ROTE NDAO – Perjuangan masyarakat Desa Lanteran, Kabupaten Rote Ndao, untuk memulihkan fungsi Embung Livuhanik mulai mendapat respons. Setelah menerima keluhan warga mengenai embung yang dilaporkan kering total, mengalami kerusakan pintu air, dan menghadapi persoalan sedimentasi, Anggota DPR RI Fraksi PKB Komisi IV, Usman Husin, bergerak mengoordinasikan persoalan tersebut dengan kementerian terkait.
Hasilnya, Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II (BBWS NT II) turun langsung ke lokasi pada Rabu, 21 Oktober 2026, untuk melakukan pemeriksaan dan identifikasi teknis.
Embung yang dibangun sejak 1983 itu bukan sekadar infrastruktur penampung air bagi masyarakat setempat. Keberadaannya memiliki peran penting dalam mendukung pengairan sekitar 442 hektare lahan pertanian. Karena itu, kondisi embung yang bermasalah menjadi perhatian serius bagi petani yang menggantungkan aktivitas pertanian pada ketersediaan air. Kerusakan yang dibiarkan berlarut-larut dikhawatirkan semakin mengganggu produktivitas lahan dan kehidupan ekonomi masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pejabat BBWS NT II, Bernadetha Tea, sebelumnya telah menyampaikan bahwa tim di Rote akan melakukan identifikasi lanjutan terhadap kondisi embung tersebut. Dalam keterangannya kepada media pada Selasa malam, 20 Oktober 2026, ia mengatakan, “Besok teman-teman yang di Rote akan melakukan identifikasi lebih lanjut.” Pernyataan itu kemudian ditindaklanjuti dengan peninjauan langsung ke lokasi pada hari berikutnya.
Pemeriksaan lapangan menjadi langkah awal untuk mengetahui kondisi aktual Embung Livuhanik sekaligus menentukan kebutuhan penanganan berdasarkan pertimbangan teknis. Persoalan sedimentasi menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, termasuk kemungkinan pengerukan untuk membantu memulihkan kapasitas dan fungsi embung. Selain itu, kerusakan pintu air juga membutuhkan perhatian agar sistem pengaturan air dapat kembali berfungsi sesuai kebutuhan.
Respons BBWS NT II tersebut tidak terlepas dari upaya Usman Husin mengawal aspirasi masyarakat agar tidak berhenti sebagai keluhan. Koordinasi dengan kementerian terkait menjadi jalan untuk mendorong persoalan infrastruktur pengairan di Rote Ndao masuk dalam perhatian pemerintah pusat. Turunnya tim teknis menunjukkan bahwa aspirasi tersebut telah mendapat tindak lanjut awal, meskipun realisasi perbaikan masih bergantung pada hasil identifikasi dan keputusan penanganan selanjutnya.
Perhatian terhadap kondisi embung juga disuarakan Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao dari Fraksi PKB, Melkianus Frans Haning. Ia menyoroti pentingnya keberadaan Embung Livuhanik bagi pengairan 442 hektare lahan pertanian masyarakat. Harapannya, persoalan yang dihadapi petani tidak berhenti pada pemeriksaan lapangan, tetapi berlanjut pada langkah konkret untuk memulihkan fungsi infrastruktur pengairan tersebut.
Bagi masyarakat Desa Lanteran, yang dibutuhkan bukan hanya pendataan kerusakan, melainkan kepastian penanganan. Pengerukan sedimen dan perbaikan pintu air menjadi dua hal yang diharapkan dapat dipertimbangkan berdasarkan hasil pemeriksaan teknis. Namun, hingga tahap ini, peninjauan BBWS NT II masih merupakan langkah identifikasi awal, sehingga tindak lanjut dan jadwal pelaksanaan perbaikan belum dapat dipastikan.
Harapan petani Rote Ndao bertumpu pada tindak lanjut pemerintah setelah pemeriksaan lapangan dilakukan. Dengan 442 hektare lahan pertanian yang berkaitan dengan keberadaan embung tersebut, pemulihan Embung Livuhanik menjadi persoalan penting bagi keberlangsungan usaha tani dan ekonomi keluarga di Desa Lanteran. Aspirasi yang dikawal Usman Husin telah membuka jalan bagi pemeriksaan teknis; masyarakat selanjutnya menanti agar langkah awal itu berujung pada penanganan nyata dan berkelanjutan.**
