Demokrasi Sehat Adalah Pikiran Rakyat Tidak Tersumbat Oleh Kekuasaan

Kamis, 30 Desember 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua GMKI Cabang Kupang

Ketua GMKI Cabang Kupang

Penulis: Eduard Nautu (Ketua GMKI Kupang)

Opini Pribadi terkait pembungkaman ruang kritis Warga. Ruang kritis warga tidak boleh dibungkam dengan alasan apapun. Kalau pengacara tersangka menuntut kepolisian menangkap orang yang beropini di Media Sosial itu adalah bentuk pembungkaman demokrasi. Demokrasi yang sehat adalah pikiran rakyat yang tidak tersumbat oleh kekuasaan. Demokrasi itu adalah kedaulatan secara mutlak berada di tangan rakyat, bukan terletak pada kekuasaan.

Rakyat berhak untuk berkomentar, bersuara, dan berekspresi. Prinsipnya, selama kritik itu sesuai aturan konstitusi bukan ujaran kebencian, fitnah, pembunuhan karakter, atau menyerang hal privat maka benar hukumnya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam situasi dan kondisi apa pun, suara kritis rakyat seperti mahasiswa, pers, penggiat anti korupsi, dan aktivis kemanusiaan bahkan rakyat jelata tidak boleh dibungkam, disumbat, disensor, dibatasi. Dalam berbagai konsep demokrasi, prasyarat mutlak harus ada unsur checks and balance.

Di sisi lain, pernyataan ataupun penyampaian informasi publik dan kritik terhadap pejabat negara merupakan salah satu bentuk partisipasi publik yang dilindungi oleh konstitusi sebagaimana amanat Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 44 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Menghadapi berbagai ekspresi masyarakat (Netizen) yang mengikuti dan mengawal kasus pembunuhan AM dan LM tersebut, maka kepolisian, aparat penegak hukum, pengacara tersangka atau pemangku kebijakan tidak boleh alergi. Atau bahkan melakukan somasi terhadap rakyat. Apalagi sampai memproses rakyat ke ranah hukum dengan dalil kasus pencemaran nama baik. Itu aneh dan konyol. Jika hal itu terjadi, maka jangan marah jika rakyat berlebihan bahwa ada fakta lain yang disembunyikan dalam kasus ini.

Mestinya, APH harus sudi dan sabar untuk mendengar suara hati rakyat. Ekspresi demokrasi jangan dianggap sebagai batu penghambat bagi APH dalam melahirkan loncatan-loncatan cepat, terarah dan terukur. Sebab, melalui kritik yang bersumber dari rakyat itu, APH tentu bekerja lebih cepat, tepat dan terukur dalam menyelesaikan setiap multikrisis dimaksud.

Demokrasi yang sehat justru menjadi katalis yang diperlukan dalam suatu negara demokratis. Demokrasi pada dasarnya adalah kebebasan rakyat yang bertanggung jawab. Ia bersandar pada nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kemanusian.

Siapapun yang menolak untuk mengungkap kebenaran bahkan berusaha menyembunyikannya dengan alasan apapun adalan kesalahan dan kejahatan. (*)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Membaca Gagasan Simon Petrus Kamlasi Bidik Ekosistem Industri Maritim NTT
Bupati TTU Jajaki Peluang Investasi China, Pendidikan dan Pariwisata Jadi Bidikan
Belum Merdeka dari Gelap, Usman Husin Perjuangkan Listrik untuk Warga Pelosok Rote Ndao
Libatkan Bareskrim Polri, Polda NTT Siapkan Izin Pemeriksaan Bupati Kupang ke Mendagri
Penikaman Mahasiswa di Kupang, Kuasa Hukum Minta Polisi Segera Buru Terduga Pelaku
Daniel Taimenas Minta Publik Beri Ruang ke Polda NTT Bekerja Secara Profesional 
Pejabat Eselon II Terseret Dugaan Pelecehan Mahasiswi Magang, Gubernur NTT Turun Tangan
Gubernur NTT Bersikap, Minta Polda Usut Tuntas Pemerkosaan di Rujab Bupati Kupang
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 00:19

Membaca Gagasan Simon Petrus Kamlasi Bidik Ekosistem Industri Maritim NTT

Selasa, 17 November 2026 - 23:55

Bupati TTU Jajaki Peluang Investasi China, Pendidikan dan Pariwisata Jadi Bidikan

Selasa, 17 November 2026 - 16:01

Belum Merdeka dari Gelap, Usman Husin Perjuangkan Listrik untuk Warga Pelosok Rote Ndao

Senin, 16 November 2026 - 23:09

Libatkan Bareskrim Polri, Polda NTT Siapkan Izin Pemeriksaan Bupati Kupang ke Mendagri

Senin, 16 November 2026 - 18:02

Penikaman Mahasiswa di Kupang, Kuasa Hukum Minta Polisi Segera Buru Terduga Pelaku

Berita Terbaru

Konten tidak bisa disalin.