petrus Kamlasi Bidik Ekosistem Industri Maritim NTT
Bupati TTU Jajaki Peluang Investasi China, Pendidikan dan Pariwisata Jadi Bidikan
Belum Merdeka dari Gelap, Usman Husin Perjuangkan Listrik untuk Warga Pelosok Rote Ndao
Penikaman Mahasiswa di Kupang, Kuasa Hukum Minta Polisi Segera Buru Terduga Pelaku
Daniel Taimenas Minta Publik Beri Ruang ke Polda NTT Bekerja Secara Profesional 
Pejabat Eselon II Terseret Dugaan Pelecehan Mahasiswi Magang, Gubernur NTT Turun Tangan
Gubernur NTT Bersikap, Minta Polda Usut Tuntas Pemerkosaan di Rujab Bupati Kupang
Bantuan Irigasi Rp1,4 Miliar Berpindah Daerah, Petani di Rote Ndao Kecewa

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 00:19

Membaca Gagasan Simon Petrus Kamlasi Bidik Ekosistem Industri Maritim NTT

Selasa, 17 November 2026 - 23:55

Bupati TTU Jajaki Peluang Investasi China, Pendidikan dan Pariwisata Jadi Bidikan

Selasa, 17 November 2026 - 16:01

Belum Merdeka dari Gelap, Usman Husin Perjuangkan Listrik untuk Warga Pelosok Rote Ndao

Senin, 16 November 2026 - 23:09

Libatkan Bareskrim Polri, Polda NTT Siapkan Izin Pemeriksaan Bupati Kupang ke Mendagri

Senin, 16 November 2026 - 18:02

Penikaman Mahasiswa di Kupang, Kuasa Hukum Minta Polisi Segera Buru Terduga Pelaku

Berita Terbaru

Konten tidak bisa disalin.