GAMKI NTT Luncurkan Klinik Hukum, Bantu Jemaat dan Masyarakat

Sabtu, 21 Februari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tim Hukum DPD GAMKI NTT, Amos Lafu, SH., MH, Obet Djami, SH., MH, Ferdy Boimau, SH., MH, Hangri Pah, SH, saat memberikan pelayanan hukum di GMIT Siloam, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang.

Tim Hukum DPD GAMKI NTT, Amos Lafu, SH., MH, Obet Djami, SH., MH, Ferdy Boimau, SH., MH, Hangri Pah, SH, saat memberikan pelayanan hukum di GMIT Siloam, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang.

Kupang,- Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Nusa Tenggara Timur resmi meluncurkan Klinik Hukum sebagai bentuk pelayanan nyata di bidang advokasi dan pendampingan hukum bagi jemaat serta masyarakat NTT, Sabtu (21/2/2026).

Klinik Hukum ini diharapkan menjadi ruang konsultasi hukum yang profesional, terstruktur, dan mudah diakses, khususnya bagi jemaat gereja dan masyarakat kecil yang selama ini terkendala biaya serta minimnya akses keadilan.

Seremonial launching Klinik Hukum DPD GAMKI NTT akan dilangsungkan di GMIT Siloam, Desa Nunfamo, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang. Sebanyak enam pengacara yang tergabung dalam Tim Hukum DPD GAMKI NTT hadir dalam kegiatan tersebut, yaitu:

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

– Amos Lafu, S.H.,M.H.

– Obet Djami, S.H.,M.H.

– Ferdy Boimau, S.H.,M.H.

– Hangri Pah, S.H.

– Aris Tanesi, S.H.

– Romli Lafta, S.H.

Sekretaris DPD GAMKI NTT, Amos Lafu, SH.,MH, menegaskan bahwa Klinik Hukum ini merupakan bentuk komitmen organisasi dalam memberikan pelayanan hukum secara cuma-cuma kepada jemaat dan masyarakat.

“DPD GAMKI NTT berupaya terus memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama di bidang hukum melalui konsultasi hukum gratis bagi seluruh jemaat GMIT dan masyarakat NTT, khususnya di Kabupaten Kupang,” ujar Amos.

Dalam kegiatan konsultasi perdana, sejumlah jemaat termasuk pendeta langsung memanfaatkan layanan tersebut. Beragam persoalan hukum dikonsultasikan, mulai dari perceraian, sengketa tanah, hingga masalah administrasi kependudukan.

Salah satu persoalan yang cukup dominan adalah pasangan suami-istri yang telah menikah secara gereja, namun belum melakukan pencatatan resmi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kondisi ini kerap menjadi kendala ketika muncul persoalan hukum atau keinginan untuk berpisah.

Klinik Hukum GAMKI NTT merupakan langkah strategis menuju pembentukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DPD GAMKI NTT, yang diharapkan dapat memberikan pelayanan hukum yang lebih luas dan efektif bagi masyarakat NTT.**

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Membaca Gagasan Simon Petrus Kamlasi Bidik Ekosistem Industri Maritim NTT
Bupati TTU Jajaki Peluang Investasi China, Pendidikan dan Pariwisata Jadi Bidikan
Belum Merdeka dari Gelap, Usman Husin Perjuangkan Listrik untuk Warga Pelosok Rote Ndao
Libatkan Bareskrim Polri, Polda NTT Siapkan Izin Pemeriksaan Bupati Kupang ke Mendagri
Penikaman Mahasiswa di Kupang, Kuasa Hukum Minta Polisi Segera Buru Terduga Pelaku
Daniel Taimenas Minta Publik Beri Ruang ke Polda NTT Bekerja Secara Profesional 
Pejabat Eselon II Terseret Dugaan Pelecehan Mahasiswi Magang, Gubernur NTT Turun Tangan
Gubernur NTT Bersikap, Minta Polda Usut Tuntas Pemerkosaan di Rujab Bupati Kupang

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 00:19

Membaca Gagasan Simon Petrus Kamlasi Bidik Ekosistem Industri Maritim NTT

Selasa, 17 November 2026 - 23:55

Bupati TTU Jajaki Peluang Investasi China, Pendidikan dan Pariwisata Jadi Bidikan

Selasa, 17 November 2026 - 16:01

Belum Merdeka dari Gelap, Usman Husin Perjuangkan Listrik untuk Warga Pelosok Rote Ndao

Senin, 16 November 2026 - 23:09

Libatkan Bareskrim Polri, Polda NTT Siapkan Izin Pemeriksaan Bupati Kupang ke Mendagri

Senin, 16 November 2026 - 18:02

Penikaman Mahasiswa di Kupang, Kuasa Hukum Minta Polisi Segera Buru Terduga Pelaku

Berita Terbaru

Konten tidak bisa disalin.