Mitigasi Risiko Hukum, PUPR NTT Ajukan Pendampingan ke Kejati

Rabu, 11 Maret 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Dinas PUPR NTT bersama jajaran berdiskusi dengan Kejaksaan Tinggi NTT.

Kepala Dinas PUPR NTT bersama jajaran berdiskusi dengan Kejaksaan Tinggi NTT.

KUPANG,- Seorang petani di wilayah kering Nusa Tenggara Timur sering kali hanya bisa menunggu air turun dari saluran irigasi yang terbatas untuk mengairi ladangnya. Sementara itu, akses jalan yang rusak membuat hasil panen sulit dibawa ke pasar.

Kondisi semacam ini menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur tidak sekadar soal proyek fisik, tetapi juga menyangkut harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang transparan dan tepat sasaran.

Dalam upaya memastikan pembangunan berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajukan permohonan pendampingan hukum kepada Kejaksaan Tinggi NTT.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kepala Dinas PUPR NTT, Ir. Benyamin Nahak, M.T, menyampaikan bahwa pendampingan tersebut ditujukan untuk mengawal pelaksanaan Tugas Pembantuan (TP) pada kegiatan preservasi jalan nasional serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pusat.

Kadis PUPR NTT bersama jajaran melakukan pemaparan program di Kantor Kejaksaan Tinggi NTT pada Senin, 10 Maret 2026. Dalam pertemuan tersebut, Kadis PUPR didampingi Kepala Bidang Sumber Daya Air serta para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menjelaskan berbagai kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan melalui skema Tugas Pembantuan dari pemerintah pusat.

Pendampingan hukum dari Kejaksaan dinilai penting untuk memastikan setiap tahapan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, langkah ini juga dimaksudkan sebagai upaya mitigasi terhadap potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang dapat muncul selama pelaksanaan proyek di lapangan.

Melalui koordinasi tersebut, kedua pihak diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan anggaran serta proses pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya pendampingan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, potensi kesalahan administrasi maupun risiko hukum dapat diminimalkan.

Pihak PUPR NTT menilai sinergi dengan aparat penegak hukum merupakan bagian dari komitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek infrastruktur. Hal ini juga menjadi langkah preventif agar program pembangunan berjalan sesuai aturan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Dengan pendampingan hukum dari Kejati NTT, pemerintah daerah berharap program preservasi jalan nasional dan pemeliharaan jaringan irigasi pusat dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di berbagai wilayah NTT.**

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Membaca Gagasan Simon Petrus Kamlasi Bidik Ekosistem Industri Maritim NTT
Bupati TTU Jajaki Peluang Investasi China, Pendidikan dan Pariwisata Jadi Bidikan
Belum Merdeka dari Gelap, Usman Husin Perjuangkan Listrik untuk Warga Pelosok Rote Ndao
Libatkan Bareskrim Polri, Polda NTT Siapkan Izin Pemeriksaan Bupati Kupang ke Mendagri
Penikaman Mahasiswa di Kupang, Kuasa Hukum Minta Polisi Segera Buru Terduga Pelaku
Daniel Taimenas Minta Publik Beri Ruang ke Polda NTT Bekerja Secara Profesional 
Pejabat Eselon II Terseret Dugaan Pelecehan Mahasiswi Magang, Gubernur NTT Turun Tangan
Gubernur NTT Bersikap, Minta Polda Usut Tuntas Pemerkosaan di Rujab Bupati Kupang

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 00:19

Membaca Gagasan Simon Petrus Kamlasi Bidik Ekosistem Industri Maritim NTT

Selasa, 17 November 2026 - 23:55

Bupati TTU Jajaki Peluang Investasi China, Pendidikan dan Pariwisata Jadi Bidikan

Selasa, 17 November 2026 - 16:01

Belum Merdeka dari Gelap, Usman Husin Perjuangkan Listrik untuk Warga Pelosok Rote Ndao

Senin, 16 November 2026 - 23:09

Libatkan Bareskrim Polri, Polda NTT Siapkan Izin Pemeriksaan Bupati Kupang ke Mendagri

Senin, 16 November 2026 - 18:02

Penikaman Mahasiswa di Kupang, Kuasa Hukum Minta Polisi Segera Buru Terduga Pelaku

Berita Terbaru

Konten tidak bisa disalin.