KUPANG,- Penyaluran bantuan pangan beras tidak hanya berbicara tentang berapa banyak beras yang dibagikan kepada masyarakat. Bagi Anggota Komisi IV DPR RI asal NTT dari Fraksi PKB, Usman Husin, persoalan yang tak kalah penting justru terletak pada siapa yang menerima bantuan tersebut. Sebab, data yang tidak akurat dapat membuat bantuan pemerintah tidak sepenuhnya menyentuh warga yang benar-benar membutuhkan.
Hal itu menjadi perhatian Usman setelah beberapa hari mendampingi Perum Bulog Perwakilan NTT dalam penyaluran bantuan pangan beras di sejumlah wilayah Kota Kupang, termasuk Kelurahan Bakunase dan Oesapa. Dari lapangan, ia menemukan adanya sejumlah data penerima yang dinilai perlu ditinjau kembali agar sesuai dengan kondisi sosial ekonomi warga saat ini.
Usman mencontohkan temuan yang disampaikan Ketua RT 012/RW 004 Kelurahan Bakunase, Ebenheser Happy Un. Di wilayah tersebut, terdapat sejumlah perempuan berstatus janda yang tercatat dalam desil 6, bahkan ada yang masuk desil 10. Bagi Usman, persoalan tersebut tidak semata-mata soal status janda ataupun angka desil yang tercantum dalam data.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Yang menjadi perhatian adalah ketika data administrasi tidak lagi menggambarkan keadaan warga yang sebenarnya. Kondisi ekonomi keluarga dapat berubah dari waktu ke waktu. Karena itu, menurut Usman, data penerima bantuan tidak seharusnya diperlakukan sebagai daftar yang tidak berubah, sementara kehidupan masyarakat di lapangan terus bergerak.
“Seperti yang terjadi kemarin, Ketua RT 012/RW 004, Kelurahan Bakunase, Ebenheser Happy Un, mengungkapkan ada beberapa perempuan berstatus janda di wilayahnya yang tercatat dalam desil 6, bahkan ada yang masuk desil 10,” kata Usman kepada victorynews.id, Selasa (15/9/2026).
Ia menjelaskan, angka desil tidak bisa dibaca hanya berdasarkan satu keadaan atau satu indikator. Posisi seseorang dalam kelompok desil dapat berubah seiring pemutakhiran data dan perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga. Karena itu, pembaruan data menjadi bagian penting dalam memastikan program bantuan pemerintah tidak salah sasaran.
Usman juga menekankan pentingnya peran aparat pemerintahan di tingkat paling dekat dengan masyarakat, mulai dari RT, RW hingga desa dan kelurahan. Mereka dinilai memiliki posisi strategis untuk memberikan informasi mengenai perubahan kondisi warga, sehingga data yang menjadi rujukan pemerintah dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kenyataan di lapangan.
“Itulah kenapa pemutakhiran data jadi krusial agar bantuan benar-benar sampai kepada orang yang tepat. Apalagi DTSEN yang menjadi rujukan utama pemerintah dalam menyalurkan berbagai program sosial. Sehingga keakuratan datanya sangat menentukan ketepatan sasaran,” ujar Usman. Ia berharap pengawasan dan pemutakhiran dilakukan secara berkelanjutan, sehingga bantuan pangan beras maupun program sosial lainnya benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.***
