KUPANG — Penyaluran bantuan pangan di Kelurahan Oesapa dan Bakunase, Kota Kupang, Senin (14/9/2026), ikut menyoroti persoalan pemutakhiran data penerima. Jumlah Penerima Bantuan Pangan (PBP) di dua kelurahan itu tercatat berubah dibandingkan penyaluran sebelumnya.
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Usman Husin, turun langsung bersama jajaran Perum BULOG Kanwil NTT dalam penyaluran tersebut. Di Oesapa, Usman didampingi Anggota DPRD Kota Kupang sekaligus Ketua DPC PKB Kota Kupang, Satario Julius Pandie. Sementara di Bakunase, ia didampingi Anggota DPRD Provinsi NTT Fraksi PKB, Celly Ngganggus.
Di Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, sebanyak 2.059 PBP tercatat menerima bantuan pada tahap kedua. Jumlah tersebut berkurang 180 penerima dibandingkan penyaluran sebelumnya yang mencapai 2.239 PBP. Sedangkan di Bakunase, Kecamatan Kota Raja, penerima tercatat 490 PBP, turun 42 dari sebelumnya 532 PBP. Total penerima di dua kelurahan mencapai 2.549 PBP.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemimpin Perum BULOG Kanwil NTT, Arrahim K. Kanam, mengatakan penyaluran di Oesapa merupakan tahap kedua program bantuan pangan. Ia berharap bantuan tersebut tetap memberi manfaat bagi masyarakat, meski tidak seluruh persoalan ekonomi warga dapat diselesaikan melalui bantuan pangan.
Perubahan jumlah penerima juga mendapat perhatian dari lingkungan masyarakat. Ina, Ketua RT 27/RW 10 Kelurahan Oesapa, berharap proses pendataan dapat melibatkan pengurus RT karena mereka dinilai lebih mengetahui kondisi warga di wilayah masing-masing. “Data turun dari Dinas Sosial. Kalau mau, data turun di RT supaya lebih akurat dan lengkap,” ujarnya.
Satario Julius Pandie menilai pembaruan data menjadi pekerjaan yang harus terus dilakukan agar bantuan pemerintah tepat sasaran. Ia juga mengingatkan penerima agar bantuan beras yang diterima digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bukan langsung dijual kembali.
Usman Husin menegaskan persoalan utama dalam penyaluran bantuan bukan semata jumlah bantuan, tetapi memastikan penerimanya sesuai dengan kondisi masyarakat. Menurut dia, perubahan keadaan warga harus diikuti dengan pemutakhiran data sehingga masyarakat yang masih membutuhkan tidak kehilangan akses bantuan hanya karena persoalan administrasi.
“Harus tepat sasaran. Kalau ada yang belum terdata, data kembali, data,” tegas Usman. Ia mendorong pemerintah melakukan pendataan secara berkala dengan melihat kondisi riil masyarakat di lapangan. Hal senada disampaikan Lurah Bakunase, Wilhy Diken, yang mengapresiasi penyaluran bantuan dan berharap data penerima terus diperbarui agar bantuan benar-benar diterima warga yang membutuhkan.***
