Penghentian Penyidikan Dugaan Korupsi DAK-DAU Ende Rp39 Miliar Dipertanyakan 

Minggu, 6 September 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Advokat Meridian Dewanta, S.H.

Advokat Meridian Dewanta, S.H.

ENDE, – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Timur (TPDI-NTT), Advokat Meridian Dewanta, S.H, meminta Kejaksaan Negeri Ende memberikan penjelasan terbuka terkait informasi dugaan penghentian penyidikan perkara pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan DAU Specific Grant (SG) pada sejumlah SKPD Pemerintah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2024.

Informasi mengenai dugaan penghentian penyidikan tersebut menjadi sorotan karena perkara sebelumnya telah ditingkatkan ke tahap penyidikan oleh Kejari Ende. Belakangan beredar informasi bahwa perkara itu diduga dihentikan dengan alasan tidak ditemukan peristiwa tindak pidana, melainkan dinilai sebagai kesalahan administrasi.

Meridian mengatakan, publik juga mempertanyakan informasi mengenai adanya pengembalian kerugian negara yang disebut mencapai sekitar Rp39 miliar. Menurutnya, apabila benar terdapat proses pengembalian uang negara dalam perkara tersebut, Kejaksaan perlu menjelaskan secara terang apakah pengembalian tersebut menjadi bagian dari proses penyelesaian perkara dan bagaimana kedudukannya secara hukum.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Perkara ini sebelumnya telah masuk tahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Kepala Kejaksaan Negeri Ende Nomor: PRINT-03/N.3.14/FD.1/05/2025 tertanggal 21 Mei 2025. Sprindik tersebut ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri Ende saat itu, Zulfahmi, S.H., M.H.

Menurut Meridian, penerbitan Sprindik merupakan tahapan penting dalam proses penegakan hukum karena menunjukkan perkara telah ditindaklanjuti pada tahap penyidikan berdasarkan hasil penanganan sebelumnya. Karena itu, apabila kemudian penyidikan dihentikan, alasan, dasar hukum, serta hasil pemeriksaan yang melandasi keputusan tersebut perlu dapat dijelaskan secara akuntabel.

“Yang menjadi pertanyaan publik adalah mengapa Sprindik diterbitkan apabila pada akhirnya perkara dinilai hanya merupakan persoalan administrasi. Apa dasar hukum yang melandasi perubahan kesimpulan tersebut?” kata Meridian.

Ia menilai, persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai ada atau tidaknya kerugian negara, tetapi juga menyangkut transparansi proses penegakan hukum. Publik perlu mengetahui apakah penghentian penyidikan dilakukan berdasarkan mekanisme dan alasan yang dibenarkan hukum acara pidana.

Meridian juga meminta agar informasi mengenai pengembalian sekitar Rp39 miliar tidak serta-merta dipandang sebagai alasan berakhirnya perkara pidana. Menurut dia, perlu ada penjelasan mengenai asal perhitungan kerugian, pihak yang mengembalikan, waktu pengembalian, serta apakah pengembalian tersebut dilakukan sebelum atau setelah proses penyidikan berjalan.

“Kalau benar penyidikan dihentikan, kami meminta Kejari Ende menjelaskan secara terbuka dasar penghentian, hasil penyidikan, termasuk apakah telah diterbitkan surat penghentian penyidikan dan apa alasan yuridisnya. Jangan sampai muncul kesan bahwa perkara yang sudah masuk tahap penyidikan tiba-tiba berubah menjadi sekadar persoalan administrasi tanpa penjelasan yang memadai,” tegasnya.

TPDI-NTT berharap Kejari Ende memberikan klarifikasi resmi agar tidak terjadi spekulasi di tengah masyarakat. Bagi Meridian, keterbukaan tersebut penting untuk memastikan proses penanganan perkara berjalan berdasarkan hukum sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Hingga berita ini ditulis, informasi mengenai dugaan penghentian penyidikan tersebut masih memerlukan konfirmasi resmi dari Kejaksaan Negeri Ende. Prinsip praduga tak bersalah tetap dikedepankan terhadap seluruh pihak yang dikaitkan dengan perkara tersebut.**

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Membaca Gagasan Simon Petrus Kamlasi Bidik Ekosistem Industri Maritim NTT
Bupati TTU Jajaki Peluang Investasi China, Pendidikan dan Pariwisata Jadi Bidikan
Belum Merdeka dari Gelap, Usman Husin Perjuangkan Listrik untuk Warga Pelosok Rote Ndao
Libatkan Bareskrim Polri, Polda NTT Siapkan Izin Pemeriksaan Bupati Kupang ke Mendagri
Penikaman Mahasiswa di Kupang, Kuasa Hukum Minta Polisi Segera Buru Terduga Pelaku
Daniel Taimenas Minta Publik Beri Ruang ke Polda NTT Bekerja Secara Profesional 
Pejabat Eselon II Terseret Dugaan Pelecehan Mahasiswi Magang, Gubernur NTT Turun Tangan
Gubernur NTT Bersikap, Minta Polda Usut Tuntas Pemerkosaan di Rujab Bupati Kupang

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 00:19

Membaca Gagasan Simon Petrus Kamlasi Bidik Ekosistem Industri Maritim NTT

Selasa, 17 November 2026 - 23:55

Bupati TTU Jajaki Peluang Investasi China, Pendidikan dan Pariwisata Jadi Bidikan

Selasa, 17 November 2026 - 16:01

Belum Merdeka dari Gelap, Usman Husin Perjuangkan Listrik untuk Warga Pelosok Rote Ndao

Senin, 16 November 2026 - 23:09

Libatkan Bareskrim Polri, Polda NTT Siapkan Izin Pemeriksaan Bupati Kupang ke Mendagri

Senin, 16 November 2026 - 18:02

Penikaman Mahasiswa di Kupang, Kuasa Hukum Minta Polisi Segera Buru Terduga Pelaku

Berita Terbaru

Konten tidak bisa disalin.