Kadis PUPR Dampingi Wagub NTT Perkuat Komitmen Damai dan Sumpah Adat di Adonara Timur

Senin, 24 Agustus 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto bersama usai penandatanganan Komitmen Damai dan Sumpah Adat masyarakat di Adonara Timur.

Foto bersama usai penandatanganan Komitmen Damai dan Sumpah Adat masyarakat di Adonara Timur.

ADONARA — Perdamaian tidak selalu lahir dari ruang-ruang formal pemerintahan. Di tengah kehidupan masyarakat adat, perdamaian tumbuh dari kesadaran untuk kembali merajut persaudaraan, mengakhiri perbedaan, dan membangun kepercayaan. Semangat itulah yang terlihat dalam Penandatanganan Komitmen Damai dan Sumpah Adat masyarakat Dusun Lewonara, Desa Narasaoaina, dan Dusun Bele, Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Senin, 10 Agustus 2026.

Dalam momentum tersebut, Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT turut mendampingi Wakil Gubernur NTT menghadiri prosesi yang berlangsung di Aula Pastoran Paroki Kristus Raja Waiwerang. Kehadiran jajaran pemerintah daerah menjadi penegasan bahwa upaya menjaga perdamaian di tengah masyarakat bukan semata urusan sosial, tetapi juga bagian penting dari agenda membangun daerah secara menyeluruh.

Penandatanganan komitmen damai dan sumpah adat tidak berhenti pada sebuah seremoni. Di baliknya terdapat pesan yang jauh lebih besar: masyarakat memilih untuk menjaga keamanan, menghormati satu sama lain, dan mengembalikan kehidupan bersama pada nilai-nilai persaudaraan. Komitmen tersebut menjadi pijakan moral agar setiap perbedaan tidak kembali berkembang menjadi konflik yang merusak hubungan sosial.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bagi pemerintah, suasana damai merupakan modal penting dalam menjalankan pembangunan. Pemerintah membutuhkan masyarakat yang aman dan kondusif agar pelayanan publik dapat berjalan optimal, program pembangunan dapat dilaksanakan tanpa hambatan, dan berbagai fasilitas yang dibangun benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Di sinilah peran Dinas PUPR menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Pembangunan infrastruktur bukan sekadar menghadirkan jalan, jembatan, irigasi, maupun fasilitas publik lainnya. Infrastruktur adalah sarana yang menghubungkan masyarakat, membuka akses ekonomi, memperlancar mobilitas, dan mendekatkan pelayanan pemerintah kepada warga.

Namun, infrastruktur yang baik membutuhkan lingkungan sosial yang baik pula. Jalan yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lain akan kehilangan makna apabila masyarakat yang dilaluinya masih dibayangi pertentangan. Sebaliknya, ketika perdamaian tumbuh dan persaudaraan kembali kuat, pembangunan memiliki ruang yang lebih luas untuk menghadirkan perubahan dan meningkatkan kesejahteraan.

Karena itu, kehadiran Kadis PUPR mendampingi Wakil Gubernur NTT dalam momentum tersebut membawa pesan bahwa pembangunan NTT harus berjalan beriringan dengan penguatan kehidupan sosial masyarakat. Infrastruktur dan perdamaian bukan dua hal yang terpisah, melainkan dua fondasi yang saling menguatkan dalam membangun daerah yang maju, aman, dan berkelanjutan.

Dari Adonara Timur, pesan itu kembali ditegaskan: pembangunan tidak hanya tentang apa yang dibangun, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat menjaga apa yang telah dibangun bersama. Dengan komitmen damai, sumpah adat, dan semangat persaudaraan, pemerintah dan masyarakat diharapkan terus bergandengan tangan menjaga NTT sebagai rumah bersama—tempat pembangunan tumbuh, persaudaraan terawat, dan masa depan disiapkan bersama.***

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Membaca Gagasan Simon Petrus Kamlasi Bidik Ekosistem Industri Maritim NTT
Bupati TTU Jajaki Peluang Investasi China, Pendidikan dan Pariwisata Jadi Bidikan
Belum Merdeka dari Gelap, Usman Husin Perjuangkan Listrik untuk Warga Pelosok Rote Ndao
Libatkan Bareskrim Polri, Polda NTT Siapkan Izin Pemeriksaan Bupati Kupang ke Mendagri
Penikaman Mahasiswa di Kupang, Kuasa Hukum Minta Polisi Segera Buru Terduga Pelaku
Daniel Taimenas Minta Publik Beri Ruang ke Polda NTT Bekerja Secara Profesional 
Pejabat Eselon II Terseret Dugaan Pelecehan Mahasiswi Magang, Gubernur NTT Turun Tangan
Gubernur NTT Bersikap, Minta Polda Usut Tuntas Pemerkosaan di Rujab Bupati Kupang

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 00:19

Membaca Gagasan Simon Petrus Kamlasi Bidik Ekosistem Industri Maritim NTT

Selasa, 17 November 2026 - 23:55

Bupati TTU Jajaki Peluang Investasi China, Pendidikan dan Pariwisata Jadi Bidikan

Selasa, 17 November 2026 - 16:01

Belum Merdeka dari Gelap, Usman Husin Perjuangkan Listrik untuk Warga Pelosok Rote Ndao

Senin, 16 November 2026 - 23:09

Libatkan Bareskrim Polri, Polda NTT Siapkan Izin Pemeriksaan Bupati Kupang ke Mendagri

Senin, 16 November 2026 - 18:02

Penikaman Mahasiswa di Kupang, Kuasa Hukum Minta Polisi Segera Buru Terduga Pelaku

Berita Terbaru

Konten tidak bisa disalin.