Rp10,8 Miliar untuk Influencer, Usman Husin Pertanyakan Prioritas Anggaran KKP

Jumat, 13 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPR RI, Usman Husin

Anggota DPR RI, Usman Husin

JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Usman Husin, mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengevaluasi sekaligus membuka secara transparan prioritas penggunaan anggaran, terutama menyangkut pengadaan jasa influencer senilai sekitar Rp10,8 miliar. Menurutnya, anggaran negara harus lebih diarahkan untuk menjawab persoalan mendasar nelayan dan masyarakat pesisir yang hingga kini masih bergulat dengan keterbatasan ekonomi dan sarana produksi.

Pernyataan tersebut disampaikan Usman menyusul temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai pengadaan jasa influencer di lingkungan KKP. Ia menilai, besarnya anggaran tersebut patut dipertanyakan dari sisi urgensi dan manfaatnya, terlebih ketika masih banyak nelayan yang membutuhkan dukungan konkret pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan.

“Pemerintah harus memberikan perhatian serius kepada masyarakat pesisir. Mereka memiliki kontribusi besar terhadap sektor kelautan dan perikanan nasional, tetapi masih banyak yang kesulitan meningkatkan kesejahteraannya. Kebutuhan dasar mereka harus menjadi prioritas dalam penyusunan kebijakan dan anggaran,” ujar Usman di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Legislator asal Nusa Tenggara Timur (NTT) itu menegaskan, persoalan nelayan bukan sekadar menyangkut pendapatan, melainkan juga akses terhadap kapal, alat tangkap, bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, permodalan, serta infrastruktur perikanan. Berbagai keterbatasan tersebut masih menjadi hambatan nyata bagi masyarakat pesisir untuk mengembangkan usaha dan keluar dari jerat kemiskinan.

Usman juga menyoroti kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan data yang disampaikannya, jumlah masyarakat miskin di kawasan tersebut mencapai 17,74 juta orang, dengan sekitar 3,9 juta orang di antaranya berada dalam kategori kemiskinan ekstrem. Angka ini, menurutnya, semestinya menjadi pertimbangan penting dalam menentukan arah kebijakan dan belanja kementerian.

Karena itu, Usman meminta KKP menjelaskan secara terbuka rincian pengadaan jasa influencer, mulai dari tujuan, mekanisme pelaksanaan, dasar kebutuhan hingga indikator keberhasilannya. Transparansi diperlukan agar masyarakat dapat mengukur efektivitas penggunaan uang negara sekaligus memastikan setiap program kementerian memberikan manfaat yang sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan.

“Tentu sangat melukai rasa keadilan ketika ada anggaran miliaran rupiah untuk membayar jasa influencer, sementara di sisi lain masih banyak nelayan dan masyarakat pesisir yang kesulitan mendapatkan bantuan. Jangan sampai anggaran untuk publikasi program justru lebih menonjol, sementara persoalan mendasar nelayan belum terselesaikan. Prioritas anggaran harus berpihak pada kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir,” tegasnya.***

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Membaca Gagasan Simon Petrus Kamlasi Bidik Ekosistem Industri Maritim NTT
Bupati TTU Jajaki Peluang Investasi China, Pendidikan dan Pariwisata Jadi Bidikan
Belum Merdeka dari Gelap, Usman Husin Perjuangkan Listrik untuk Warga Pelosok Rote Ndao
Libatkan Bareskrim Polri, Polda NTT Siapkan Izin Pemeriksaan Bupati Kupang ke Mendagri
Penikaman Mahasiswa di Kupang, Kuasa Hukum Minta Polisi Segera Buru Terduga Pelaku
Daniel Taimenas Minta Publik Beri Ruang ke Polda NTT Bekerja Secara Profesional 
Pejabat Eselon II Terseret Dugaan Pelecehan Mahasiswi Magang, Gubernur NTT Turun Tangan
Gubernur NTT Bersikap, Minta Polda Usut Tuntas Pemerkosaan di Rujab Bupati Kupang

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 00:19

Membaca Gagasan Simon Petrus Kamlasi Bidik Ekosistem Industri Maritim NTT

Selasa, 17 November 2026 - 23:55

Bupati TTU Jajaki Peluang Investasi China, Pendidikan dan Pariwisata Jadi Bidikan

Selasa, 17 November 2026 - 16:01

Belum Merdeka dari Gelap, Usman Husin Perjuangkan Listrik untuk Warga Pelosok Rote Ndao

Senin, 16 November 2026 - 23:09

Libatkan Bareskrim Polri, Polda NTT Siapkan Izin Pemeriksaan Bupati Kupang ke Mendagri

Senin, 16 November 2026 - 18:02

Penikaman Mahasiswa di Kupang, Kuasa Hukum Minta Polisi Segera Buru Terduga Pelaku

Berita Terbaru

Konten tidak bisa disalin.