Setelah Lebih Dari 7 Dasawarsa Pemerintah Belanda Baru Minta Maaf

Jumat, 18 Februari 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Berita TV

Berita TV

 

 

Beberapa waktu ini jagad media berhiaskan kabar yang rasanya kurang mendapat perhatian public. Mungkin sangat sedikit yang memberi perhatian pada pemberitaan itu yang terkait dengan sejarah bangsa ini. Pemberitaan itu terkait permintaan maaf pemerintah Belanda  kepada masyarakat dan pemerintah Indonesia. Permintaan maaf itu sehubungan dengan hal-hal yang terjadi di masa lampau terkhusus setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Sesudah adanya pengakuan kedaulatan NKRI oleh dunia internasional, ternyata Pemerintah Belanda belum bersedia menerima proklamasi kemerdekaan itu. Pemerintah Belanda masih menjalankan politik imperialism dan kolonialismenya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Riset dari tiga lembaga Belanda yakni Lembaga Ilmu Bahasa, Negara, dan Antropologi Kerajaan Belanda (KITLV), Lembaga Belanda untuk Penelitian Perang, Holocaust, dan Genosida (NIOD), serta Lembaga Penelitian Belanda untuk Sejarah Militer (NIMH). Ketiganya menyatakan bekerja sama dengan pihak peneliti Indonesia, dan bukan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Riset itu melibatkan 25 akademisi Belanda, 11 orang dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan 6 pakar internasional[1].

Menurut Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, kekerasan yang ekstrim dan sistematis telah terjadi saat perang kemerdekaan Indonesia antara 1945 – 1950. Mark Rutte menyatakan penyesalannya atas nama Pemerintah Belanda yang menutup mata terhadap masalah ini selama puluhan tahun sampai dengan terungkap melalui riset ketiga lembaga bersama sejumlah pakar itu.

Sebelumnya, pada tahun 2020, Raja Belanda Willem Alexander telah menyampaikan permohonan maaf kepada Pemerintah dan masyarakat Indonesia atas “kekerasan yang berlebihan” selama masa penjajahan[2].

Presiden NKRI, Ir. H. Joko Widodo, menyatakan sejarah tentu tak dapat dihapuskan, namun perlu menjadi pelajaran. Pelajaran itu untuk meneguhkan komitmen untuk membangun hubungan yang setara, yang saling menghormati dan saling menguntungkan. Pernyataan ini disampaikan di hadapan Raja Belanda Willem Alexander dan rombongan yang dibawanya.

[1] https://www.cnbcindonesia.com/news/20220218080219-4-316345/belanda-minta-maaf-ke-ri-ada-apa

[2] https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220218071152-134-760750/pm-belanda-minta-maaf-ke-indonesia-soal-kekejaman-masa-penjajahan

 

Penulis: Heronimus Bani

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Langkah Valen Kebo Pimpin PERBAKIN: Rapikan Organisasi, Siapkan Atlet NTT Berprestasi
Baru Dilantik, Ketua Ombudsman RI Tersandung Korupsi Tambang Nikel
Kerja Keras Tanpa Batas: Maruarar Sirait Wujudkan Sila Kelima di Sektor Perumahan
Dugaan Pemerasan: Polda Usut Gerombolan Penjahat Digital di Balik Akun Tiktok Lika-Liku NTT
Menembus Batas Desa: Asten Bait Nyalakan Asa Pendidikan di Pelosok
Suara Lantang Usman Husin dari Senayan: Ungkap Potret Nyata Kegelisahan di Kawasan Mutis
Motor Tak Kunjung Kembali, Oknum Polisi Dilaporkan ke Polres Kupang 
Proyek Insinerator Rp5,9 Miliar Masuk Tahap Penyidikan di Kejati NTT 

Berita Terkait

Kamis, 16 April 2026 - 12:23

Langkah Valen Kebo Pimpin PERBAKIN: Rapikan Organisasi, Siapkan Atlet NTT Berprestasi

Kamis, 16 April 2026 - 07:41

Baru Dilantik, Ketua Ombudsman RI Tersandung Korupsi Tambang Nikel

Kamis, 16 April 2026 - 04:56

Kerja Keras Tanpa Batas: Maruarar Sirait Wujudkan Sila Kelima di Sektor Perumahan

Rabu, 15 April 2026 - 08:22

Dugaan Pemerasan: Polda Usut Gerombolan Penjahat Digital di Balik Akun Tiktok Lika-Liku NTT

Selasa, 14 April 2026 - 12:06

Menembus Batas Desa: Asten Bait Nyalakan Asa Pendidikan di Pelosok

Berita Terbaru

Konten tidak bisa disalin.