Gubernur NTT Benahi Tambang Noelmina, Tekankan Keadilan dan Transparansi

Sabtu, 18 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur NTT foto bersama usai memimpin rapat koordinasi yang berlangsung di Kantor Camat Takari, Kabupaten Kupang.

Gubernur NTT foto bersama usai memimpin rapat koordinasi yang berlangsung di Kantor Camat Takari, Kabupaten Kupang.

KUPANG,- Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk membenahi tata kelola pertambangan mineral bukan logam dan batuan (galian C) di kawasan Sungai Noelmina agar lebih tertib, transparan, dan berpihak pada masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan saat rapat koordinasi yang berlangsung di Kantor Camat Takari, Kabupaten Kupang, Jumat (17/4/2026). Rapat tersebut turut dihadiri Bupati Kupang, Bupati Timor Tengah Selatan, serta Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTT.

Menurut Melki, pembenahan tata kelola tambang menjadi langkah strategis untuk memastikan aktivitas penambangan berjalan sesuai aturan sekaligus memberi manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat sekitar. “Pengelolaan sumber daya harus berpijak pada prinsip keadilan dan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menjelaskan, terdapat lima fokus utama yang menjadi perhatian pemerintah dalam penataan aktivitas tambang di kawasan Noelmina. Pertama, aspek teknis operasional, di mana seluruh kegiatan pertambangan harus mengikuti prosedur yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.

Kedua, pengelolaan dampak lingkungan. Melki menekankan bahwa aktivitas di bantaran sungai wajib diimbangi dengan upaya rehabilitasi kawasan secara serius dan berkelanjutan guna mencegah kerusakan ekologis.

Ketiga, skema pembagian hasil yang adil dan transparan. Ia mengingatkan agar keuntungan dari aktivitas tambang tidak hanya dinikmati oleh pelaku usaha, melainkan juga memberikan kontribusi yang proporsional bagi pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Keempat, tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Pemerintah provinsi mendorong perusahaan tambang untuk mengalokasikan sekitar 2–3 persen dari aktivitasnya bagi masyarakat terdampak, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan secara langsung.

Kelima, aspek keamanan dan stabilitas sosial. “Kita tidak ingin muncul konflik akibat ketimpangan dalam pengelolaan tambang. Semua harus terbuka, terukur, dan disepakati bersama,” kata Melki.

Ia menambahkan, persoalan tambang di Sungai Noelmina bersifat lintas wilayah, sehingga memerlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Karena itu, pendekatan kolaboratif dinilai penting agar kebijakan yang diambil tetap adil dan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi NTT, lanjutnya, akan terus melakukan penertiban terhadap praktik pertambangan yang tidak sesuai aturan. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola sumber daya alam yang tidak hanya menguntungkan pelaku usaha, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.**

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Membaca Gagasan Simon Petrus Kamlasi Bidik Ekosistem Industri Maritim NTT
Bupati TTU Jajaki Peluang Investasi China, Pendidikan dan Pariwisata Jadi Bidikan
Belum Merdeka dari Gelap, Usman Husin Perjuangkan Listrik untuk Warga Pelosok Rote Ndao
Libatkan Bareskrim Polri, Polda NTT Siapkan Izin Pemeriksaan Bupati Kupang ke Mendagri
Penikaman Mahasiswa di Kupang, Kuasa Hukum Minta Polisi Segera Buru Terduga Pelaku
Daniel Taimenas Minta Publik Beri Ruang ke Polda NTT Bekerja Secara Profesional 
Pejabat Eselon II Terseret Dugaan Pelecehan Mahasiswi Magang, Gubernur NTT Turun Tangan
Gubernur NTT Bersikap, Minta Polda Usut Tuntas Pemerkosaan di Rujab Bupati Kupang

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 00:19

Membaca Gagasan Simon Petrus Kamlasi Bidik Ekosistem Industri Maritim NTT

Selasa, 17 November 2026 - 23:55

Bupati TTU Jajaki Peluang Investasi China, Pendidikan dan Pariwisata Jadi Bidikan

Selasa, 17 November 2026 - 16:01

Belum Merdeka dari Gelap, Usman Husin Perjuangkan Listrik untuk Warga Pelosok Rote Ndao

Senin, 16 November 2026 - 23:09

Libatkan Bareskrim Polri, Polda NTT Siapkan Izin Pemeriksaan Bupati Kupang ke Mendagri

Senin, 16 November 2026 - 18:02

Penikaman Mahasiswa di Kupang, Kuasa Hukum Minta Polisi Segera Buru Terduga Pelaku

Berita Terbaru

Konten tidak bisa disalin.