KUPANG – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB Daerah Pemilihan NTT II, Usman Husin, kembali menunjukkan komitmennya mengawal kepentingan petani di Nusa Tenggara Timur. Ia mengingatkan PT Pupuk Indonesia (Persero) agar tidak hanya berbangga dengan besarnya stok pupuk di gudang, tetapi memastikan pupuk subsidi benar-benar sampai ke tangan petani hingga ke pelosok daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Usman menyusul klaim PT Pupuk Indonesia yang menyebut ketersediaan pupuk di NTT dalam kondisi aman setelah melakukan peninjauan di Gudang Penyangga Lini II Kupang.
Bagi Usman, kabar mengenai stok pupuk yang mencukupi memang patut diapresiasi. Namun, menurutnya, ukuran keberhasilan sesungguhnya bukan terletak pada banyaknya pupuk yang tersimpan di gudang, melainkan pada kemudahan petani memperoleh pupuk tepat saat musim tanam tiba.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jangan hanya pamer stok. Yang ingin diketahui petani adalah apakah pupuk tersedia ketika mereka membutuhkan. Gudang penuh tidak otomatis berarti petani sudah terlayani,” tegasnya.
Politisi PKB itu menilai tantangan terbesar penyaluran pupuk di NTT justru berada pada rantai distribusi. Karakteristik wilayah kepulauan dengan kondisi geografis yang beragam membuat distribusi pupuk ke desa-desa dan sentra pertanian memerlukan perhatian serta pengawasan yang lebih serius.
“NTT berbeda dengan daerah lain. Distribusi ke pulau-pulau kecil membutuhkan perhatian khusus. Jangan sampai laporan menyebut stok aman, tetapi di lapangan masih ada petani yang terlambat memperoleh pupuk,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat yang membidangi sektor pertanian, Usman juga mendesak PT Pupuk Indonesia membuka data distribusi secara transparan. Menurutnya, publik perlu mengetahui berapa banyak pupuk yang telah disalurkan ke setiap kabupaten, tingkat penebusan oleh petani, hingga daerah-daerah yang masih menghadapi kendala distribusi.
“Kalau perusahaan menyatakan distribusi sudah tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran, maka data itu seharusnya bisa dibuka kepada publik. Transparansi akan menjadi bukti bahwa pelayanan kepada petani memang berjalan baik,” katanya.
Usman menegaskan Komisi IV DPR RI akan terus mengawal penyaluran pupuk subsidi agar benar-benar memberikan manfaat bagi petani dan mendukung peningkatan produksi pangan nasional. Ia juga meminta Pupuk Indonesia tidak hanya melakukan pemantauan di gudang penyangga, tetapi rutin turun langsung ke kios pengecer, distributor, hingga kelompok tani untuk memastikan tidak ada hambatan di lapangan.
“Evaluasi harus dilakukan sampai ke lapangan. Dengarkan langsung suara petani, lihat kondisi di kios pengecer, baru kita bisa mengetahui apakah distribusi benar-benar berjalan sesuai laporan,” ujarnya.
Ia berharap komitmen perusahaan dalam menjaga stok pupuk di NTT dibarengi dengan penguatan sistem distribusi dan pengawasan sehingga tidak ada lagi petani yang kesulitan memperoleh pupuk pada saat musim tanam.
“Tujuan akhirnya bukan sekadar stok tersedia, tetapi produktivitas pertanian meningkat karena pupuk benar-benar diterima petani tepat waktu, dengan jumlah yang cukup dan sesuai ketentuan,” pungkasnya.
Sebelumnya, PT Pupuk Indonesia (Persero) menyatakan stok pupuk di NTT berada dalam kondisi aman. Perusahaan mencatat ketersediaan pupuk mencapai 7.575 ton Urea, 4.625 ton NPK, dan 75 ton pupuk Organik. Pupuk Indonesia juga menyatakan terus memantau ketersediaan stok serta menjaga kelancaran distribusi agar pupuk dapat disalurkan tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran kepada petani di seluruh wilayah NTT.**
