KUPANG,- Polemik yang berkembang mengenai paket Peningkatan Jalan Akses Desa Raknamo di Kabupaten Kupang mendapat penjelasan resmi dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Nusa Tenggara Timur. BPJN menegaskan bahwa proyek tersebut bukan lahir tanpa dasar, melainkan merupakan tindak lanjut langsung atas aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU) saat melakukan kunjungan kerja ke Bendungan Raknamo.
Proyek senilai Rp11.246.335.000 yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 itu telah dikontrakkan sejak 21 Mei 2026 dengan masa pelaksanaan selama 180 hari kalender dan masa pemeliharaan 365 hari kalender. Kehadirannya menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat memperkuat infrastruktur penunjang sektor pertanian di kawasan irigasi Raknamo.
Kepala BPJN NTT, Janto, S.T., M.Sc, menjelaskan bahwa pembangunan jalan tersebut berawal dari kunjungan Menteri PU Dody Hanggodo ke Bendungan Raknamo pada September 2025. Dalam kunjungan itu, Menteri tidak hanya meninjau infrastruktur bendungan, tetapi juga berdialog langsung dengan para petani yang menjadi penerima manfaat daerah irigasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Janto, dalam dialog tersebut para petani menyampaikan kebutuhan mendesak akan jalan desa yang layak sebagai akses mengangkut hasil pertanian, sekaligus meminta peningkatan jaringan irigasi dan pembangunan gorong-gorong agar sistem pengairan berjalan optimal. Aspirasi itu kemudian menjadi perhatian pemerintah pusat sebagai bagian dari penguatan program ketahanan pangan nasional.
“Permintaan pembangunan jalan ini murni berasal dari petani. Pemerintah melalui Kementerian PU merespons kebutuhan tersebut karena akses jalan merupakan faktor penting untuk mendukung produktivitas pertanian di kawasan irigasi Raknamo,” ujar Janto kepada media, Rabu (15/7/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah bahkan memberikan diskresi khusus sehingga BPJN NTT dapat menangani pembangunan jalan desa tersebut. Kebijakan itu diambil setelah melalui pembahasan bersama berbagai pihak, termasuk Balai Wilayah Sungai (BWS), guna memastikan pembangunan jalan selaras dengan pengembangan daerah irigasi.
Janto menegaskan bahwa komitmen Menteri PU sejak awal adalah memastikan infrastruktur yang dibangun benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan. Dengan tersedianya akses jalan yang baik dan jaringan irigasi yang optimal, diharapkan indeks pertanaman dapat meningkat hingga tiga kali panen dalam setahun sehingga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani.
Masyarakat Desa Raknamo, lanjutnya, juga telah menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas respons cepat terhadap kebutuhan infrastruktur yang selama ini menjadi harapan mereka. Pembangunan jalan dan fasilitas pendukung diyakini akan memperlancar mobilitas hasil panen serta menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.
Paket pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV Hutama Mitra Nusantara sebagai kontraktor pelaksana, sementara pengawasan dilakukan oleh PT Directatama Karya KSO PT Geometrik Senja Konsultan sesuai ketentuan yang berlaku.
Di tengah berbagai pandangan yang berkembang, BPJN NTT mengajak seluruh pihak melihat pembangunan ini secara objektif. Esensi dari setiap proyek pemerintah bukan semata-mata memunculkan polemik, melainkan memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Ketika akses petani semakin baik, distribusi hasil panen semakin lancar, dan produktivitas pertanian meningkat, maka tujuan utama pembangunan telah tercapai, yakni menghadirkan kesejahteraan melalui infrastruktur yang tepat sasaran.***
