KUPANG — Pemulihan pascagempa Flores memasuki tahap yang membutuhkan kerja terukur dan lintas sektor. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai menggeser fokus penanganan dari sekadar respons kedaruratan menuju pemulihan dan pembangunan kembali wilayah terdampak.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengonsolidasikan jajaran perangkat daerah untuk memastikan proses tersebut berjalan berdasarkan data dan kebutuhan nyata di lapangan.
Konsolidasi itu dilakukan melalui rapat bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kesehatan, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Rabu (2/9/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tiga sektor tersebut menjadi perhatian utama karena berkaitan langsung dengan pemulihan infrastruktur, keberlanjutan pelayanan kesehatan, serta kembalinya aktivitas pendidikan masyarakat terdampak gempa.
Skala kerusakan yang harus ditangani tergolong besar. Berdasarkan data BPBD Provinsi NTT per 2 September 2026, sebanyak 99.214 rumah tercatat mengalami kerusakan dengan tingkat berbeda. Dari jumlah tersebut, 26.092 rumah masuk kategori rusak berat, 22.525 rusak sedang, dan 50.597 rumah mengalami rusak ringan.
Kerusakan juga terjadi pada berbagai fasilitas pelayanan dasar. Data BPBD mencatat 2.310 satuan pendidikan, 664 kantor pemerintah, 600 rumah ibadah, 654 fasilitas kesehatan, 6.840 fasilitas umum, serta 36 sarana air bersih terdampak bencana. Kondisi tersebut membuat proses pemulihan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan koordinasi antarlembaga dan pembagian kewenangan yang jelas.
Pada sektor infrastruktur, Melki meminta Dinas PUPR mempercepat pendataan sekaligus melakukan validasi terhadap seluruh kerusakan. Pendataan mencakup jalan, jembatan, jaringan irigasi, rumah masyarakat hingga fasilitas umum. Menurut dia, akurasi data menjadi dasar penting agar setiap intervensi pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.
“Kita harus benar-benar serius untuk pendataan seluruh infrastruktur yang terdampak akibat bencana gempa Flores ini. Jadi atur betul dan verifikasi sehingga bantuan perbaikan juga sesuai sasaran,” tegas Melki. Ia juga meminta setiap kerusakan dipetakan berdasarkan kewenangan pemerintah, mulai dari provinsi, kabupaten/kota hingga pemerintah pusat, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat sekaligus mencegah tumpang tindih program.
Selain mempercepat validasi kerusakan, Gubernur Melki mendorong agar program pemulihan yang telah siap segera dieksekusi. Anggaran yang tersedia harus diarahkan untuk kebutuhan pemulihan yang mendesak, termasuk memperkuat program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang kehilangan atau mengalami kerusakan tempat tinggal.
Dengan konsolidasi lintas sektor tersebut, Pemprov NTT menargetkan pemulihan pascagempa berjalan lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan hingga masyarakat kembali mendapatkan pelayanan dasar serta kehidupan yang layak.***
