KUPANG,- Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, mengambil langkah administratif dengan menonaktifkan sementara seorang pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT berinisial YAK alias AK, yang diduga terlibat dalam kasus pelecehan seksual terhadap seorang siswi berusia 16 tahun yang sedang menjalani praktik kerja lapangan (PKL).
Keputusan tersebut disampaikan Melki Laka Lena melalui pesan suara yang dikirimkan kepada wartawan, Kamis (19/11/2026) malam, setelah dirinya tiba dari Jakarta dan menerima laporan perkembangan pemeriksaan yang dilakukan tim internal Pemprov NTT.
Pejabat yang bersangkutan diduga melakukan pelecehan seksual terhadap korban berinisial S pada 3 November 2026 di ruang kerja Kantor Gubernur NTT, tepatnya di lingkungan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Gubernur menjelaskan, tim pemeriksa yang dibentuk pemerintah provinsi telah bekerja sejak akhir pekan lalu dengan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak. Tim tersebut bertugas mengumpulkan fakta serta menyampaikan rekomendasi kepada gubernur sebagai dasar pengambilan langkah administratif dan penegakan disiplin terhadap aparatur pemerintah.
Tim pemeriksa dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTT sebagai penanggung jawab, dengan Kepala Badan Kepegawaian, Kepala Inspektorat, Pelaksana Tugas Kepala Biro Hukum serta sejumlah anggota lainnya.
Berdasarkan hasil perkembangan pemeriksaan, tim merekomendasikan agar pejabat yang bersangkutan dinonaktifkan sementara dari jabatannya. Langkah itu, menurut gubernur, diperlukan untuk menjaga proses pemeriksaan tetap berjalan objektif, tidak terganggu, serta menghindari kemungkinan adanya intervensi maupun tindakan yang dapat memengaruhi hasil pemeriksaan.
“Malam hari ini saya sudah menandatangani penonaktifan sementara sebagai Kepala Biro AKBIM, Saudara IAK. Ini merupakan rekomendasi dari tim sebagai langkah administratif untuk memastikan hasil pemeriksaan nanti berjalan dengan baik,” ujar Melki.
Penonaktifan sementara tersebut berlaku selama proses pemeriksaan berlangsung, termasuk hingga pemerintah provinsi merumuskan keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi tim. Pejabat yang bersangkutan dijadwalkan menjalani pemeriksaan dan dimintai keterangan oleh tim pada Jumat (20/11/2026).
Melki menegaskan, langkah administratif yang diambil pemerintah bukan merupakan keputusan akhir terhadap perkara tersebut. Pemprov NTT masih menunggu hasil pemeriksaan untuk menentukan tindakan lanjutan, terutama terkait aspek disiplin, etika pemerintahan dan ketentuan kepegawaian yang berlaku.
Di sisi lain, perhatian pemerintah juga diarahkan pada kondisi korban. Gubernur memastikan tim pemerintah provinsi bersama pihak kepolisian dan instansi terkait terus melakukan pendampingan terhadap korban dan keluarganya, termasuk melibatkan unsur perlindungan perempuan dan anak serta tenaga psikolog.
Pendampingan itu ditujukan untuk memastikan korban memperoleh perlindungan, dukungan psikologis dan ruang yang aman selama proses pemeriksaan berlangsung, tanpa tekanan yang dapat mengganggu kondisi maupun aktivitas sehari-harinya.
Melki juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak memberikan penilaian, stigma maupun justifikasi terhadap korban dan keluarganya. Ia meminta proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, baik di lingkungan Pemprov NTT maupun kepolisian, diberikan ruang untuk berjalan secara objektif dan mengungkap fakta yang sebenarnya.
Menurutnya, penanganan perkara ini harus dilakukan secara serius, dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap korban serta memastikan setiap tindakan terhadap pihak yang terbukti bersalah dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami terus akan memantau perkembangan pemeriksaan dan memastikan pemeriksaan berlangsung apa adanya untuk kemudian menghasilkan keadilan yang sejati bagi korban, keluarga korban dan masyarakat,” tegas Melki.









