KUPANG,- Kini, debu yang dulu akrab dengan warga Kukak dan Sulamu perlahan menghilang. Jalan yang selama bertahun-tahun menjadi cerita panjang tentang keterisolasian, kini mulai berubah wajah. Bukan sekadar lapisan aspal hitam, tetapi simbol harapan yang akhirnya datang setelah tujuh tahun penantian.
Bagi warga di Kecamatan Sulamu dan sekitarnya, jalan sepanjang 6 kilometer ini bukan hanya infrastruktur. Ia adalah urat nadi kehidupan—penghubung hasil kebun, akses pendidikan anak-anak, hingga jalur ekonomi yang selama ini terasa jauh. Maka ketika Pemerintah Kabupaten Kupang memulai proyek ini melalui penandatanganan kontrak pada 18 Maret 2025, harapan itu pun perlahan menemukan jalannya.
Di bawah kepemimpinan Bupati Yosef Lede dan Wakil Bupati Aurum Titu Eki, pembangunan jalan Kukak–Sulamu menjadi salah satu langkah cepat dalam 100 hari kerja. Dengan dukungan anggaran APBD sebesar Rp11,5 miliar lebih, proyek hotmix ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan dasar masyarakat: akses yang layak dan berkelanjutan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun seperti setiap pembangunan, jalan ini pun tidak luput dari sorotan. Hasil uji petik lapangan oleh DPRD Kabupaten Kupang melalui Tim Pansus LKPJ menemukan adanya beberapa titik keretakan yang kemudian menjadi perhatian publik dan pemberitaan media.
Menanggapi hal tersebut, Dinas PUPR Kabupaten Kupang tidak tinggal diam. Kepala Bidang Bina Marga, Nazar, menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan di lapangan secara intensif. Koordinasi dengan pihak ketiga pun dilakukan untuk memastikan bahwa setiap temuan ditindaklanjuti secara profesional dan sesuai standar teknis.
Dalam penjelasannya, Nazar menyebutkan bahwa secara umum tidak ditemukan kerusakan pada pekerjaan baru. Sementara itu, beberapa keretakan yang terlihat masih berada dalam tahap pemeliharaan—fase yang memang menjadi bagian penting dari siklus proyek konstruksi jalan.
Di sinilah komitmen itu diuji. Pemerintah daerah tidak hanya membangun, tetapi juga memastikan kualitasnya tetap terjaga. Pihak ketiga sebagai pelaksana pekerjaan pun dipastikan bertanggung jawab penuh selama masa pemeliharaan. Setiap kekurangan, sekecil apa pun, menjadi bagian dari evaluasi dan perbaikan yang harus diselesaikan.
Pendekatan ini menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik. Bahwa pembangunan bukan sekadar selesai secara fisik, tetapi juga harus menjawab kualitas dan keberlanjutan. Dalam konteks ini, kolaborasi antara Dinas PUPR dan pihak ketiga justru menjadi bukti bahwa sistem pengawasan berjalan.
Di tengah dinamika informasi yang berkembang, masyarakat diharapkan dapat melihat persoalan ini secara utuh dan berimbang. Kritik tentu penting, namun perlu diiringi dengan pemahaman bahwa setiap proyek memiliki mekanisme kontrol, termasuk masa pemeliharaan yang memang disiapkan untuk menyempurnakan hasil pekerjaan.
Kini, jalan Kukak–Sulamu tidak hanya menjadi penghubung dua wilayah, tetapi juga menjadi cermin bagaimana pemerintah hadir, bekerja, dan bertanggung jawab. Harapan warga tidak berhenti pada pembangunan, tetapi pada kepastian bahwa jalan ini akan terus dijaga—untuk hari ini, dan masa depan.***
