KUPANG,- Bencana tanah bergerak dan longsor yang terjadi pada Desember 2025 di Kampung Oepopon, RT 004/RW 002, Dusun II, Desa Oeniko, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang, masih menyisakan kekhawatiran bagi warga hingga kini.
Sebanyak 25 kepala keluarga (KK) tercatat terdampak dalam peristiwa tersebut. Selain merusak permukiman warga, longsor juga mengancam satu gedung ibadah, pastori gereja, serta satu unit bangunan posyandu yang menjadi fasilitas penting bagi masyarakat setempat.
Salah satu warga Desa Oeniko, Yohanis Siki, kepada media ini, Jumat (10/4/2026), mengungkapkan bahwa pascabencana, pemerintah desa telah mengambil langkah awal penanganan. Namun demikian, hingga saat ini belum ada kunjungan langsung dari pemerintah kabupaten maupun provinsi, meskipun laporan resmi telah disampaikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami sudah melaporkan melalui pemerintah desa, tetapi sampai sekarang belum ada kunjungan langsung dari pemerintah di atas,” ujarnya.
Di tengah keterbatasan tersebut, warga tidak tinggal diam. Pada Kamis, 9 April 2026, masyarakat Dusun II Oeniko menggelar rapat keluarga untuk merumuskan langkah strategis dalam menghadapi potensi longsor lanjutan.
Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan penting, yakni penetapan dua lokasi relokasi bagi warga terdampak. Selain itu, warga juga berencana segera melakukan rapat lanjutan guna mengeksekusi hasil keputusan tersebut, termasuk pengukuran lahan relokasi serta pembukaan akses jalan alternatif sebagai jalur evakuasi.
Rapat tersebut turut melibatkan unsur adat yang memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan komunitas, di antaranya Kepala Suku Tenma’u dari Raknamo, perwakilan anak suku Bareut dari Oenuntono, anak suku Adonis dari Raknamo, serta anak suku Follabesi dari Oepopon.
Langkah kolektif ini menunjukkan kuatnya solidaritas masyarakat dalam menghadapi bencana. Namun, warga tetap berharap adanya kehadiran dan dukungan konkret dari pemerintah daerah, baik dalam bentuk peninjauan langsung, bantuan teknis, maupun percepatan proses relokasi.
“Kami berharap pemerintah bisa melihat langsung kondisi kami dan mendukung hasil keputusan bersama ini,” tambah Yohanis.
Situasi ini menjadi pengingat bahwa kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana, terutama untuk memastikan keselamatan warga serta keberlanjutan kehidupan sosial di wilayah terdampak.(*Chris)
