Setelah Lebih Dari 7 Dasawarsa Pemerintah Belanda Baru Minta Maaf

Jumat, 18 Februari 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Berita TV

Berita TV

 

 

Beberapa waktu ini jagad media berhiaskan kabar yang rasanya kurang mendapat perhatian public. Mungkin sangat sedikit yang memberi perhatian pada pemberitaan itu yang terkait dengan sejarah bangsa ini. Pemberitaan itu terkait permintaan maaf pemerintah Belanda  kepada masyarakat dan pemerintah Indonesia. Permintaan maaf itu sehubungan dengan hal-hal yang terjadi di masa lampau terkhusus setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Sesudah adanya pengakuan kedaulatan NKRI oleh dunia internasional, ternyata Pemerintah Belanda belum bersedia menerima proklamasi kemerdekaan itu. Pemerintah Belanda masih menjalankan politik imperialism dan kolonialismenya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Riset dari tiga lembaga Belanda yakni Lembaga Ilmu Bahasa, Negara, dan Antropologi Kerajaan Belanda (KITLV), Lembaga Belanda untuk Penelitian Perang, Holocaust, dan Genosida (NIOD), serta Lembaga Penelitian Belanda untuk Sejarah Militer (NIMH). Ketiganya menyatakan bekerja sama dengan pihak peneliti Indonesia, dan bukan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Riset itu melibatkan 25 akademisi Belanda, 11 orang dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan 6 pakar internasional[1].

Menurut Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, kekerasan yang ekstrim dan sistematis telah terjadi saat perang kemerdekaan Indonesia antara 1945 – 1950. Mark Rutte menyatakan penyesalannya atas nama Pemerintah Belanda yang menutup mata terhadap masalah ini selama puluhan tahun sampai dengan terungkap melalui riset ketiga lembaga bersama sejumlah pakar itu.

Sebelumnya, pada tahun 2020, Raja Belanda Willem Alexander telah menyampaikan permohonan maaf kepada Pemerintah dan masyarakat Indonesia atas “kekerasan yang berlebihan” selama masa penjajahan[2].

Presiden NKRI, Ir. H. Joko Widodo, menyatakan sejarah tentu tak dapat dihapuskan, namun perlu menjadi pelajaran. Pelajaran itu untuk meneguhkan komitmen untuk membangun hubungan yang setara, yang saling menghormati dan saling menguntungkan. Pernyataan ini disampaikan di hadapan Raja Belanda Willem Alexander dan rombongan yang dibawanya.

[1] https://www.cnbcindonesia.com/news/20220218080219-4-316345/belanda-minta-maaf-ke-ri-ada-apa

[2] https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220218071152-134-760750/pm-belanda-minta-maaf-ke-indonesia-soal-kekejaman-masa-penjajahan

 

Penulis: Heronimus Bani

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Membaca Gagasan Simon Petrus Kamlasi Bidik Ekosistem Industri Maritim NTT
Bupati TTU Jajaki Peluang Investasi China, Pendidikan dan Pariwisata Jadi Bidikan
Belum Merdeka dari Gelap, Usman Husin Perjuangkan Listrik untuk Warga Pelosok Rote Ndao
Libatkan Bareskrim Polri, Polda NTT Siapkan Izin Pemeriksaan Bupati Kupang ke Mendagri
Penikaman Mahasiswa di Kupang, Kuasa Hukum Minta Polisi Segera Buru Terduga Pelaku
Daniel Taimenas Minta Publik Beri Ruang ke Polda NTT Bekerja Secara Profesional 
Pejabat Eselon II Terseret Dugaan Pelecehan Mahasiswi Magang, Gubernur NTT Turun Tangan
Gubernur NTT Bersikap, Minta Polda Usut Tuntas Pemerkosaan di Rujab Bupati Kupang

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 00:19

Membaca Gagasan Simon Petrus Kamlasi Bidik Ekosistem Industri Maritim NTT

Selasa, 17 November 2026 - 23:55

Bupati TTU Jajaki Peluang Investasi China, Pendidikan dan Pariwisata Jadi Bidikan

Selasa, 17 November 2026 - 16:01

Belum Merdeka dari Gelap, Usman Husin Perjuangkan Listrik untuk Warga Pelosok Rote Ndao

Senin, 16 November 2026 - 23:09

Libatkan Bareskrim Polri, Polda NTT Siapkan Izin Pemeriksaan Bupati Kupang ke Mendagri

Senin, 16 November 2026 - 18:02

Penikaman Mahasiswa di Kupang, Kuasa Hukum Minta Polisi Segera Buru Terduga Pelaku

Berita Terbaru

Konten tidak bisa disalin.