Usman Husin Minta Pemutakhiran Bansos Diperkuat: Kondisi Riil Warga Jadi Acuan

Senin, 14 September 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPR RI, Usman Husin

Anggota DPR RI, Usman Husin

KUPANG — Persoalan akurasi data penerima bantuan sosial kembali mencuat saat penyaluran bantuan pangan di Kelurahan Bakunase, Kota Kupang, Senin (14/9/2026). Dari tingkat RT, ditemukan sejumlah data warga yang dinilai perlu ditinjau kembali karena tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi sosial-ekonomi mereka saat ini.

Ketua RT 012/RW 004 Kelurahan Bakunase, Ebenheser Happy Un, menyebut terdapat sejumlah perempuan berstatus janda di wilayahnya yang tercatat dalam desil 6 hingga 10. Bahkan, ada warga yang masuk desil 10, sementara kondisi kehidupannya dinilai perlu dilihat kembali secara langsung.

Temuan tersebut menjadi perhatian Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Usman Husin. Menurut dia, persoalan utama bukan semata-mata pada angka desil, tetapi pada kesesuaian data dengan kondisi nyata masyarakat yang menjadi sasaran program bantuan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Harus tepat sasaran. Kalau ada yang belum terdata, data kembali, data,” kata Usman saat menghadiri pembagian bantuan pangan berupa beras di Kantor Lurah Bakunase.

Usman mengatakan, perubahan kondisi ekonomi masyarakat harus diikuti dengan pemutakhiran data. Ia meminta setiap ketidaksesuaian yang ditemukan di lapangan dapat dilaporkan dan diperiksa kembali, termasuk melalui RT dan kelurahan. “Kita harus lihat kondisi masyarakat yang sebenarnya. Jangan hanya melihat data di atas kertas,” ujarnya.

Menurut Usman, data yang tidak diperbarui berpotensi menimbulkan persoalan dalam penyaluran bantuan. Warga yang secara nyata membutuhkan bantuan bisa saja tidak masuk dalam daftar, sementara data warga yang kondisinya sudah berubah masih tercatat sebagai penerima atau berada pada kategori tertentu.

Karena itu, Usman mendorong pemerintah membuka ruang bagi laporan dari tingkat paling bawah untuk menjadi bagian dari proses perbaikan data. Baginya, data penerima bantuan bukan sekadar administrasi, melainkan dasar untuk memastikan program pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. “Kalau ada yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, jangan dibiarkan. Data itu harus diperiksa kembali,” tegasnya.**”

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Membaca Gagasan Simon Petrus Kamlasi Bidik Ekosistem Industri Maritim NTT
Bupati TTU Jajaki Peluang Investasi China, Pendidikan dan Pariwisata Jadi Bidikan
Belum Merdeka dari Gelap, Usman Husin Perjuangkan Listrik untuk Warga Pelosok Rote Ndao
Libatkan Bareskrim Polri, Polda NTT Siapkan Izin Pemeriksaan Bupati Kupang ke Mendagri
Penikaman Mahasiswa di Kupang, Kuasa Hukum Minta Polisi Segera Buru Terduga Pelaku
Daniel Taimenas Minta Publik Beri Ruang ke Polda NTT Bekerja Secara Profesional 
Pejabat Eselon II Terseret Dugaan Pelecehan Mahasiswi Magang, Gubernur NTT Turun Tangan
Gubernur NTT Bersikap, Minta Polda Usut Tuntas Pemerkosaan di Rujab Bupati Kupang

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 00:19

Membaca Gagasan Simon Petrus Kamlasi Bidik Ekosistem Industri Maritim NTT

Selasa, 17 November 2026 - 23:55

Bupati TTU Jajaki Peluang Investasi China, Pendidikan dan Pariwisata Jadi Bidikan

Selasa, 17 November 2026 - 16:01

Belum Merdeka dari Gelap, Usman Husin Perjuangkan Listrik untuk Warga Pelosok Rote Ndao

Senin, 16 November 2026 - 23:09

Libatkan Bareskrim Polri, Polda NTT Siapkan Izin Pemeriksaan Bupati Kupang ke Mendagri

Senin, 16 November 2026 - 18:02

Penikaman Mahasiswa di Kupang, Kuasa Hukum Minta Polisi Segera Buru Terduga Pelaku

Berita Terbaru

Konten tidak bisa disalin.