JAKARTA,- Bantuan pangan bukan sekadar beras yang dibagikan atau program yang dijalankan setiap tiga bulan. Bagi masyarakat kecil, bantuan itu menyangkut kebutuhan dapur yang harus tetap terpenuhi ketika penghasilan tak selalu cukup untuk menutup pengeluaran. Karena itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, mendukung pelaksanaan Bantuan Pangan Nasional periode Oktober–Desember 2026, sekaligus mengingatkan pemerintah agar memastikan bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan.
Menurut Usman, program bantuan pangan merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama keluarga berpenghasilan rendah yang masih menghadapi keterbatasan ekonomi. Pelaksanaan program secara berkala dinilainya penting untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok. Namun, dukungan tersebut harus berjalan seiring dengan pembenahan mekanisme penyaluran agar manfaatnya tidak berhenti pada kebijakan dan angka-angka di atas kertas.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menegaskan, penerima bantuan semestinya diprioritaskan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah, terutama masyarakat pada kelompok desil 1, 2, dan 3, serta paling tinggi desil 4. Persoalannya, pengelompokan kesejahteraan yang menjadi salah satu dasar penentuan penerima bantuan masih perlu mendapat perhatian serius. Ketika data tidak menggambarkan keadaan ekonomi warga yang sebenarnya, risiko salah sasaran pun sulit dihindari.
“Persoalan yang harus menjadi perhatian serius adalah data desil yang belum akurat. Masih ada masyarakat yang benar-benar tidak mampu, tetapi justru masuk desil 7 atau 8, bahkan desil 9. Sebaliknya, ada masyarakat yang tergolong mampu justru masuk desil 3 atau 4,” ujar Usman kepada wartawan, Jumat (9/10/2026).
Bagi Usman, ketidakakuratan tersebut bukan sekadar persoalan administrasi. Di balik kesalahan pencatatan, ada kemungkinan keluarga yang semestinya memperoleh bantuan justru kehilangan haknya, sementara bantuan berpotensi diterima oleh mereka yang kondisi ekonominya relatif lebih baik. Karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi dan memperbarui data penerima secara menyeluruh, dengan menjadikan kondisi riil masyarakat sebagai pertimbangan penting dalam proses verifikasi.
Ia meminta pemerintah, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Dinas Sosial di daerah memperkuat koordinasi dalam melakukan verifikasi serta validasi data. Pendataan, menurutnya, tidak cukup hanya bertumpu pada dokumen administratif. Pemeriksaan di lapangan juga diperlukan agar perubahan kondisi ekonomi keluarga dapat teridentifikasi dan ketidaksesuaian data bisa segera diperbaiki. Dengan demikian, penetapan penerima bantuan tidak semata-mata mengikuti catatan, tetapi benar-benar mencerminkan keadaan masyarakat.
“Pemerintah, BPS, dan Dinas Sosial harus memastikan data penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat. Jangan sampai warga yang seharusnya berhak menerima bantuan justru terlewat, sementara masyarakat yang lebih mampu malah tercatat sebagai penerima,” tegasnya. Selain pembenahan data, Usman juga mengingatkan pentingnya pemerataan distribusi hingga ke pelosok desa. Warga yang tinggal jauh dari pusat pelayanan pemerintahan tidak boleh menghadapi hambatan tambahan hanya karena persoalan jarak dan akses penyaluran.
Usman berharap program Bantuan Pangan Nasional periode Oktober–Desember 2026 dilaksanakan dengan pengawasan yang lebih ketat, didukung data penerima yang akurat serta distribusi yang menjangkau seluruh wilayah sasaran. Baginya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau terlaksananya jadwal penyaluran, tetapi dari ketepatan penerima dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Sebab, bagi keluarga yang hidup dalam keterbatasan, bantuan yang tepat waktu dan tepat sasaran bukan hanya meringankan beban pengeluaran, melainkan juga menjadi bukti bahwa negara hadir ketika mereka membutuhkan. (***)









