Sinergi untuk Hunian Layak: PUPR dan Inspektorat NTT Kawal Program 3 Juta Rumah

Jumat, 27 Maret 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kadis PUPR NTT, Benyamin Nahak pimpin rapat bersama Inspektorat guna mengawal program pembangunan 3 juta rumah.

Kadis PUPR NTT, Benyamin Nahak pimpin rapat bersama Inspektorat guna mengawal program pembangunan 3 juta rumah.

KUPANG,- Langit siang terasa terik, namun suasana di ruang pertemuan Dinas PUPR Provinsi NTT justru dipenuhi semangat kolaborasi. Jumat, 27 Maret 2026 menjadi momen penting ketika dua institusi kunci Dinas PUPR dan Inspektorat Provinsi NTT duduk bersama, menyatukan langkah untuk memastikan kebijakan pro-rakyat benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan. Di balik agenda teknis yang dibahas, tersimpan harapan ribuan keluarga sederhana akan hunian yang layak.

Pertemuan itu dipimpin langsung oleh Kepala Dinas PUPR NTT, Ir. Benyamin Nahak, M.T, yang menekankan pentingnya pengawasan sekaligus percepatan implementasi kebijakan penghapusan biaya BPHTB dan PBG bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kebijakan ini bukan sekadar angka dalam dokumen, melainkan jembatan menuju kehidupan yang lebih manusiawi—rumah yang tidak lagi menjadi mimpi, melainkan kenyataan.

Bagi banyak warga di pelosok NTT, memiliki rumah layak huni masih menjadi perjuangan panjang. Beban biaya administrasi seperti BPHTB dan PBG kerap menjadi penghalang yang tak terlihat, namun sangat nyata. Dalam forum ini, evaluasi dilakukan secara jujur: sejauh mana kebijakan penghapusan biaya tersebut benar-benar diterapkan di kabupaten/kota? Apakah masyarakat sudah merasakan dampaknya, atau masih terjebak dalam birokrasi yang berbelit?

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Diskusi berjalan dinamis. Inspektorat Provinsi NTT menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas di setiap tahapan pelaksanaan kebijakan. Sebab, program sebesar “3 Juta Rumah” tidak hanya membutuhkan anggaran besar, tetapi juga integritas dalam pelaksanaannya. Tanpa pengawasan yang kuat, niat baik bisa tersendat di lapangan.

Di tengah pembahasan, tersirat satu benang merah: sinergi adalah kunci. Pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri. Dinas teknis, pengawas, hingga pemerintah kabupaten/kota harus berada dalam satu irama yang sama. Ketika koordinasi terjalin kuat, maka hambatan administratif dapat dipangkas, dan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari sistem yang seharusnya melayani mereka.

Pertemuan ini mungkin terlihat sederhana, sekadar rapat koordinasi di sebuah ruangan kantor. Namun, dampaknya bisa menjalar jauh hingga ke desa-desa, menyentuh kehidupan keluarga kecil yang selama ini hanya bisa berharap. Di sanalah arti sesungguhnya dari kebijakan ini: menghadirkan negara lebih dekat, lebih peduli, dan lebih nyata bagi rakyatnya.**

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Membaca Gagasan Simon Petrus Kamlasi Bidik Ekosistem Industri Maritim NTT
Bupati TTU Jajaki Peluang Investasi China, Pendidikan dan Pariwisata Jadi Bidikan
Belum Merdeka dari Gelap, Usman Husin Perjuangkan Listrik untuk Warga Pelosok Rote Ndao
Libatkan Bareskrim Polri, Polda NTT Siapkan Izin Pemeriksaan Bupati Kupang ke Mendagri
Penikaman Mahasiswa di Kupang, Kuasa Hukum Minta Polisi Segera Buru Terduga Pelaku
Daniel Taimenas Minta Publik Beri Ruang ke Polda NTT Bekerja Secara Profesional 
Pejabat Eselon II Terseret Dugaan Pelecehan Mahasiswi Magang, Gubernur NTT Turun Tangan
Gubernur NTT Bersikap, Minta Polda Usut Tuntas Pemerkosaan di Rujab Bupati Kupang

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 00:19

Membaca Gagasan Simon Petrus Kamlasi Bidik Ekosistem Industri Maritim NTT

Selasa, 17 November 2026 - 23:55

Bupati TTU Jajaki Peluang Investasi China, Pendidikan dan Pariwisata Jadi Bidikan

Selasa, 17 November 2026 - 16:01

Belum Merdeka dari Gelap, Usman Husin Perjuangkan Listrik untuk Warga Pelosok Rote Ndao

Senin, 16 November 2026 - 23:09

Libatkan Bareskrim Polri, Polda NTT Siapkan Izin Pemeriksaan Bupati Kupang ke Mendagri

Senin, 16 November 2026 - 18:02

Penikaman Mahasiswa di Kupang, Kuasa Hukum Minta Polisi Segera Buru Terduga Pelaku

Berita Terbaru

Konten tidak bisa disalin.