KUPANG,- Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai menyiapkan langkah administratif untuk memeriksa Bupati Kupang sebagai pihak terlapor dalam kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan berinisial RBM.
Kapolda NTT, Irjen Pol. Reza Arief Dewanto, S.I.K., menjelaskan bahwa penyidik telah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk segera mengajukan permohonan izin pemeriksaan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Langkah tersebut dilakukan sesuai prosedur pemeriksaan terhadap pejabat negara.
Penjelasan itu disampaikan Kapolda saat menerima audiensi Aliansi Organisasi Kemahasiswaan dan Kepemudaan bersama elemen masyarakat di Mapolda NTT, Senin (16/11/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Kapolda menegaskan, penanganan perkara tersebut berjalan tanpa intervensi pihak mana pun. Untuk mempercepat proses hukum, Polda NTT telah membentuk tim khusus lintas direktorat yang melibatkan Dit PPA-PPO, Ditreskrimum, dan Ditreskrimsus, serta menambah personel penyidik.
Sejauh ini, penyidik telah memeriksa lima saksi, mengantongi hasil visum et repertum, dan berkonsultasi dengan ahli psikologi forensik. Seluruh hasil pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari proses pendalaman sebelum gelar perkara untuk menentukan peningkatan status penanganan kasus ke tahap penyidikan.
Dalam audiensi tersebut, mahasiswa mendesak kepolisian menerapkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), termasuk memastikan hak restitusi korban serta pemberatan pidana apabila unsur hukumnya terpenuhi.
Kapolda membuka ruang bagi masyarakat untuk mengawal proses hukum tersebut. Ia menegaskan, penanganan perkara akan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.**









