Labuan Bajo,— Penanganan dampak gempa bumi di Flores menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Untuk memastikan respons berjalan cepat dan terpadu, Gubernur NTT Melki Laka Lena memilih berkantor sementara di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Jumat (21/8/2026).
Langkah tersebut dilakukan setelah Gubernur Melki turun langsung meninjau kondisi penyintas di Posko Dampek, Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Kamis (20/8/2026). Kunjungan itu menjadi bagian dari upaya memastikan bantuan, pelayanan, serta kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat benar-benar terpantau di lapangan.
Dari Labuan Bajo, Melki bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan meninjau sejumlah lokasi terdampak di Manggarai Timur, termasuk Posko Dampek, Posko Desa Waso, Posko Golo Conggo, Posko Sambi Rampas, dan SMAN 2 Sambi Rampas. Kehadiran pemerintah di lokasi terdampak diarahkan untuk memastikan penanganan tidak berhenti pada koordinasi administratif, tetapi berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di tengah penanganan darurat, pemerintah juga menghadapi persoalan kerusakan rumah yang berpotensi terus bertambah akibat gempa susulan. Dalam rapat koordinasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui Zoom, Kamis (20/8/2026) malam, Melki meminta data kerusakan rumah segera diperbarui.
“Data yang ada sekarang berpotensi ada penambahan karena banyak rumah yang awalnya rusak ringan sudah mulai rusak berat dan nyaris tidak bisa digunakan lagi,” kata Melki. Menurut dia, pembaruan data diperlukan agar kebijakan dan bantuan pemerintah dapat diberikan secara tepat sasaran sesuai perkembangan kondisi di lapangan.
Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya pendataan secara by name by address agar bantuan benar-benar diterima warga yang terdampak. Tito juga mengusulkan penerapan skema gotong royong dalam penanganan rumah rusak, sebagaimana pernah dilakukan pemerintah dalam penanganan bencana di daerah lain.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meminta pemerintah daerah terus melakukan validasi kerusakan rumah secara akurat. Ia juga mendorong agar Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah segera diterapkan bagi masyarakat terdampak di NTT. Program tersebut sebelumnya ditargetkan menjangkau sekitar 14 ribu unit rumah di NTT.
Dengan berkantor sementara di Labuan Bajo, turun langsung ke posko pengungsian, dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat serta pemerintah kabupaten, Melki memastikan penanganan gempa Flores tetap menjadi prioritas. Pemerintah Provinsi NTT kini tidak hanya mengejar percepatan bantuan pada masa tanggap darurat, tetapi juga menyiapkan langkah pemulihan dan rehabilitasi bagi warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan tempat tinggal akibat bencana.***
