PEPPSI Dorong Rekomendasi Pengiriman Sapi di Kabupaten Kupang Berbasis Keberadaan Ternak

Rabu, 9 September 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum PEPPSI

Ketua Umum PEPPSI

KUPANG — Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Pengusaha dan Peternak Sapi Indonesia (PEPPSI) mendorong Pemerintah Kabupaten Kupang memperbaiki tata kelola penerbitan rekomendasi pengiriman sapi agar lebih transparan, adil, dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha serta peternak.

Ketua Umum DPP PEPPSI, Meidelzed Amtiran, mengatakan salah satu prinsip yang perlu diterapkan adalah “ada sapi, ada rekomendasi”. Menurut dia, rekomendasi pengiriman seharusnya memiliki keterkaitan langsung dengan keberadaan ternak yang akan dikirim, bukan sekadar menjadi dokumen administratif.

“Prinsipnya sederhana: ada sapinya, ada pengusahanya, dan memenuhi persyaratan, maka rekomendasinya harus diberikan sesuai ketentuan,” kata Meidelzed kepada media, Rabu (9/9/2026).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

PEPPSI menilai penerapan prinsip tersebut penting untuk menciptakan sistem yang lebih terukur. Setiap rekomendasi idealnya diterbitkan berdasarkan ketersediaan ternak, identitas pengusaha atau peternak, serta rencana pengiriman yang jelas dan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.

Menurut Meidelzed, tata kelola yang tidak berbasis pada keberadaan ternak berpotensi menimbulkan persoalan di lapangan. Salah satunya adalah kemungkinan rekomendasi beredar kepada pihak yang tidak memiliki sapi atau bahkan dialihkan kepada pihak lain.

“Jangan sampai pengusaha yang benar-benar memiliki sapi justru kesulitan mendapatkan rekomendasi, sementara rekomendasi yang tidak didukung oleh keberadaan sapi malah beredar dan diperjualbelikan,” ujarnya.

Karena itu, PEPPSI meminta Pemkab Kupang memastikan proses penerbitan dan distribusi rekomendasi dilakukan dengan mekanisme yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap pelaku usaha yang telah memiliki ternak dan memenuhi persyaratan, kata Meidelzed, harus memperoleh kesempatan yang sama sesuai ketentuan yang berlaku.

PEPPSI berpandangan pembenahan sistem rekomendasi bukan hanya berkaitan dengan administrasi pemerintahan, tetapi juga menyangkut kepastian berusaha dan keberlangsungan perdagangan sapi dari Kabupaten Kupang. Dengan tata kelola yang jelas, distribusi ternak diharapkan berjalan lebih tertib sekaligus memberikan rasa adil bagi pengusaha dan peternak yang menjalankan usahanya secara legal.***

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Membaca Gagasan Simon Petrus Kamlasi Bidik Ekosistem Industri Maritim NTT
Bupati TTU Jajaki Peluang Investasi China, Pendidikan dan Pariwisata Jadi Bidikan
Belum Merdeka dari Gelap, Usman Husin Perjuangkan Listrik untuk Warga Pelosok Rote Ndao
Libatkan Bareskrim Polri, Polda NTT Siapkan Izin Pemeriksaan Bupati Kupang ke Mendagri
Penikaman Mahasiswa di Kupang, Kuasa Hukum Minta Polisi Segera Buru Terduga Pelaku
Daniel Taimenas Minta Publik Beri Ruang ke Polda NTT Bekerja Secara Profesional 
Pejabat Eselon II Terseret Dugaan Pelecehan Mahasiswi Magang, Gubernur NTT Turun Tangan
Gubernur NTT Bersikap, Minta Polda Usut Tuntas Pemerkosaan di Rujab Bupati Kupang

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 00:19

Membaca Gagasan Simon Petrus Kamlasi Bidik Ekosistem Industri Maritim NTT

Selasa, 17 November 2026 - 23:55

Bupati TTU Jajaki Peluang Investasi China, Pendidikan dan Pariwisata Jadi Bidikan

Selasa, 17 November 2026 - 16:01

Belum Merdeka dari Gelap, Usman Husin Perjuangkan Listrik untuk Warga Pelosok Rote Ndao

Senin, 16 November 2026 - 23:09

Libatkan Bareskrim Polri, Polda NTT Siapkan Izin Pemeriksaan Bupati Kupang ke Mendagri

Senin, 16 November 2026 - 18:02

Penikaman Mahasiswa di Kupang, Kuasa Hukum Minta Polisi Segera Buru Terduga Pelaku

Berita Terbaru

Konten tidak bisa disalin.