KUPANG,– Sektor properti dinilai memiliki potensi besar menjadi salah satu penggerak ekonomi Nusa Tenggara Timur (NTT). Selain menyediakan hunian, aktivitas pengembang perumahan turut membuka lapangan kerja, menggerakkan perdagangan material bangunan, serta menghidupkan berbagai sektor usaha lainnya. Kontribusinya diperkirakan mencapai Rp100 miliar per tahun.
Potensi tersebut menjadi perhatian Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) NTT dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 2026 di Hotel Harper Kupang, Jumat (6/11/2026). Mengusung tema Developer Tangguh, Bersinergi, Bergerak Membangun NTT, forum ini diarahkan untuk memperkuat kolaborasi antara pengembang, pemerintah, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua DPD REI NTT, Chandra Sentosa, mengatakan kontribusi sektor properti tidak semata-mata diukur dari jumlah rumah yang dibangun. Menurut dia, industri perumahan memiliki efek berganda terhadap perekonomian, mulai dari penyerapan tenaga kerja konstruksi hingga aktivitas perdagangan dan jasa. Bahkan, dari komponen tenaga kerja tukang saja, perputaran ekonomi diperkirakan mencapai Rp21 miliar per tahun.
Jika dihitung dari berbagai komponen pendukung lainnya, Chandra memperkirakan kontribusi ekonomi sektor pengembang di NTT dapat mencapai Rp100 miliar setiap tahun. Karena itu, ia berharap pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota membuka ruang kemitraan yang lebih luas dengan REI, khususnya dalam pengembangan kawasan hunian dan percepatan pembangunan perumahan.
Sekretaris Jenderal DPP REI, Raymond Ardan Afandy, yang hadir mewakili Ketua Umum DPP REI, mengapresiasi pelaksanaan Rakerda REI NTT. Ia menilai forum tersebut penting untuk mengevaluasi program organisasi sekaligus merumuskan strategi menghadapi tantangan industri properti. Raymond juga mengingatkan agar pembangunan perumahan berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan, termasuk melalui penyediaan ruang terbuka hijau dan penanaman pohon.
Raymond turut menyoroti persoalan backlog perumahan nasional yang masih berada di kisaran 9,8 juta keluarga sebagaimana disampaikan dalam forum tersebut. Angka ini menunjukkan bahwa penyediaan hunian layak dan terjangkau masih membutuhkan kerja bersama pemerintah, pengembang, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Alexon Lumba, yang mewakili Gubernur NTT, menyampaikan apresiasi pemerintah daerah terhadap kontribusi REI dalam pembangunan sektor perumahan. Pemerintah berharap Rakerda tidak berhenti pada agenda evaluasi organisasi, tetapi menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat investasi, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Melalui Rakerda 2026, REI NTT diharapkan mampu membangun sinergi yang lebih kuat dengan pemerintah dan dunia usaha. Dengan kolaborasi yang terarah, sektor properti diharapkan tidak hanya tumbuh sebagai industri bisnis, tetapi juga menjadi kekuatan ekonomi daerah yang mampu menghadirkan hunian layak, membuka kesempatan kerja, dan mempercepat pembangunan NTT.***
