OELAMASI,– Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Daniel Taimenas, S.H., mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyikapi secara bijaksana kasus dugaan pemerkosaan yang dilaporkan terjadi di Rumah Jabatan Bupati Kupang. Ia meminta semua pihak memberikan ruang dan kepercayaan kepada Polda NTT untuk menangani perkara tersebut secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Daniel menegaskan, persoalan yang kini menjadi perhatian publik itu harus ditempatkan dalam koridor penegakan hukum. Menurutnya, setiap pihak perlu menghormati proses yang sedang berjalan, sembari tetap memberikan perhatian terhadap hak, martabat, dan perlindungan korban.
Ia berpandangan, laporan yang telah disampaikan kepada kepolisian merupakan pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk mendalami perkara dan mengungkap fakta secara menyeluruh. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak terburu-buru membangun kesimpulan ataupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Yang terpenting saat ini adalah memberikan ruang kepada kepolisian untuk bekerja. Kita percayakan kepada Polda NTT agar seluruh fakta dapat diungkap secara objektif dan profesional. Pada saat yang sama, kita juga harus menghormati dan menjaga perasaan serta hak-hak korban,” ujar Daniel.
Sebagai pimpinan lembaga legislatif, Daniel juga menekankan pentingnya menjaga hubungan kemitraan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kupang. Menurutnya, hubungan kelembagaan yang selama ini terbangun perlu terus dipelihara dalam semangat saling menghormati, komunikasi yang konstruktif, serta komitmen bersama untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Ia menilai, persoalan hukum yang sedang berlangsung harus disikapi secara proporsional dan tidak dicampuradukkan dengan dinamika hubungan kelembagaan antara eksekutif dan legislatif. Sebab, masing-masing institusi memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan yang harus dijalankan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Hubungan kemitraan antara DPRD dan pemerintah daerah harus tetap terjaga. Kita memiliki tanggung jawab bersama untuk membangun Kabupaten Kupang. Namun, dalam persoalan hukum, kita juga harus menghormati kewenangan aparat penegak hukum dan menyerahkan prosesnya sesuai mekanisme yang berlaku,” tegasnya.
Daniel berharap penanganan perkara tersebut dapat berjalan dengan baik sehingga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga ruang publik agar tidak dipenuhi spekulasi maupun pernyataan yang berpotensi memperkeruh suasana.
Di sisi lain, ia menegaskan bahwa perlindungan terhadap korban harus menjadi perhatian bersama. Hak atas privasi, keamanan, dan martabat korban perlu dijaga agar proses hukum dapat berlangsung tanpa menimbulkan tekanan tambahan bagi pihak yang melaporkan kejadian tersebut.
Daniel berharap seluruh elemen masyarakat dapat mengambil peran secara bijaksana dengan menjaga kondusivitas daerah, merawat hubungan antarlembaga, dan menghormati proses hukum. Baginya, stabilitas pemerintahan dan supremasi hukum bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan, melainkan dapat berjalan beriringan demi kepentingan masyarakat Kabupaten Kupang.***









