KUPANG,- Di tengah luasnya bentangan wilayah Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari puluhan pulau, pekerjaan menghadirkan rumah layak bagi masyarakat bukanlah tugas yang sederhana. Dibutuhkan ketelitian, kesabaran, dan kerja lapangan yang tidak mengenal batas geografis.
Di balik upaya tersebut, Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTT bekerja dalam senyap, memastikan setiap keluarga yang membutuhkan mendapat perhatian negara.
Kerja keras itu kini membuahkan hasil. Sebanyak 19.543 data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berhasil dihimpun, diverifikasi, dan diserahkan kepada Pemerintah Pusat sebagai bagian dari dukungan terhadap Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2026 dan Program Nasional Pembangunan 3 Juta Rumah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Dinas PUPR NTT, Ir. Benyamin Nahak, M.T, mengatakan bahwa data tersebut bukan sekadar angka statistik, melainkan representasi nyata dari ribuan keluarga yang masih hidup dalam keterbatasan hunian. Karena itu, proses pendataan dilakukan secara serius dengan mengedepankan prinsip akurasi dan validitas data.
“Setiap data yang kami serahkan adalah wajah masyarakat yang membutuhkan kehadiran pemerintah. Karena itu kami memastikan proses pendataan dilakukan secara cermat dengan pendekatan by name by address sehingga bantuan nantinya benar-benar tepat sasaran,” ujar Benyamin Nahak.
Menurutnya, tantangan terbesar bukan hanya mengumpulkan data, tetapi memastikan seluruh informasi yang diperoleh sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Tim Dinas PUPR NTT harus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, melakukan verifikasi berlapis, serta mencocokkan kondisi rumah secara langsung agar tidak terjadi kesalahan dalam penetapan calon penerima manfaat.
Komitmen tersebut menunjukkan keseriusan Pemerintah Provinsi NTT dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Di bawah koordinasi Dinas PUPR NTT, proses pendataan RTLH tidak hanya menjadi pekerjaan administratif, tetapi bagian dari upaya besar meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama mereka yang selama ini tinggal di rumah-rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan.
Benyamin Nahak menegaskan bahwa rumah yang layak merupakan kebutuhan dasar yang memiliki dampak langsung terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga. Karena itu, pihaknya berharap data yang telah disampaikan dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Pusat sehingga manfaat program dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Bagi ribuan keluarga di NTT, keberhasilan pendataan ini menjadi secercah harapan. Mereka menanti saat rumah yang selama ini rapuh dan kurang layak dapat diperbaiki menjadi tempat tinggal yang aman, sehat, dan nyaman. Di balik harapan itu, terdapat kerja keras para petugas dan jajaran Dinas PUPR NTT yang selama berbulan-bulan bekerja memastikan tidak ada warga yang terlewat dari perhatian pemerintah.
Langkah yang dilakukan Dinas PUPR NTT di bawah kepemimpinan Ir. Benyamin Nahak, M.T. menjadi bukti bahwa pembangunan bukan hanya tentang membangun infrastruktur fisik, tetapi juga membangun harapan. Sebab setiap rumah yang diperbaiki bukan sekadar bangunan yang berdiri kokoh, melainkan simbol hadirnya negara dalam kehidupan masyarakat yang paling membutuhkan.**
