KUPANG,- Musyawarah Daerah XI Partai Golkar Kabupaten Kupang Tahun 2026 kini bukan lagi sekadar agenda organisasi biasa. Ia telah menjelma menjadi panggung politik yang memperlihatkan bagaimana tarik-menarik kepentingan elit dapat berhadapan langsung dengan kehendak kader di akar rumput. Situasi ini perlahan membuka pertanyaan besar tentang arah demokrasi internal Partai Golkar di Kabupaten Kupang.
Pada fase Pra Musda, publik politik internal Golkar sempat menangkap adanya sinyal kuat bahwa nama Johan Oematan menjadi figur yang disiapkan untuk menjadi nahkoda baru Ketua DPD II Golkar Kabupaten Kupang. Sinyal itu begitu terasa. Bahkan oleh sebagian kader, situasi tersebut dianggap sebagai “karpet merah” politik yang hampir tidak memiliki hambatan berarti.
Namun politik tidak selalu bergerak sesuai skenario. Di tengah keyakinan bahwa jalan Johan Oematan akan mulus menuju kursi Ketua DPD II, ternyata momentum itu tidak segera dieksekusi secara maksimal. Konsolidasi yang seharusnya diperkuat justru terlihat lamban. Ruang kosong itulah yang kemudian dibaca dengan cermat oleh Alberto Tatibun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagai kader murni Golkar Kabupaten Kupang, Alberto Tatibun bergerak senyap tetapi terukur. Ia memilih turun langsung melakukan konsolidasi dari bawah, merawat komunikasi dengan para pemilik suara, dan membangun kekuatan politik berbasis PAC. Langkah itu perlahan membuahkan hasil besar. Mayoritas dukungan dari 17 PAC akhirnya mengalir kepadanya.
Di titik inilah dinamika Musda mulai berubah arah. Dukungan mayoritas PAC bukan sekadar angka administratif, tetapi representasi nyata dari denyut politik kader di tingkat akar rumput. Mereka adalah orang-orang yang selama ini menjaga bendera Golkar tetap hidup di desa, kecamatan, hingga wilayah-wilayah yang tidak pernah tersentuh sorotan elit politik.
Ironisnya, pihak Johan Oematan diduga tidak membaca secara utuh satu tahapan penting dalam mekanisme Musda, yakni proses pendaftaran bakal calon sebagaimana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Musda. Tahapan ini justru menjadi pintu strategis yang menentukan arah pertarungan politik internal. Pertanyaannya kemudian, apakah ini murni kecolongan politik atau memang sengaja dibiarkan terjadi?
Kini bola panas berada di tangan DPD I Partai Golkar NTT. Sebab fakta politik yang berkembang di lapangan menunjukkan bahwa Johan Oematan berada dalam posisi dukungan minoritas dibandingkan kekuatan mayoritas PAC yang telah menentukan sikap politiknya. Situasi ini tentu membutuhkan kebijaksanaan dan keberanian politik dalam mengambil keputusan.
DPD I Golkar NTT seharusnya segera mencari solusi alternatif yang tidak mencederai demokrasi dalam tubuh Partai Golkar. Penundaan Musda dengan alasan apa pun justru berpotensi melahirkan kecurigaan publik bahwa ada kepentingan tertentu yang sedang dipaksakan untuk mengendalikan arah organisasi. Musda adalah forum demokrasi partai, bukan ruang untuk memperpanjang ketidakpastian politik.
Jika demokrasi internal mulai dipersepsikan dapat diatur melalui skenario-skenario elit, maka sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan hanya kursi Ketua DPD II, melainkan juga marwah Partai Golkar itu sendiri. Sebab partai besar tidak dibangun hanya oleh tokoh-tokoh elit di atas meja kekuasaan, tetapi oleh kader-kader yang bertahun-tahun bekerja dalam senyap menjaga loyalitas partai.
Kepentingan elit seharusnya mulai dikesampingkan. Sudah saatnya kepentingan anggota partai di akar rumput ditempatkan sebagai prioritas utama. Mereka yang menjaga basis suara, memasang atribut partai, membela Golkar di tengah tekanan politik, hingga tetap setia ketika partai mengalami pasang surut, layak mendapat penghormatan politik yang lebih bermartabat.
Musda XI Golkar Kabupaten Kupang seharusnya menjadi momentum konsolidasi besar untuk memperkuat persatuan partai menghadapi agenda politik ke depan, bukan malah menjadi arena yang memperlihatkan fragmentasi akibat tarik-menarik kepentingan. Karena ketika demokrasi internal terluka, maka kepercayaan kader juga perlahan akan ikut terkikis.
Tulisan ini lahir bukan untuk melakukan intervensi terhadap proses Musda XI Partai Golkar Kabupaten Kupang. Penulisan ini murni sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan Partai Golkar dan suara simpatisan yang berharap agar demokrasi tetap dijaga dengan sehat, terbuka, dan bermartabat. Sebab Golkar yang besar adalah Golkar yang mendengar suara kadernya sendiri.
Penulis: Chris Bani
