JAKARTA — Distribusi pupuk bersubsidi di Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali menjadi perhatian Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan NTT II, Usman Husin. Menyikapi berbagai persoalan yang masih muncul dalam rantai penyaluran pupuk bersubsidi, ia akan memfasilitasi pertemuan antara Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan distributor, pengecer, dan pemilik kios pupuk bersubsidi di wilayah NTT.
Agenda yang dijadwalkan berlangsung dalam bulan ini merupakan tindak lanjut atas permintaan Usman agar jajaran direksi PT Pupuk Indonesia turun langsung ke daerah untuk mendengar persoalan yang dihadapi pelaku distribusi di lapangan.
Sebagai anggota Panitia Kerja (Panja) Pupuk Komisi IV DPR RI, Usman menegaskan bahwa forum tersebut bukan dimaksudkan untuk mencari pihak yang harus dipersalahkan, melainkan menjadi ruang evaluasi bersama guna memperbaiki tata kelola distribusi pupuk bersubsidi agar semakin efektif dan berpihak kepada petani.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya meminta Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia hadir di NTT dan bertemu langsung dengan distributor, pengecer, serta kios pupuk bersubsidi. Kita ingin mengetahui secara langsung apa saja persoalan di lapangan sehingga dapat segera dicarikan solusi bersama,” kata Usman, Jumat (10/7/2026).
Menurut Usman, berbagai aspirasi yang diterima dari lapangan menunjukkan masih terdapat sejumlah tantangan dalam proses distribusi pupuk bersubsidi. Karena itu, komunikasi langsung antara PT Pupuk Indonesia dengan seluruh mata rantai distribusi dinilai penting agar setiap hambatan dapat dipetakan secara komprehensif.
Ia menilai penyelesaian persoalan distribusi tidak cukup dilakukan melalui laporan administratif, tetapi memerlukan dialog terbuka dengan seluruh pihak yang terlibat dalam penyaluran pupuk.
“Kita ingin mencari akar persoalannya. Jika ada hambatan pada sistem distribusi, kita benahi distribusinya. Jika terdapat kendala di tingkat distributor, pengecer, maupun kios, kita cari jalan keluarnya bersama agar pelayanan kepada petani semakin baik,” ujarnya.
Selain memfasilitasi pertemuan tersebut, Usman memastikan Komisi IV DPR RI juga akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah gudang pupuk di NTT. Langkah itu dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok sesuai kebutuhan petani sekaligus memperkuat pengawasan terhadap potensi penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
“Kami akan turun langsung ke gudang-gudang pupuk di NTT. Pengawasan harus diperkuat agar tidak terjadi penyimpangan dalam distribusi pupuk bersubsidi. Program ini dibiayai oleh anggaran negara sehingga pelaksanaannya wajib sesuai ketentuan,” tegasnya.
Pengawasan, lanjut Usman, juga akan difokuskan pada kepatuhan terhadap penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat kios. Menurutnya, distributor, pengecer, maupun kios wajib menjual pupuk bersubsidi sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah agar tidak membebani petani.
Berdasarkan ketentuan pemerintah, HET pupuk bersubsidi ditetapkan sebesar Rp90.000 per karung 50 kilogram untuk pupuk Urea, Rp92.000 per karung 50 kilogram untuk pupuk NPK Phonska, serta Rp25.600 per karung 40 kilogram untuk pupuk Organik.
Usman berharap pertemuan bersama PT Pupuk Indonesia tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi menghasilkan langkah konkret untuk memperbaiki sistem distribusi pupuk bersubsidi di NTT.
Menurutnya, keberhasilan program pupuk bersubsidi tidak hanya diukur dari besarnya alokasi anggaran negara, melainkan dari kemampuan negara memastikan pupuk tersedia tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, dan dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan nasional.***
