Standar Ganda Pemda TTS Terhadap Sisa Pembayaran CV Karya Bangun Mandiri 

Sabtu, 5 September 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kuasa hukum CV. Karya Bangun Mandiri, Bernard S. Anin, S.H., M.H dan Ferdianto Boimau, S.H., M.H.

Kuasa hukum CV. Karya Bangun Mandiri, Bernard S. Anin, S.H., M.H dan Ferdianto Boimau, S.H., M.H.

SOE,- Upaya penyelesaian melalui mediasi dalam perkara gugatan perdata terkait pembangunan Rumah Jabatan (Rujab) Pimpinan DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) berakhir tanpa kesepakatan. Mediasi yang berlangsung di Pengadilan Negeri Soe, Rabu (2/9/2026), dinyatakan gagal sehingga perkara berlanjut ke tahapan persidangan berikutnya.

Perkara ini berawal dari klaim CV Karya Bangun Mandiri selaku kontraktor pelaksana yang menyatakan masih memiliki hak pembayaran sekitar Rp900 juta sejak pekerjaan pembangunan tersebut berlangsung pada 2016. Gugatan kemudian diajukan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Sekretaris DPRD TTS, dan Bupati TTS sebagai pihak tergugat.

Kuasa Hukum CV Karya Bangun Mandiri, Bernard S. Anin, S.H., M.H., mengatakan pihaknya menyayangkan tidak tercapainya kesepakatan dalam mediasi. Menurut Bernard, dalam proses tersebut pihak Pemda TTS melalui Bagian Hukum Setda mengakui keberadaan proyek, penyelesaian fisik pembangunan hingga 100 persen pada 2017, serta pemanfaatan bangunan tersebut.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Namun, menurut Bernard, Pemda TTS menyampaikan bahwa pembayaran belum dapat dilakukan karena persoalan administrasi, khususnya belum adanya Berita Acara Addendum dan Provisional Hand Over (PHO). Alasan tersebut menjadi salah satu titik perdebatan dalam proses mediasi karena, menurut pihak kontraktor, bangunan yang disebut telah selesai itu justru telah dimanfaatkan sejak 2019.

“Kalau persoalannya administrasi, kami mempertanyakan mengapa bangunan yang belum PHO justru sudah ditempati. Di sisi lain, hak klien kami sebesar Rp900 juta belum diselesaikan,” ujar Bernard usai mediasi di Pengadilan Negeri Soe.

Bernard menilai persoalan tersebut perlu dilihat secara utuh, bukan hanya dari sisi kelengkapan administrasi. Ia mempertanyakan posisi kontraktor yang mengaku telah menyelesaikan pekerjaan, sementara bangunan yang menjadi objek pekerjaan telah digunakan selama bertahun-tahun. Menurutnya, persoalan administratif semestinya tidak menghilangkan hak pihak yang telah melaksanakan pekerjaan.

Pandangan serupa disampaikan anggota tim kuasa hukum, Ferdianto Boimau, S.H., M.H. Ia menilai terdapat persoalan yang perlu dijelaskan mengenai pemanfaatan rumah jabatan tersebut di tengah adanya klaim pembayaran kontraktor yang belum diselesaikan.

Ferdianto juga menyoroti posisi pimpinan DPRD TTS yang menggunakan fasilitas rumah jabatan tersebut. Menurut dia, sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, DPRD semestinya turut memastikan setiap penggunaan fasilitas negara berjalan sesuai ketentuan dan tidak meninggalkan persoalan dengan pihak ketiga.

Dengan gagalnya mediasi, perkara kini memasuki tahapan persidangan pokok perkara. Agenda selanjutnya akan mencakup pembacaan gugatan, penyampaian jawaban para tergugat, replik-duplik, hingga pembuktian sebelum majelis hakim mengambil keputusan. Pihak CV Karya Bangun Mandiri menyatakan akan terus menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan pembayaran yang mereka klaim sebagai hak atas pekerjaan pembangunan Rujab tersebut.***

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Membaca Gagasan Simon Petrus Kamlasi Bidik Ekosistem Industri Maritim NTT
Bupati TTU Jajaki Peluang Investasi China, Pendidikan dan Pariwisata Jadi Bidikan
Belum Merdeka dari Gelap, Usman Husin Perjuangkan Listrik untuk Warga Pelosok Rote Ndao
Libatkan Bareskrim Polri, Polda NTT Siapkan Izin Pemeriksaan Bupati Kupang ke Mendagri
Penikaman Mahasiswa di Kupang, Kuasa Hukum Minta Polisi Segera Buru Terduga Pelaku
Daniel Taimenas Minta Publik Beri Ruang ke Polda NTT Bekerja Secara Profesional 
Pejabat Eselon II Terseret Dugaan Pelecehan Mahasiswi Magang, Gubernur NTT Turun Tangan
Gubernur NTT Bersikap, Minta Polda Usut Tuntas Pemerkosaan di Rujab Bupati Kupang

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 00:19

Membaca Gagasan Simon Petrus Kamlasi Bidik Ekosistem Industri Maritim NTT

Selasa, 17 November 2026 - 23:55

Bupati TTU Jajaki Peluang Investasi China, Pendidikan dan Pariwisata Jadi Bidikan

Selasa, 17 November 2026 - 16:01

Belum Merdeka dari Gelap, Usman Husin Perjuangkan Listrik untuk Warga Pelosok Rote Ndao

Senin, 16 November 2026 - 23:09

Libatkan Bareskrim Polri, Polda NTT Siapkan Izin Pemeriksaan Bupati Kupang ke Mendagri

Senin, 16 November 2026 - 18:02

Penikaman Mahasiswa di Kupang, Kuasa Hukum Minta Polisi Segera Buru Terduga Pelaku

Berita Terbaru

Konten tidak bisa disalin.