KUPANG – Masyarakat Kabupaten Ngada, khususnya di Bajawa, dihebohkan oleh beredarnya unggahan di media sosial yang mencatut nama Gubernur Nusa Tenggara Timur dan memicu persepsi negatif di ruang publik. Unggahan tersebut memunculkan narasi provokatif yang dinilai menyesatkan serta mencoreng etika aparatur sipil negara.
Informasi yang beredar di sejumlah grup media sosial seperti “Gebrak Ngada” dan “NGADA Bangkit” menyebutkan bahwa Gubernur NTT dapat “di stel” atau diatur oleh seorang guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bernama Angelina Mogi, yang bertugas di salah satu SMA di Kabupaten Ngada.
Narasi tersebut memantik reaksi luas masyarakat karena menggiring opini seolah-olah kepala daerah berada di bawah kendali pihak tertentu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menanggapi polemik tersebut, Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa dirinya tidak berada di bawah pengaruh atau kendali pihak mana pun. Ia menekankan bahwa kepemimpinan yang dijalankannya berlandaskan tanggung jawab konstitusional dan komitmen untuk membangun NTT secara profesional.
“Kalau PNS dan PPPK itu harus kerja yang benar. Kalau di bidang guru, kerja dan mengajar yang baik. Jangan main politik, karena itu bukan tugas PPPK,” tegas Gubernur Melki saat dikonfirmasi media.
Menurutnya, aparatur sipil negara, baik PNS maupun PPPK, memiliki kewajiban menjaga netralitas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Ia mengingatkan bahwa keterlibatan dalam politik praktis atau penyebaran informasi yang tidak benar merupakan pelanggaran terhadap etika dan disiplin ASN.
Gubernur Melki juga memberikan peringatan keras kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT agar tetap fokus bekerja sesuai bidang masing-masing. Ia memastikan bahwa sanksi tegas akan dijatuhkan kepada siapa pun yang terbukti melanggar aturan, termasuk dalam kasus penyebaran informasi menyesatkan di media sosial.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Ambrosius Kodo, menyatakan pihaknya telah mengambil langkah disipliner terhadap guru yang bersangkutan. Tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk penegakan aturan serta pembinaan terhadap ASN di lingkungan pendidikan.
“Terkait masalah ini kami sudah memberikan teguran dan sanksi kepada yang bersangkutan dengan memindahkannya dari sekolah sebelumnya di Ngada ke SMA Negeri Aimere. Jika yang bersangkutan tidak berubah, maka akan dilakukan sanksi yang lebih tegas, bahkan bisa berujung pada pemecatan,” ungkap Ambrosius.
Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya etika bermedia sosial bagi aparatur sipil negara. Pemerintah Provinsi NTT menegaskan komitmennya menjaga integritas birokrasi serta memastikan bahwa setiap ASN bekerja secara profesional, netral, dan bertanggung jawab.
Dengan penegasan tersebut, Gubernur Melki memastikan bahwa kepemimpinan di NTT berjalan independen, berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, dan tidak dapat diintervensi oleh kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.**
