Kupang,- Kementerian Pertanian dan PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp12 triliun untuk membangun saluran irigasi yang akan mencakup 2 juta hektare sawah di seluruh Indonesia. Program ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memperkuat sektor pertanian demi mencapai swasembada pangan.
Namun perhatian Presiden terhadap irigasi yang sangat luar biasa ini, menjadi luka bagi para petani di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Bagaimana tidak, proyek Instruksi Presiden yang seharusnya dikerjakan secara teliti dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, justru sebaliknya merupakan petani, bahkan terancam kelaparan.
Pemerintah Pusat harus segera melakukan evaluasi terhadap kinerja PT Adhi Karya, salah satu BUMN yang ditugaskan untuk menangani proyek Instruksi Presiden (Inpres) infrastruktur irigasi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Proyek yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan petani ini justru menimbulkan kerugian bagi mereka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di NTT, PT Adhi Karya menangani 34 titik proyek irigasi yang sebagian besar tidak tuntas dan bahkan merugikan petani. Salah satu contoh adalah proyek irigasi di Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Kupang, di mana saluran irigasi tidak bisa diairi sehingga petani tidak bisa menanam di periodik pertama awal Januari 2026.
Ini sangat merugikan masyarakat. Petani sudah menunggu lama untuk bisa menanam, tapi karena saluran irigasi tidak siap, mereka harus menunggu lagi.
Kinerja PT Adhi Karya di NTT memang sudah menjadi sorotan banyak pihak dua pekan terakhir. Banyak proyek yang tidak tuntas, tidak sesuai dengan spesifikasi, dan bahkan ada yang tidak dikerjakan sama sekali.
PT Adhi Karya harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh petani. Mereka harus menyelesaikan proyek ini dengan baik dan memastikan saluran irigasi bisa diairi.
Pemerintah Pusat juga harus segera melakukan evaluasi terhadap kinerja PT Adhi Karya dan mengambil tindakan tegas jika ditemukan adanya kesalahan atau kelalaian.
Kita tidak bisa membiarkan PT Adhi Karya terus-menerus melakukan kesalahan dan merugikan rakyat. Pemerintah harus bertindak. Proyek irigasi di NTT ini sebenarnya sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan produksi pertanian. Namun, karena kinerja PT Adhi Karya buruk, proyek ini justru menjadi beban bagi petani.
Pemerintah harus memastikan bahwa proyek ini diselesaikan dengan baik dan bermanfaat bagi petani. Tentu masyarakat penerima manfaat tidak ingin melihat proyek ini menjadi sia-sia.
PT Adhi Karya juga diminta segera menyelesaikan proyek irigasi di NTT dan memastikan saluran irigasi bisa diairi. Pemerintah Pusat melalui satuan kerja dan aparat penegak hukum harus memantau kinerja PT Adhi Karya dan mengambil tindakan tegas jika ada kesalahan.
Masyarakat ingin memastikan bahwa proyek ini diselesaikan dengan baik dan bermanfaat bagi rakyat. PT Adhi Karya harus bertanggung jawab. Evaluasi kinerja PT Adhi Karya di NTT harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pemerintah Pusat harus memastikan bahwa kesalahan tidak terulang lagi di masa depan.
Pemerintah Pusat harus segera melakukan evaluasi terhadap kinerja PT Adhi Karya di NTT dan mengambil tindakan tegas jika ditemukan adanya kesalahan atau kelalaian. Rakyat NTT menunggu jawaban dan tindakan nyata dari pemerintah.
Penulis: Chris Bani
