Lembata,- Pagi itu, 24 Februari 2026, suasana Kabupaten Lembata terasa lebih dinamis dari biasanya. Di tengah bentang alam yang menantang perbukitan curam, tikungan tajam, dan ruas jalan yang menjadi urat nadi mobilitas warga, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Nusa Tenggara Timur turun langsung melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan infrastruktur jalan.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda Direktorat Jenderal Bina Marga untuk memastikan pelaksanaan program Tahun Anggaran 2025 berjalan sesuai target. Tidak sekadar melihat progres fisik, evaluasi juga diarahkan pada mutu pekerjaan dan kesesuaian spesifikasi teknis. Bagi pemerintah, jalan bukan hanya soal aspal dan beton, tetapi tentang akses pendidikan, kesehatan, hingga distribusi hasil pertanian dan perikanan masyarakat.
Sejumlah ruas jalan nasional yang dikerjakan sepanjang 2025 menjadi titik perhatian. Pengawasan difokuskan pada ketepatan waktu penyelesaian proyek serta kualitas konstruksi, terutama di wilayah yang rawan longsor dan kerusakan akibat faktor geografis. Lembata, dengan karakteristik alamnya, membutuhkan penanganan infrastruktur yang presisi dan berkelanjutan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam rangkaian kunjungan itu, rombongan BPJN NTT juga melakukan audiensi dengan Bupati Lembata, P. Kanisius Tuaq. Pertemuan tersebut membahas isu strategis konektivitas wilayah, termasuk penanganan titik-titik rawan longsor yang kerap mengganggu mobilitas masyarakat serta distribusi logistik menuju pusat aktivitas ekonomi di Lewoleba.
Salah satu fokus pembahasan adalah percepatan proyek yang didanai melalui skema Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah. Program ini menjadi tumpuan penting bagi daerah, terlebih setelah adanya pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK) infrastruktur akibat kebijakan efisiensi anggaran. Skema Inpres diharapkan mampu menjaga kesinambungan pembangunan jalan strategis di daerah kepulauan seperti Lembata.
Adapun ruas jalan yang menjadi prioritas peningkatan dan perbaikan meliputi SP. Wailolong–Lamadale–SP. Lodotodokowa, Trans Flores (Pantai Utara), sejumlah ruas dalam Kota Lewoleba, segmen Waikomo–Lerek dan Waikomo–Watobua, serta ruas strategis Waikomo–Wulandoni. Jalur-jalur ini memiliki peran vital dalam mendukung mobilitas warga, distribusi barang, serta konektivitas antarwilayah di Pulau Lembata.
Khusus untuk ruas Waikomo–Wulandoni, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sekitar Rp24,785 miliar melalui APBN/Inpres Jalan Daerah tahun 2024–2025. Ruas ini dinilai sebagai penyangga utama aktivitas ekonomi masyarakat menuju Kota Lewoleba dan pelabuhan, sekaligus memperlancar akses antar kecamatan di bagian selatan pulau.
Pengawasan proyek dilakukan secara intensif oleh Kementerian Pekerjaan Umum bersama BPJN NTT guna memastikan kualitas pekerjaan tetap terjaga. Evaluasi lapangan tidak hanya menilai capaian fisik, tetapi juga memastikan bahwa setiap tahapan pekerjaan memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan.
Di Lembata, pembangunan jalan bukan sekadar proyek infrastruktur. Ia adalah jembatan harapan—menghubungkan desa dan kota, memperpendek jarak ekonomi, serta memperkuat daya tahan wilayah kepulauan di tengah tantangan geografis dan fiskal. Melalui monitoring dan evaluasi yang konsisten, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.**
