JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Usman Husin, mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengevaluasi sekaligus membuka secara transparan prioritas penggunaan anggaran, terutama menyangkut pengadaan jasa influencer senilai sekitar Rp10,8 miliar. Menurutnya, anggaran negara harus lebih diarahkan untuk menjawab persoalan mendasar nelayan dan masyarakat pesisir yang hingga kini masih bergulat dengan keterbatasan ekonomi dan sarana produksi.
Pernyataan tersebut disampaikan Usman menyusul temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai pengadaan jasa influencer di lingkungan KKP. Ia menilai, besarnya anggaran tersebut patut dipertanyakan dari sisi urgensi dan manfaatnya, terlebih ketika masih banyak nelayan yang membutuhkan dukungan konkret pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan.
“Pemerintah harus memberikan perhatian serius kepada masyarakat pesisir. Mereka memiliki kontribusi besar terhadap sektor kelautan dan perikanan nasional, tetapi masih banyak yang kesulitan meningkatkan kesejahteraannya. Kebutuhan dasar mereka harus menjadi prioritas dalam penyusunan kebijakan dan anggaran,” ujar Usman di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Legislator asal Nusa Tenggara Timur (NTT) itu menegaskan, persoalan nelayan bukan sekadar menyangkut pendapatan, melainkan juga akses terhadap kapal, alat tangkap, bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, permodalan, serta infrastruktur perikanan. Berbagai keterbatasan tersebut masih menjadi hambatan nyata bagi masyarakat pesisir untuk mengembangkan usaha dan keluar dari jerat kemiskinan.
Usman juga menyoroti kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan data yang disampaikannya, jumlah masyarakat miskin di kawasan tersebut mencapai 17,74 juta orang, dengan sekitar 3,9 juta orang di antaranya berada dalam kategori kemiskinan ekstrem. Angka ini, menurutnya, semestinya menjadi pertimbangan penting dalam menentukan arah kebijakan dan belanja kementerian.
Karena itu, Usman meminta KKP menjelaskan secara terbuka rincian pengadaan jasa influencer, mulai dari tujuan, mekanisme pelaksanaan, dasar kebutuhan hingga indikator keberhasilannya. Transparansi diperlukan agar masyarakat dapat mengukur efektivitas penggunaan uang negara sekaligus memastikan setiap program kementerian memberikan manfaat yang sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan.
“Tentu sangat melukai rasa keadilan ketika ada anggaran miliaran rupiah untuk membayar jasa influencer, sementara di sisi lain masih banyak nelayan dan masyarakat pesisir yang kesulitan mendapatkan bantuan. Jangan sampai anggaran untuk publikasi program justru lebih menonjol, sementara persoalan mendasar nelayan belum terselesaikan. Prioritas anggaran harus berpihak pada kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir,” tegasnya.***









