KEFAMENANU,- Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) angkatan pertama di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), tahun ini menjadi momen penting, karena kinerja mereka akan benar-benar dinilai.
Bupati TTU, Yosep Falentinus Delasalle Kebo, yang akrab disapa Falen Kebo, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara akan segera melakukan evaluasi terhadap PPPK angkatan pertama yang diangkat sejak tahun 2021.
Lima tahun masa pengabdian, menurut Falen, sudah cukup untuk melihat apakah seorang aparatur benar-benar bekerja dengan dedikasi atau sekadar menjalankan rutinitas tanpa tanggung jawab.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“PPPK angkatan pertama ini memang sudah saatnya dievaluasi supaya kita bisa memutuskan mana yang kita pertahankan dan mana yang tidak perlu kita pertahankan,” kata Falen.
Bagi Falen, evaluasi bukan sekadar agenda administratif. Ia memandangnya sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik di daerah yang dipimpinnya.
Selama ini, keberadaan PPPK di berbagai instansi pemerintah memang menjadi salah satu tulang punggung pelayanan kepada masyarakat. Mereka hadir di sekolah, puskesmas, kantor kecamatan, hingga berbagai satuan kerja perangkat daerah lainnya.
Namun, Falen menegaskan satu hal: status sebagai ASN bukan jaminan untuk bekerja tanpa evaluasi. “Penilaian ini berbasis kinerja, bukan berbasis politik,” ujarnya tegas.
Pernyataan itu menjadi penekanan penting. Di banyak daerah, isu kedekatan politik kerap menjadi perbincangan dalam pengelolaan aparatur. Falen ingin memastikan bahwa yang dinilai adalah kerja nyata, bukan relasi kekuasaan.
Dalam evaluasi yang akan dilakukan, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara akan menilai kedisiplinan, tanggung jawab, serta kontribusi nyata para PPPK dalam menjalankan tugas di unit kerja masing-masing.
Bagi mereka yang terbukti tidak menunjukkan kinerja baik, Falen tidak ragu mengambil keputusan tegas.
“Yang kinerja kurang bagus pasti langsung diberhentikan dan kita tidak akan perpanjang kontraknya,” katanya.
Di sisi lain, evaluasi ini bukan semata-mata untuk mencari kesalahan. Falen berharap langkah ini justru menjadi pengingat bagi seluruh aparatur agar bekerja lebih serius dan profesional.
Ia ingin aparatur pemerintah di daerahnya menjadi pelayan masyarakat yang benar-benar hadir untuk rakyat.
“Kita berharap evaluasi ini menjadi pelajaran bagi para PPPK agar betul-betul serius menjalankan tugas dengan dedikasi dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Bagi masyarakat Timor Tengah Utara, kebijakan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah tengah berusaha membangun budaya kerja yang lebih disiplin dan profesional.
Di tengah berbagai tantangan pelayanan publik di daerah, ketegasan pemimpin sering kali menjadi kunci perubahan. PPPK angkatan pertama, tahun ini mungkin bukan sekadar tahun evaluasi. Namun harus menjadi momen pembuktian, lima tahun pengabdian benar-benar memberi arti bagi masyarakat.**
