JAKARTA,- Di ketinggian Pulau Timor, di antara kabut tipis dan rimbun hutan yang menjadi sumber kehidupan, kawasan Mutis menyimpan lebih dari sekadar keindahan alam. Ia adalah ruang hidup, ruang adat, sekaligus penyangga ekologis bagi ribuan jiwa di Nusa Tenggara Timur.
Namun belakangan, Mutis tidak hanya dibicarakan sebagai bentang alam. Ia menjadi medan tarik-menarik kepentingan, antara konservasi, kebijakan negara, dan kegelisahan masyarakat adat yang merasa ditinggalkan dalam keputusan besar yang menyangkut tanah mereka sendiri.
Suara itu akhirnya sampai ke pusat kekuasaan. Dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kehutanan, Selasa (14/4/2026), Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Dapil NTT II, Usman Husin, kembali mengangkat isu Mutis, bukan untuk pertama kalinya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dengan nada tegas namun terukur, Usman Husin menyampaikan bahwa persoalan Mutis bukan sekadar polemik lokal, melainkan cermin dari kegagalan komunikasi antara negara dan rakyatnya.
“Saya ulangi lagi, ini mungkin sudah ketiga kalinya saya sampaikan,” ujarnya di forum resmi.
Bagi Usman, Mutis bukan angka dalam dokumen kebijakan. Ia adalah ruang hidup yang kini mulai terasa asing bagi masyarakatnya sendiri.
Satu bulan sebelumnya, gelombang protes masyarakat pecah. Demonstrasi berlangsung hingga pemagaran kawasan, sebuah simbol bahwa ada jarak yang kian melebar antara kebijakan dan realitas di lapangan. Di balik aksi itu, tersimpan keresahan yang lebih dalam.
Warga mulai menyaksikan perubahan yang tidak mereka pahami. Sampah berserakan di sekitar sumber mata air, wisatawan keluar-masuk tanpa pengawasan yang jelas, dan ruang yang selama ini sakral perlahan kehilangan maknanya. Mutis, yang selama ini dijaga dengan nilai adat, kini disebut mulai terabaikan.
Sejak kawasan tersebut dialihkan statusnya melalui SK Nomor 946 Tahun 2024 menjadi taman nasional, konflik tak pernah benar-benar reda. Bagi negara, ini adalah langkah konservasi. Namun bagi sebagian masyarakat, ini terasa seperti keputusan sepihak.
Mereka mengaku tidak pernah diajak duduk bersama secara utuh. Sosialisasi dianggap minim, ruang dialog terasa sempit. Yang hadir justru perubahan—cepat dan tanpa pijakan yang dipahami bersama.
Lebih jauh, warga juga mempertanyakan distribusi manfaat. Tiket masuk dipungut dan disetor ke pusat, namun dampak langsung yang dirasakan di tingkat lokal justru sebaliknya: lingkungan kotor dan ketegangan sosial yang meningkat.
Di titik inilah Usman Husin mengambil posisi politik yang jelas.
Ia tidak hanya menyuarakan kritik, tetapi juga mendorong langkah konkret. Ia meminta Menteri Kehutanan untuk membentuk tim yang turun langsung ke lapangan, bukan sekadar menerima laporan di meja kerja.
“Saya siap ikut turun agar kita dengar langsung suara masyarakat dan tokoh adat,” tegasnya.
Pernyataan ini bukan sekadar retorika politik. Dalam konteks Mutis, kehadiran negara di lapangan menjadi krusial—untuk melihat, mendengar, dan memahami realitas yang selama ini mungkin tereduksi dalam laporan administratif.
Usman juga mendorong evaluasi terhadap SK Nomor 946 Tahun 2024. Baginya, Mutis bukan hanya kawasan wisata atau objek konservasi formal.
“Mutis adalah paru-paru Pulau Timor. Ini soal air kehidupan,” katanya.
Pernyataan itu bukan tanpa dasar. Kawasan Gunung Mutis menjadi penyangga ekologis bagi tiga wilayah penting: Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Kupang. Kerusakan kecil di sana bisa berdampak besar pada ketersediaan air dan keseimbangan lingkungan di sekitarnya.
Di sisi lain, pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memberikan respons yang relatif terbuka.
Ia menegaskan bahwa prinsip pengelolaan taman nasional harus menjaga tiga keseimbangan utama: kelestarian hutan, keberlanjutan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita punya 57 taman nasional. Prinsipnya jelas: hutan lestari, pembangunan berjalan, masyarakat sejahtera,” ujarnya.
Lebih dari itu, ia memastikan bahwa Direktorat Jenderal KSDAE akan turun langsung ke Mutis. Langkah ini menjadi titik penting—bukan hanya sebagai respon administratif, tetapi sebagai peluang membuka ruang dialog yang selama ini dianggap tertutup.
“Untuk Mutis, insyaallah Pak Dirjen KSDAE akan turun bersama Bapak,” katanya merujuk pada Usman.
Janji Menjadi Harapan.
Bagi masyarakat Mutis, yang mereka butuhkan bukan sekadar kebijakan, melainkan kehadiran negara yang benar-benar mendengar. Bukan hanya menjaga hutan, tetapi juga menghormati nilai yang hidup di dalamnya.
Mutis hari ini bukan sekadar isu lingkungan. Ia adalah ujian—apakah negara mampu merawat keseimbangan antara kekuasaan dan kearifan lokal.
Dan di tengah kabut yang menyelimuti pegunungan itu, satu hal menjadi jelas: suara dari Mutis kini tidak lagi bisa diabaikan.**
