Dugaan Pelanggaran Kontrak: BPJN NTT Dituding Alihkan Pekerjaan Jalan ke Luar Wilayah

Selasa, 13 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kantor BPJN NTT.

Kantor BPJN NTT.

Kupang,- Proyek preservasi jalan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang dikerjakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT, menjadi sorotan masyarakat setelah diduga terjadi pelanggaran kontrak dan pengalihan pekerjaan ke luar wilayah.

Pekerjaan proyek reservasi Jalan Titus Nau, Mollo Sujan, dan Mollo Oetun di Kota Kupang diduga tidak sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan. Masyarakat Kelurahan Fatukoa menemukan fakta bahwa pekerjaan jalan justru berlanjut hingga Desa Oelomin, Kabupaten Kupang, sementara ruas jalan Mollo Oetun di wilayah Kota Kupang yang tercantum dalam papan informasi proyek tidak dikerjakan.

“Kalau pekerjaan bisa dengan mudah dipindahkan ke wilayah lain, sementara kami di Fatukoa masih sangat membutuhkan jalan, ini patut dicurigai. Ada kepentingan apa di balik pemindahan ini?” kata Yusuf Abjena, tokoh masyarakat Fatukoa, dilansir dari Hits IDN.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Daniel Aluman, tokoh masyarakat lainnya, juga mempertanyakan kebijakan BPJN NTT yang dinilai dilakukan secara sepihak dan mendadak, tanpa penjelasan yang transparan kepada masyarakat terdampak.

Tokoh masyarakat Fatukoa, Daniel Aluman

“Dari awal kami lihat ada pengukuran berulang, bahkan di papan informasi proyek juga tercantum. Tapi dalam pelaksanaannya justru Mollo Oetun ditinggalkan, pekerjaan malah diarahkan ke Mollo Sujan hingga masuk Kabupaten Kupang,” ujar Daniel.

Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I BPJN NTT, Ashari, ST, MT, menjelaskan bahwa tidak semua pekerjaan yang tercantum dalam papan informasi dapat dikerjakan karena adanya optimasi volume pekerjaan, keterbatasan waktu, serta faktor cuaca.

Namun, ketika ditanya soal dugaan pelanggaran Perpres Nomor 16 Tahun 2018 jo. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 54 ayat (1), terkait pengalihan pekerjaan ke Desa Oelomin yang berada di luar wilayah kontrak Kota Kupang, Ashari menyebut hal tersebut merupakan bagian dari optimasi dan revisi pekerjaan.

Masyarakat Fatukoa kini mendesak pemerintah pusat dan instansi terkait untuk turun tangan, mengevaluasi pelaksanaan proyek, serta memastikan pekerjaan dilakukan sesuai kontrak dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Harapan kami sederhana. Jalan Mollo Oetun harus dikerjakan sesuai rencana awal. Itu hak kami sebagai masyarakat,” pungkas Daniel.(*CMBN01)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Membaca Gagasan Simon Petrus Kamlasi Bidik Ekosistem Industri Maritim NTT
Bupati TTU Jajaki Peluang Investasi China, Pendidikan dan Pariwisata Jadi Bidikan
Belum Merdeka dari Gelap, Usman Husin Perjuangkan Listrik untuk Warga Pelosok Rote Ndao
Libatkan Bareskrim Polri, Polda NTT Siapkan Izin Pemeriksaan Bupati Kupang ke Mendagri
Penikaman Mahasiswa di Kupang, Kuasa Hukum Minta Polisi Segera Buru Terduga Pelaku
Daniel Taimenas Minta Publik Beri Ruang ke Polda NTT Bekerja Secara Profesional 
Pejabat Eselon II Terseret Dugaan Pelecehan Mahasiswi Magang, Gubernur NTT Turun Tangan
Gubernur NTT Bersikap, Minta Polda Usut Tuntas Pemerkosaan di Rujab Bupati Kupang

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 00:19

Membaca Gagasan Simon Petrus Kamlasi Bidik Ekosistem Industri Maritim NTT

Selasa, 17 November 2026 - 23:55

Bupati TTU Jajaki Peluang Investasi China, Pendidikan dan Pariwisata Jadi Bidikan

Selasa, 17 November 2026 - 16:01

Belum Merdeka dari Gelap, Usman Husin Perjuangkan Listrik untuk Warga Pelosok Rote Ndao

Senin, 16 November 2026 - 23:09

Libatkan Bareskrim Polri, Polda NTT Siapkan Izin Pemeriksaan Bupati Kupang ke Mendagri

Senin, 16 November 2026 - 18:02

Penikaman Mahasiswa di Kupang, Kuasa Hukum Minta Polisi Segera Buru Terduga Pelaku

Berita Terbaru

Konten tidak bisa disalin.