Penulis: Chris M. Bani, S.H (Advokat/Konsultan Hukum)
KUPANG,- Dalam beberapa waktu terakhir, ruang digital dipenuhi berbagai informasi yang menyebutkan bahwa gaji atau honorarium Tenaga Ahli (TA) DPR RI dibayarkan secara pribadi oleh anggota DPR RI. Narasi tersebut terus berulang dan disebarluaskan tanpa dasar hukum yang jelas. Akibatnya, tidak sedikit masyarakat yang akhirnya mempercayai informasi tersebut sebagai sebuah kebenaran.
Padahal, fakta hukumnya sangat berbeda. Gaji dan honorarium Tenaga Ahli DPR RI dibayarkan oleh negara melalui Sekretariat Jenderal DPR RI dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian, tidak benar apabila disebutkan bahwa anggota DPR RI mengeluarkan uang pribadinya untuk membayar tenaga ahli yang mendukung pelaksanaan tugas konstitusional mereka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Keberadaan Tenaga Ahli merupakan bagian dari sistem kelembagaan DPR RI dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Mereka direkrut untuk memberikan kajian akademik, analisis kebijakan, penyusunan naskah, hingga pendampingan teknis terhadap berbagai tugas kedewanan agar setiap keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pengaturan mengenai rekrutmen, hak keuangan, hingga mekanisme pengelolaan Tenaga Ahli telah diatur secara resmi melalui Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI, serta pengaturan sebelumnya dalam Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2014. Artinya, seluruh proses tersebut memiliki landasan hukum yang jelas dan bukan berdasarkan kebijakan pribadi setiap anggota DPR RI.
Melalui ketentuan tersebut, negara memberikan anggaran khusus sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan tugas konstitusional DPR RI. Sama halnya dengan lembaga negara lain yang memiliki staf pendukung, keberadaan Tenaga Ahli merupakan bagian dari sistem administrasi negara yang pembiayaannya telah direncanakan dalam APBN.
Oleh karena itu, menyebarkan informasi bahwa anggota DPR RI membayar sendiri gaji Tenaga Ahli bukan hanya keliru, tetapi juga berpotensi menyesatkan opini publik. Informasi yang tidak benar dapat membangun persepsi negatif terhadap sistem kelembagaan negara dan menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
Di era digital saat ini, setiap informasi dapat menyebar dalam hitungan detik. Karena itu, masyarakat perlu meningkatkan literasi hukum dan literasi informasi sebelum mempercayai ataupun membagikan sebuah narasi. Kebenaran harus selalu merujuk pada regulasi dan fakta resmi, bukan sekadar unggahan media sosial yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan.
Perbedaan pendapat terhadap kebijakan DPR RI merupakan bagian dari demokrasi yang sehat. Namun, kritik yang dibangun harus berlandaskan data dan fakta, bukan berdasarkan informasi palsu. Demokrasi akan semakin kuat apabila masyarakat memperoleh informasi yang benar dan akurat.
Tenaga Ahli DPR RI pada dasarnya adalah tenaga profesional yang membantu anggota dewan menjalankan amanat rakyat secara lebih efektif. Mereka bukan pegawai pribadi anggota DPR RI, melainkan bagian dari sistem pendukung kelembagaan yang hak-haknya dijamin oleh negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melawan hoaks bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau media massa, tetapi juga seluruh masyarakat. Memahami bahwa gaji Tenaga Ahli DPR RI dibayarkan melalui APBN oleh Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan bagian dari upaya membangun budaya informasi yang sehat, objektif, dan berdasarkan hukum. Sebab, demokrasi yang kuat hanya dapat berdiri di atas fondasi fakta, bukan di atas penyebaran informasi yang keliru.**
