Ancaman Demokrasi: GAMKI NTT, Aktivis Cipayung Hingga Akademisi Suarakan Bahaya Pilkada Lewat DPRD

Kamis, 22 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Para aktivis hingga akademisi foto bersama usai dialog interaktif di RRI Kupang.

Para aktivis hingga akademisi foto bersama usai dialog interaktif di RRI Kupang.

Kupang,– Gelombang penolakan terhadap wacana pengembalian sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD terus menguat dari Nusa Tenggara Timur. GAMKI, organisasi Cipayung dan kalangan akademisi secara terbuka mengingatkan bahaya politik uang gaya baru serta potensi perampasan kedaulatan rakyat jika hak memilih pemimpin daerah dicabut dari tangan warga.

Peringatan tersebut mengemuka dalam dialog interaktif bertajuk “Pilkada Langsung atau Lewat DPRD? Suara Kritis Mahasiswa dan Pemuda NTT” yang digelar DPD GAMKI NTT bekerja sama dengan RRI Pro 1 Kupang, Kamis (22/1/2026). Diskusi ini menjadi ruang konsolidasi pemikiran kritis mahasiswa, aktivis, dan akademisi dalam merespons narasi “efisiensi anggaran” yang dinilai menyesatkan dan berisiko menghidupkan kembali praktik transaksi politik di balik layar.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Nusa Cendana (Undana), Dr. John Tuba Helan, menyoroti inkonsistensi elit politik nasional yang dinilainya bergerak maju-mundur dalam merumuskan kebijakan demokrasi. Ia mengingatkan bahwa sistem Pilkada lewat DPRD telah terbukti gagal di masa lalu karena sarat rekayasa elit dan praktik politik uang.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Para elit politik kita membentuk kebijakan yang maju-mundur. Dulu pemilihan lewat DPRD terbukti gagal karena penuh rekayasa elit dan politik uang. Kedaulatan harus tetap berada di tangan rakyat, jangan berjalan kembali ke belakang,” tegas Dr. John.

Senada dengan itu, Andraviani F. U. Laiya, Ketua GMKI Cabang Kupang, menilai alasan efisiensi anggaran tidak boleh dijadikan dalih untuk mengebiri partisipasi rakyat. Menurutnya, inti demokrasi terletak pada pertanggungjawaban langsung pemimpin kepada rakyat melalui mekanisme pemilihan langsung.

“Demokrasi bukan soal murah atau mahal, tetapi soal siapa yang memegang kendali atas kekuasaan. Ketika rakyat kehilangan hak memilih, maka akuntabilitas pemimpin ikut hilang,” ujarnya.

Dari unsur GAMKI NTT, Yefta A. Sabaat menegaskan bahwa partisipasi publik adalah harga mati dalam demokrasi. Ia menilai wacana Pilkada lewat DPRD justru mempersempit ruang kontrol rakyat terhadap kekuasaan.

“Dalam kondisi demokrasi hari ini, partisipasi langsung rakyat adalah benteng terakhir. Hak memilih kepala daerah tidak boleh dirampas dengan alasan apa pun,” katanya.

Kekhawatiran akan munculnya pola korupsi baru juga disampaikan Apolinaris Mau, Ketua PMKRI Cabang Kupang. Ia menilai pemindahan kewenangan memilih ke DPRD justru membuka ruang transaksi politik di ruang tertutup yang sulit diawasi publik.

“Kalau pemilihan dipindahkan ke DPRD, politik uang tidak hilang, hanya pindah ke ruang gelap. Yang harus dibenahi adalah moralitas partai politik, bukan mencabut hak rakyat,” tegasnya.

Sementara itu, Jacson Marcus, Ketua GMNI Kupang, mengecam stigma yang kerap menempatkan rakyat sebagai pihak yang dianggap rawan politik uang. Ia menilai negara seharusnya hadir memperkuat perlindungan hukum bagi pemilih, bukan justru menarik hak konstitusional warga negara.

“Jangan jadikan rakyat kambing hitam. Kalau politik uang terjadi, itu kegagalan negara dan partai politik dalam membangun sistem yang bersih,” tandasnya.

Dialog lintas organisasi ini menyimpulkan bahwa persoalan utama Pilkada tidak terletak pada sistem pemilihan langsung, melainkan pada tata kelola partai politik dan etika elit. GAMKI, Cipayung, dan kalangan akademisi NTT sepakat untuk terus mengawal isu ini agar kedaulatan rakyat tetap menjadi fondasi utama demokrasi lokal dan nasional. (*/)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Membaca Gagasan Simon Petrus Kamlasi Bidik Ekosistem Industri Maritim NTT
Bupati TTU Jajaki Peluang Investasi China, Pendidikan dan Pariwisata Jadi Bidikan
Belum Merdeka dari Gelap, Usman Husin Perjuangkan Listrik untuk Warga Pelosok Rote Ndao
Libatkan Bareskrim Polri, Polda NTT Siapkan Izin Pemeriksaan Bupati Kupang ke Mendagri
Penikaman Mahasiswa di Kupang, Kuasa Hukum Minta Polisi Segera Buru Terduga Pelaku
Daniel Taimenas Minta Publik Beri Ruang ke Polda NTT Bekerja Secara Profesional 
Pejabat Eselon II Terseret Dugaan Pelecehan Mahasiswi Magang, Gubernur NTT Turun Tangan
Gubernur NTT Bersikap, Minta Polda Usut Tuntas Pemerkosaan di Rujab Bupati Kupang

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 00:19

Membaca Gagasan Simon Petrus Kamlasi Bidik Ekosistem Industri Maritim NTT

Selasa, 17 November 2026 - 23:55

Bupati TTU Jajaki Peluang Investasi China, Pendidikan dan Pariwisata Jadi Bidikan

Selasa, 17 November 2026 - 16:01

Belum Merdeka dari Gelap, Usman Husin Perjuangkan Listrik untuk Warga Pelosok Rote Ndao

Senin, 16 November 2026 - 23:09

Libatkan Bareskrim Polri, Polda NTT Siapkan Izin Pemeriksaan Bupati Kupang ke Mendagri

Senin, 16 November 2026 - 18:02

Penikaman Mahasiswa di Kupang, Kuasa Hukum Minta Polisi Segera Buru Terduga Pelaku

Berita Terbaru

Konten tidak bisa disalin.