KUPANG — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Usman Husin, meminta Perum BULOG memperluas distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga ke pasar-pasar desa dan kios-kios di wilayah pelosok Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menurut Usman, keberhasilan program stabilisasi pangan tidak semata-mata diukur dari besarnya stok beras yang tersedia di gudang BULOG. Hal yang lebih penting adalah memastikan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal jauh dari pusat kota, dapat memperoleh beras SPHP dengan mudah dan harga yang terjangkau.
“Saya minta kepada BULOG agar beras SPHP harus masuk ke pasar-pasar di pedesaan atau kios-kios di setiap desa yang ada di pelosok NTT,” tegas Usman, 5 Agustus 2026. Ia menilai masyarakat desa memiliki hak yang sama dengan warga perkotaan untuk mendapatkan akses terhadap pangan dengan harga yang terjangkau.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dorongan tersebut disampaikan di tengah upaya BULOG NTT memperluas penyaluran beras SPHP. Pemimpin Perum BULOG Kanwil NTT, Arrahim K. Kanam, menyebut hingga September 2026 penyaluran beras SPHP di NTT telah mencapai 21.676 ton. Khusus sepanjang Agustus 2026, penyaluran mencapai sekitar 3.915 ton melalui berbagai saluran distribusi.
Dari sisi ketersediaan, kondisi stok beras BULOG NTT juga dilaporkan cukup kuat. Per 1 September 2026, stok beras yang tersimpan di 46 gudang BULOG di NTT mencapai 24.134 ton. Namun, bagi Usman, angka tersebut harus diikuti dengan distribusi yang benar-benar menjangkau masyarakat di tingkat paling bawah.
“Berasnya ada, tetapi masyarakat di pelosok juga harus bisa mendapatkannya. Jangan sampai stok tersedia, tetapi masyarakat harus pergi jauh ke kota untuk membeli beras SPHP,” ujarnya. Menurut dia, jarak antara pusat distribusi dan konsumen di desa dapat menjadi persoalan tersendiri karena masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperoleh kebutuhan pokok.
Karena itu, Usman mendorong BULOG menggandeng pemerintah daerah, pemerintah desa, pelaku usaha, pemilik kios, serta jaringan distribusi lokal untuk memperbanyak titik penjualan SPHP. Ia juga meminta agar Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar tidak hanya terpusat di Kota Kupang atau kawasan perkotaan, tetapi diperluas ke seluruh kabupaten hingga wilayah pelosok NTT.
“Saya berharap pasar murah jangan hanya fokus di Kota Kupang. Program ini harus merata sampai seluruh kabupaten di NTT, sehingga masyarakat di daerah-daerah pelosok juga bisa merasakan manfaat yang sama,” katanya. Usman menambahkan, komoditas strategis seperti beras, gula, dan minyak goreng perlu dijaga ketersediaannya serta kestabilan harganya. Menurut dia, desa harus menjadi bagian penting dalam jaringan distribusi pangan agar masyarakat berpenghasilan terbatas tidak semakin terbebani oleh biaya untuk mendapatkan kebutuhan dasar.**
