SIKKA — Pemerintah mempercepat penanganan kerusakan infrastruktur akibat gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan anggaran sekitar Rp810 miliar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi jalan serta Rp100 miliar untuk penanganan tanggap darurat.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi di Pos Komando Tanggap Darurat Kabupaten Sikka, Minggu (23/8/2026) malam, yang diikuti Menteri PU Dody Hanggodo, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago dan jajaran pemerintah daerah.
Kerusakan akibat gempa tergolong serius. Hingga Minggu, tercatat 3.942 rumah warga rusak, terdiri atas 854 rumah rusak berat, 824 rusak sedang dan 2.264 rusak ringan. Gempa juga berdampak pada sekolah, fasilitas kesehatan, gedung pemerintahan, rumah ibadah, jaringan air bersih, sanitasi, jalan hingga jembatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebanyak 21 kecamatan terdampak, dengan sekitar 352 ribu jiwa merasakan dampak bencana. Kondisi tersebut membuat percepatan pemulihan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.
Dalam rapat tersebut, pemerintah mendorong perhatian khusus terhadap jalur utara Flores, terutama ruas yang menghubungkan Nagekeo, Ende dan Sikka. Jalur tersebut dinilai sangat vital karena menjadi akses utama mobilisasi bantuan sekaligus mendukung aktivitas masyarakat selama masa pemulihan.
Kementerian PU menyiapkan anggaran sekitar Rp810 miliar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi 155 kilometer jalan yang terdampak. Selain itu, sekitar Rp100 miliar dialokasikan untuk mendukung kebutuhan penanganan tanggap darurat di wilayah terdampak.
Pemerintah juga mendorong percepatan asesmen terhadap bangunan publik, terutama kantor pemerintahan, fasilitas kesehatan dan sekolah. Asesmen rumah warga turut dipercepat dengan melibatkan tenaga ahli, mahasiswa serta tenaga terlatih yang dapat diberikan pelatihan singkat untuk membantu proses pemeriksaan di lapangan.
Selain infrastruktur jalan dan bangunan, pemerintah memberi perhatian terhadap kebutuhan hunian warga. Pembangunan hunian sementara (huntara) didorong bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan berat agar tidak terlalu lama bertahan di tenda pengungsian dan dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari.
Khusus di Pulau Palue, kebutuhan air bersih menjadi persoalan mendesak. Banyak bak penampungan air hujan mengalami keretakan akibat gempa sehingga distribusi air minum harus segera diperkuat.
Pemerintah menegaskan penanganan pascagempa harus dilakukan secara cepat, tepat dan terkoordinasi. Selain memastikan keselamatan warga, pembukaan kembali akses transportasi dan pemenuhan kebutuhan dasar menjadi bagian penting untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat Flores.(*Chris)
