JAKARTA,- Banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk membenahi tata kelola hutan dan daerah aliran sungai (DAS). Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Usman Husin, meminta pemerintah tidak berhenti pada penanganan dampak bencana, tetapi juga mengevaluasi secara menyeluruh kondisi kawasan hutan, terutama wilayah hulu yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem.
Menurut Usman, bencana hidrometeorologi yang terjadi di Aceh tidak semestinya semata-mata dikaitkan dengan tingginya curah hujan. Pemerintah perlu melihat secara komprehensif faktor-faktor lingkungan yang berpotensi memperbesar risiko bencana, termasuk kondisi tutupan hutan, kerusakan kawasan hulu, serta pengelolaan DAS yang belum optimal.
“Adanya banjir yang terjadi di Aceh harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah. Kita tidak boleh hanya sibuk menangani dampak setelah bencana terjadi, tetapi harus berani mengevaluasi kondisi hutan dan lingkungan kita agar kerusakan ekosistem tidak memperbesar risiko ancaman keselamatan masyarakat,” ujar Usman di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia meminta Kementerian Kehutanan segera melakukan pemeriksaan langsung di lapangan untuk mengidentifikasi kondisi tutupan hutan, perubahan pemanfaatan lahan, serta kemungkinan adanya pelanggaran dalam pengelolaan kawasan hutan di wilayah terdampak. Pemeriksaan tersebut dinilai penting agar penanganan bencana tidak hanya berorientasi pada pemulihan, tetapi juga mampu mengungkap persoalan lingkungan yang berpotensi menjadi faktor pemicu maupun memperparah dampak banjir.
Usman juga menyoroti apabila dalam peristiwa banjir bandang ditemukan material kayu berukuran besar yang terbawa arus. Menurutnya, temuan tersebut harus ditindaklanjuti melalui investigasi yang transparan dan berbasis fakta, sehingga asal-usul material kayu dapat diketahui dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Kalau ditemukan kayu-kayu besar terbawa arus banjir, tentu harus ditelusuri dari mana asalnya melalui investigasi yang menyeluruh dan terbuka. Jika ditemukan aktivitas ilegal atau pelanggaran di kawasan hutan, harus ada penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Bagi Usman, persoalan hutan dan DAS tidak bisa diselesaikan melalui pendekatan sektoral. Ia mendorong koordinasi yang lebih kuat antara Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta pemerintah daerah, terutama dalam penanganan lahan kritis, rehabilitasi kawasan hulu, dan pemulihan fungsi ekologis sungai.
Ia menilai, kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus menempatkan keseimbangan lingkungan dan keselamatan masyarakat sebagai bagian utama dari perencanaan pembangunan. Pemulihan ekosistem, termasuk kawasan hutan dan DAS, perlu menjadi agenda berkelanjutan yang didukung kebijakan, pengawasan, serta langkah rehabilitasi yang terukur.
“Pengelolaan hutan dan DAS saling berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat sehingga koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah mutlak diperkuat. Pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam dengan mengabaikan daya dukung lingkungan,” kata Usman.
Di tengah upaya mengevaluasi penyebab dan faktor yang memperparah bencana, Usman turut mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan kebutuhan mendesak masyarakat yang terdampak. Penyaluran bantuan logistik, perbaikan infrastruktur, serta pendataan lahan pertanian dan perkebunan yang rusak harus segera dilakukan agar pemulihan kehidupan warga dapat berjalan lebih cepat.
Ia menegaskan, petani dan masyarakat yang kehilangan sumber penghidupan akibat banjir membutuhkan dukungan nyata dari pemerintah, bukan sekadar bantuan pada masa tanggap darurat. Pemulihan ekonomi, pendampingan masyarakat, serta perbaikan fasilitas yang menunjang aktivitas warga harus menjadi bagian dari penanganan bencana secara menyeluruh.
“Jangan sampai masyarakat menjadi pihak yang paling menanggung kerugian akibat bencana ini, sehingga pemerintah harus hadir memastikan kebutuhan korban terpenuhi dan membantu petani memulihkan aktivitas ekonominya. Kelestarian hutan bukan hanya soal menjaga alam, melainkan melindungi kehidupan masyarakat agar rakyat tidak terus menjadi korban bencana,” pungkas Usman Husin.









