Kupang,- Di tanah Flobamora, di mana matahari terbit dan terbenam, sebuah peringatan keras datang dari Gubernur NTT, Melki Laka Lena. Suara yang mengguncang, seperti gemuruh ombak di pantai, memperingatkan oknum-oknum yang mencoba bermain dengan data masyarakat miskin.
Dalam rapat evaluasi bersama unsur Forkopimda NTT, Gubernur Melki menegaskan bahwa tidak akan segan-segan menempuh jalur hukum jika ditemukan adanya praktik manipulasi data di lapangan.
“Saya ingatkan kepada seluruh jajaran, jangan ada lagi oknum yang memasukkan nama kerabat atau mencoret warga yang layak hanya demi kepentingan pribadi,” katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fokus pada akurasi data, Gubernur Melki menyoroti bahwa ketepatan sasaran bantuan sosial sangat bergantung pada integritas data yang dikelola dari tingkat desa hingga kabupaten.
Ia menilai, manipulasi data bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk kejahatan kemanusiaan karena merampas hak warga yang benar-benar membutuhkan.
Gubernur Melki juga berharap para pemuka agama dapat membantu memverifikasi kondisi riil di jemaat atau umatnya masing-masing, sehingga data yang sampai ke pemerintah pusat benar-benar valid dan objektif. “Kami berharap para pemuka agama dapat menjadi mata dan telinga kami dalam memantau kondisi masyarakat,” katanya.
Rapat evaluasi ini diharapkan menjadi momentum bagi 22 kabupaten/kota di NTT untuk lebih serius dalam memvalidasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial guna mempercepat penurunan angka kemiskinan di NTT pada tahun 2026.
Gubernur Melki juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ragu-ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang terbukti melakukan manipulasi data.
“Jika ditemukan bukti manipulasi, saya pastikan oknum tersebut akan dipidanakan,” tegasnya.**
