KUPANG,– Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTT mengawal penanganan kasus dugaan pemerkosaan yang dilaporkan terjadi di Rumah Jabatan Bupati Kupang. Ia meminta kepolisian mengusut perkara tersebut secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.
Pernyataan itu disampaikan Melki dalam keterangan pers, Senin (16/11/2026). Ia menegaskan, pemerintah provinsi menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan tidak akan melakukan intervensi terhadap kewenangan kepolisian.
Menurut Melki, laporan polisi telah disampaikan oleh korban bersama keluarganya. Karena itu, pemerintah provinsi akan memastikan proses penanganan perkara berjalan sebagaimana mestinya, termasuk pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami tentu akan mengawal proses yang sementara berjalan di kepolisian. Kami ingin memastikan proses hukum berjalan dengan baik, para pihak bisa diperiksa, dan korban mendapatkan keadilan seadil-adilnya,” tegas Melki.
Ia juga meminta kepolisian membuka fakta-fakta perkara secara utuh dengan mendengarkan keterangan seluruh pihak terkait. Menurutnya, pengungkapan perkara harus bertumpu pada fakta dan alat bukti agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Melki mengungkapkan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kapolda NTT dan jajaran untuk memastikan kasus yang telah menjadi perhatian nasional tersebut mendapat penanganan serius. Ia juga mendorong agar perkembangan penanganan perkara disampaikan secara berkala kepada masyarakat.
Keterbukaan informasi, lanjutnya, penting untuk menjawab perhatian publik, terutama keluarga korban dan kelompok pemerhati perempuan di NTT. Pemerintah ingin memastikan bahwa proses hukum tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga mampu memenuhi rasa keadilan korban.
Gubernur juga menyatakan menghormati sikap Bupati Kupang yang menyerahkan persoalan tersebut kepada proses hukum. Namun, ia menegaskan bahwa pengungkapan fakta secara objektif tetap menjadi hal utama agar perkara ini memperoleh kepastian hukum dan keadilan.***









