Upaya Mediasi Buntu, Teldi Mooy Tempu Jalur Hukum Laporkan Penggelapan SHM di Polisi

Rabu, 16 September 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pelapor membuat laporan polisi didampingi Kuasa hukumnya, Adeninu Natumnea, S.H.

Pelapor membuat laporan polisi didampingi Kuasa hukumnya, Adeninu Natumnea, S.H.

KUPANG — Persoalan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 132 Tahun 1983 atas nama Beci Mooy-Ndaomanu berujung pada laporan polisi. Teldi Yofetelda Mooy selaku ahli waris melaporkan dugaan tindak pidana penggelapan terkait SHM tersebut ke Polresta Kupang Kota.

Laporan diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polresta Kupang Kota pada 15 September 2026 dan tercatat dalam STTLP Nomor LP/B/1035/IX/2026/SPKT/POLRESTA KUPANG KOTA/POLDA NUSA TENGGARA TIMUR. Dalam laporan itu, pelapor mencantumkan dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Kuasa hukum pelapor, Adeninu Natumnea, S.H., menjelaskan persoalan tersebut bermula ketika Teldi Mooy bersama keluarga menunjuk almarhum Andreas Klomanghitis, S.H., M.Hum. untuk menangani perkara tanah yang berkaitan dengan SHM Nomor 132 Tahun 1983. Dalam hubungan jasa hukum tersebut, disepakati pemberian tanah seluas 2.000 meter persegi sebagai imbalan jasa sekaligus untuk menanggung biaya perkara.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut pihak pelapor, kemudian terdapat permintaan tambahan tanah seluas 1.000 meter persegi yang dikaitkan dengan biaya pelaksanaan eksekusi setelah perkara dimenangkan. Tambahan tersebut, kata kuasa hukum, disetujui secara lisan, namun tujuan dan rinciannya tidak dituangkan secara tegas dalam perjanjian tertulis.

Perkara tanah itu kemudian dimenangkan pihak klien hingga tingkat banding. Namun sebelum proses eksekusi dilaksanakan, Andreas Klomanghitis meninggal dunia sekitar 2021. Pihak pelapor kemudian menunjuk advokat lain untuk melanjutkan proses eksekusi. Sementara itu, SHM asli beserta sejumlah surat, alat bukti dan dokumen milik klien disebut masih berada dalam penguasaan pihak yang berkaitan dengan kantor maupun keluarga almarhum.

Persoalan semakin panjang setelah muncul permintaan agar tanah seluas 3.000 meter persegi diberikan terlebih dahulu sebelum SHM dan dokumen dikembalikan. Pihak pelapor menyatakan bersedia memberikan tanah tersebut sebagai bentuk iktikad baik, dengan syarat SHM asli beserta seluruh dokumen dan alat bukti dikembalikan secara bersamaan. Namun, kesepakatan itu belum terealisasi.

Sebelum membuat laporan polisi, pihak pelapor melalui kuasa hukumnya disebut telah menempuh sejumlah upaya penyelesaian secara kekeluargaan, termasuk somasi serta mediasi dengan ahli waris almarhum Andreas Klomanghitis, yakni Sammy Klomanghitis dan Ronal Klomanghitis. Menurut pihak pelapor, dalam salah satu pertemuan, ahli waris sempat berjanji mengembalikan SHM tersebut, tetapi hingga kini belum terealisasi. Upaya komunikasi melalui telepon dan WhatsApp juga disebut belum menghasilkan penyelesaian.

Adeninu menegaskan, SHM dan dokumen tersebut sejak awal diserahkan dalam hubungan profesional advokat dan klien untuk kepentingan penanganan perkara. Ia merujuk Pasal 1812 dan Pasal 1813 KUHPerdata dalam menjelaskan hubungan pemberian kuasa dan hak serta kewajiban yang timbul dari hubungan tersebut.

Menurutnya, kesediaan klien memberikan tanah seluas 3.000 meter persegi merupakan bentuk iktikad baik untuk mencari penyelesaian damai dan bukan pengakuan bahwa seluruh jumlah tersebut merupakan utang yang telah pasti. Dengan laporan tersebut, pihak pelapor menyerahkan proses selanjutnya kepada kepolisian, namun tetap membuka ruang penyelesaian damai apabila SHM asli beserta dokumen dan alat bukti dikembalikan.***

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Membaca Gagasan Simon Petrus Kamlasi Bidik Ekosistem Industri Maritim NTT
Bupati TTU Jajaki Peluang Investasi China, Pendidikan dan Pariwisata Jadi Bidikan
Belum Merdeka dari Gelap, Usman Husin Perjuangkan Listrik untuk Warga Pelosok Rote Ndao
Libatkan Bareskrim Polri, Polda NTT Siapkan Izin Pemeriksaan Bupati Kupang ke Mendagri
Penikaman Mahasiswa di Kupang, Kuasa Hukum Minta Polisi Segera Buru Terduga Pelaku
Daniel Taimenas Minta Publik Beri Ruang ke Polda NTT Bekerja Secara Profesional 
Pejabat Eselon II Terseret Dugaan Pelecehan Mahasiswi Magang, Gubernur NTT Turun Tangan
Gubernur NTT Bersikap, Minta Polda Usut Tuntas Pemerkosaan di Rujab Bupati Kupang

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 00:19

Membaca Gagasan Simon Petrus Kamlasi Bidik Ekosistem Industri Maritim NTT

Selasa, 17 November 2026 - 23:55

Bupati TTU Jajaki Peluang Investasi China, Pendidikan dan Pariwisata Jadi Bidikan

Selasa, 17 November 2026 - 16:01

Belum Merdeka dari Gelap, Usman Husin Perjuangkan Listrik untuk Warga Pelosok Rote Ndao

Senin, 16 November 2026 - 23:09

Libatkan Bareskrim Polri, Polda NTT Siapkan Izin Pemeriksaan Bupati Kupang ke Mendagri

Senin, 16 November 2026 - 18:02

Penikaman Mahasiswa di Kupang, Kuasa Hukum Minta Polisi Segera Buru Terduga Pelaku

Berita Terbaru

Konten tidak bisa disalin.