RDP Panja Pengelolaan di DPR RI, PUPR NTT Dukung Penguatan Pengelolaan Wilayah Perbatasan

Senin, 26 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: PUPR NTT

Foto: PUPR NTT

Jakarta,- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Nusa Tenggara Timur turut mendukung upaya penguatan pengelolaan wilayah perbatasan melalui keikutsertaan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara Komisi II DPR RI, yang digelar pada Rabu, 21 Januari 2026 di Jakarta.

RDP ini menjadi forum strategis untuk menyampaikan aspirasi daerah perbatasan, termasuk Provinsi NTT, dan dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI, serta Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma.

Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, Ir. Benyamin Nahak, MT, menyampaikan usulan alih status beberapa ruas jalan dari jalan provinsi menjadi jalan nasional, yakni ruas Oelamasi–Oepoli (Kabupaten Kupang), ruas Oekusi (RDTL), serta ruas Batuputih–Motamasin–Covalima (RDTL), mengingat fungsinya sebagai penghubung antarnegara yang memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas dan pelayanan perbatasan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain itu, Pemerintah Provinsi NTT juga mengajukan permohonan dukungan Pemerintah Pusat untuk pembangunan kembali sejumlah jembatan dalam kondisi rusak berat, seiring dengan keterbatasan kapasitas fiskal daerah.

Melalui forum ini, Dinas PUPR Provinsi NTT berharap terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat peningkatan infrastruktur perbatasan demi mendorong pertumbuhan ekonomi, konektivitas, serta kesejahteraan masyarakat.

PUPR NTT juga berharap bahwa usulan alih status jalan dan pembangunan jembatan dapat segera direalisasikan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat perbatasan.

Dengan demikian, PUPR NTT terus berjuang untuk meningkatkan infrastruktur perbatasan yang lebih baik, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

PUPR NTT yakin bahwa dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, infrastruktur perbatasan dapat ditingkatkan dan masyarakat perbatasan dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik.(*CMBN01)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Membaca Gagasan Simon Petrus Kamlasi Bidik Ekosistem Industri Maritim NTT
Bupati TTU Jajaki Peluang Investasi China, Pendidikan dan Pariwisata Jadi Bidikan
Belum Merdeka dari Gelap, Usman Husin Perjuangkan Listrik untuk Warga Pelosok Rote Ndao
Libatkan Bareskrim Polri, Polda NTT Siapkan Izin Pemeriksaan Bupati Kupang ke Mendagri
Penikaman Mahasiswa di Kupang, Kuasa Hukum Minta Polisi Segera Buru Terduga Pelaku
Daniel Taimenas Minta Publik Beri Ruang ke Polda NTT Bekerja Secara Profesional 
Pejabat Eselon II Terseret Dugaan Pelecehan Mahasiswi Magang, Gubernur NTT Turun Tangan
Gubernur NTT Bersikap, Minta Polda Usut Tuntas Pemerkosaan di Rujab Bupati Kupang

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 00:19

Membaca Gagasan Simon Petrus Kamlasi Bidik Ekosistem Industri Maritim NTT

Selasa, 17 November 2026 - 23:55

Bupati TTU Jajaki Peluang Investasi China, Pendidikan dan Pariwisata Jadi Bidikan

Selasa, 17 November 2026 - 16:01

Belum Merdeka dari Gelap, Usman Husin Perjuangkan Listrik untuk Warga Pelosok Rote Ndao

Senin, 16 November 2026 - 23:09

Libatkan Bareskrim Polri, Polda NTT Siapkan Izin Pemeriksaan Bupati Kupang ke Mendagri

Senin, 16 November 2026 - 18:02

Penikaman Mahasiswa di Kupang, Kuasa Hukum Minta Polisi Segera Buru Terduga Pelaku

Berita Terbaru

Konten tidak bisa disalin.