Penulis: Chris M. Bani, S.H (Advokat & Konsultan Hukum)
KUPANG,- Kabupaten Kupang memiliki satu kekuatan ekonomi yang sejak lama hidup berdampingan dengan masyarakatnya yakni sapi. Bagi sebagian orang, sapi mungkin hanya dipandang sebagai komoditas perdagangan. Namun bagi masyarakat di desa-desa, seekor sapi bisa berarti tabungan keluarga, biaya sekolah anak, modal usaha, hingga harapan untuk memperbaiki kehidupan. Karena itu, setiap sapi yang keluar dari Kabupaten Kupang sesungguhnya membawa cerita ekonomi yang jauh lebih besar daripada sekadar aktivitas jual beli ternak.
Di belakangnya ada peternak yang memelihara dan merawat ternak, ada pengusaha yang mengumpulkan serta memasarkan sapi, ada tenaga kerja yang ikut terlibat, dan ada aktivitas ekonomi yang bergerak dari tingkat desa hingga pasar antardaerah. Rantai ekonomi inilah yang semestinya dikelola dengan tata kelola yang baik. Bukan hanya agar perdagangan ternak berjalan tertib, tetapi juga supaya potensi ekonomi tersebut benar-benar memberi manfaat bagi daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam konteks itulah, transparansi menjadi penting. Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Pengusaha dan Peternak Sapi Indonesia (PEPPSI) dalam berbagai aksi sosial, aktivitas bisnis dan konferensi pers selalu mendorong dan mendukung Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten Kupang untuk terus membangun tata kelola rekomendasi pengiriman sapi yang terbuka, adil, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsipnya sederhana: ketika ternak tersedia, pelaku usaha jelas, persyaratan terpenuhi, dan seluruh ketentuan dipatuhi, maka proses rekomendasi semestinya berjalan berdasarkan aturan yang sama bagi semua.
Penulis mengutip penjelasan Ketua Umum PEPPSI, Meidelzed Amtiran, bahwa semua pihak harus melihat kepastian tata kelola sebagai bagian penting dalam membangun iklim usaha peternakan yang sehat. Bagi pelaku usaha lokal, kepastian bukan sekadar soal mendapatkan dokumen pengiriman. Lebih dari itu, kepastian menyangkut kepercayaan bahwa usaha yang mereka bangun dengan modal sendiri memiliki ruang untuk berkembang melalui mekanisme yang jelas dan setara.
Hal ini penting karena pengusaha lokal bukan sekadar berada di ujung rantai perdagangan. Banyak di antara mereka memulai usaha dari skala kecil, mengumpulkan ternak sedikit demi sedikit, membangun jaringan dengan peternak, menyediakan lapangan pekerjaan, hingga berani menanggung risiko pasar. Ketika mereka diberi ruang untuk berkembang melalui sistem yang transparan, maka yang tumbuh bukan hanya sebuah CV atau badan usaha, melainkan ekosistem ekonomi lokal.
Transparansi juga memberi manfaat bagi pemerintah daerah. Setiap pengiriman yang diproses melalui mekanisme resmi akan meninggalkan jejak administrasi yang lebih jelas: ternaknya tercatat, pelaku usahanya diketahui, tujuan pengiriman dapat ditelusuri, dan persyaratan dapat diverifikasi. Data semacam ini penting bukan hanya untuk pengawasan lalu lintas ternak, tetapi juga sebagai dasar pemerintah dalam membaca potensi ekonomi peternakan secara lebih akurat.
Dari data dan aktivitas ekonomi yang tercatat itulah potensi penerimaan daerah dapat dikelola secara lebih baik, tentu sesuai kewenangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi Kabupaten Kupang, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan semata-mata mengejar angka dalam laporan keuangan. PAD yang dikelola secara sehat pada akhirnya kembali kepada kepentingan masyarakat melalui pembiayaan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Karena itu, transparansi tidak seharusnya dipahami sebagai upaya mempersempit ruang gerak pengusaha. Justru sebaliknya, sistem yang terbuka dapat menjadi perlindungan bagi pengusaha yang menjalankan usahanya secara benar. Ketika persyaratan, mekanisme, kuota apabila ada, serta proses penerbitan rekomendasi dapat diketahui secara jelas, maka setiap pelaku usaha memiliki pijakan yang sama. Ruang untuk prasangka, ketidakpastian, maupun tafsir yang berbeda dapat ditekan.
PEPPSI juga memandang penting adanya prinsip kesetaraan dalam penerbitan dan distribusi rekomendasi pengiriman sapi. Pelaku usaha yang memenuhi ketentuan harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pelayanan pemerintah. Verifikasi terhadap ternak dan dokumen menjadi bagian dari proses, bukan hambatan. Dengan cara demikian, pemerintah tetap menjalankan fungsi pengawasan, sementara dunia usaha memperoleh kepastian untuk menjalankan kegiatan ekonominya secara legal.
Jika mekanisme tersebut berjalan konsisten, manfaatnya akan terasa lebih luas. Peternak memiliki akses pasar yang lebih pasti. Pengusaha lokal memiliki kesempatan mengembangkan usaha. Pemerintah memiliki data dan administrasi yang lebih tertib. Sementara masyarakat mendapatkan manfaat dari perputaran ekonomi yang tercipta. Inilah titik penting yang sering luput: tata kelola perdagangan sapi sebenarnya bukan hanya urusan antara pemerintah dan pengusaha, tetapi menyangkut mata rantai ekonomi masyarakat secara keseluruhan.
Kabupaten Kupang memiliki modal ekonomi yang besar dari sektor peternakan. Tantangannya kini bukan hanya bagaimana menjaga populasi dan produktivitas ternak, tetapi juga bagaimana memastikan nilai ekonomi dari ternak tersebut dikelola melalui sistem yang sehat. Pemerintah daerah membutuhkan ruang fiskal untuk membangun, sementara masyarakat dan dunia usaha membutuhkan iklim ekonomi yang memberikan kepastian. Keduanya tidak harus ditempatkan sebagai kepentingan yang berlawanan.
Pada akhirnya, yang dibutuhkan adalah titik temu. Pemerintah Kabupaten Kupang memperoleh tata kelola dan potensi PAD yang semakin sehat; peternak memperoleh pasar; pengusaha lokal memperoleh kepastian dan kesempatan berkembang; sementara masyarakat menikmati dampak dari aktivitas ekonomi yang bergerak di daerahnya sendiri.
Transparansi bukanlah tembok yang memisahkan pemerintah dan dunia usaha. Transparansi justru dapat menjadi jembatan kepercayaan di antara keduanya. Sebab ketika setiap proses memiliki dasar yang jelas, setiap ternak dapat dipertanggungjawabkan asal-usul dan pergerakannya, dan setiap pelaku usaha memperoleh kesempatan yang setara, maka yang dibangun bukan sekadar tertib administrasi pengiriman sapi.
Yang sedang dibangun adalah sebuah ekosistem ekonomi daerah—di mana sapi dari kandang peternak tidak berhenti sebagai komoditas yang keluar dari Kabupaten Kupang, tetapi menjadi bagian dari roda ekonomi yang nilainya ikut kembali dan memberi manfaat bagi daerah.
Dan pada titik itulah, sapi bukan lagi sekadar sapi. Ia menjadi bagian dari cerita tentang peternak yang bertahan, pengusaha lokal yang tumbuh, pemerintah yang mengelola dengan transparan, dan Kabupaten Kupang yang perlahan membangun kekuatan ekonominya sendiri.***
