Oleh: Brigjen TNI (Purn) Simon Petrus Kamlasi
Tahun kedua pasca pilkada selalu menjadi fase penentuan. Dalam pengalaman saya selama puluhan tahun mengabdi di institusi militer, saya belajar bahwa rencana hanya bernilai jika dapat dieksekusi dengan disiplin dan konsisten. Kepemimpinan, pada akhirnya, selalu diukur dari hasil.
Hari ini, di Nusa Tenggara Timur (NTT), kita berada pada fase itu. Tantangan fiskal, tekanan belanja pegawai, serta tingginya angka kemiskinan tidak boleh dipandang sekadar sebagai persoalan administratif. Ini adalah momentum konsolidasi besar-besaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Saya meyakini bahwa sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah harus dipercepat. Dukungan politik tersedia, ruang koordinasi terbuka. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk berjalan lambat. Namun keberhasilan tidak berhenti pada relasi provinsi dan pusat saja.
Kunci sesungguhnya ada pada sinergi antara pemerintah provinsi dengan para bupati dan wali kota. Tanpa keselarasan arah dan komando yang jelas, program sehebat apa pun akan berjalan sendiri-sendiri.
Provinsi harus menjadi pengarah strategi. Kabupaten dan kota menjadi pelaksana operasional. Duduk satu meja bukan sekadar seremoni, melainkan menyepakati target terukur: berapa tenaga kerja terserap, berapa hektar lahan produktif dibuka, berapa unit industri dibangun, dan berapa UMKM masuk dalam rantai pasok.
Kita tidak boleh lagi bekerja secara parsial. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh berjalan sendiri. Koperasi tidak boleh berjalan sendiri. NTT Mart tidak boleh berdiri tanpa integrasi. Industri garam tidak boleh terpisah dari sistem logistik dan pasar. Tanpa orkestrasi, anggaran mungkin habis, tetapi dampaknya tidak berlipat.
Yang dibutuhkan adalah desain terpadu dari hulu ke hilir. Siapa menanam, siapa memasok, siapa mengolah, siapa mendistribusikan. Jika program MBG dan penguatan SPPG ingin berhasil, maka kabupaten harus menyiapkan lahan, memastikan bahan baku dari petani dan nelayan lokal, serta menggerakkan koperasi desa.
Demikian pula pengembangan industri garam di Rote Ndao, Sumba, Flores, dan kawasan pesisir lainnya. Klaster industri tidak akan berdiri tanpa dukungan tata ruang, perizinan lokal, dan pemberdayaan tenaga kerja oleh pemerintah kabupaten.
Di sinilah kepemimpinan provinsi diuji. Bukan hanya sebagai administrator, tetapi sebagai koordinator utama yang memastikan seluruh kepala daerah bergerak dalam satu irama pembangunan.
Sebagai prajurit, saya terbiasa dengan rantai komando yang jelas. Dalam kondisi normal, koordinasi dilakukan melalui dialog dan konsensus. Namun ketika situasi ekonomi dapat dipandang sebagai kedaruratan—di mana kemiskinan masih berada pada level yang mengkhawatirkan—maka dibutuhkan kepastian arah, ketegasan instruksi, dan pengawasan tanpa kompromi. Bukan untuk menunjukkan otoritas, tetapi memastikan setiap program benar-benar selesai.
Budaya kinerja ASN harus berubah. ASN provinsi dan kabupaten wajib memiliki target yang terukur dan berdampak langsung. Menerima gaji dari negara berarti menerima amanah untuk bekerja profesional, bahkan jika diperlukan secara ekstraordinari. Dalam kondisi tertentu, ASN dan P3K dapat dilibatkan dalam kerja-kerja praktis berbasis perintah pemerintah: pendampingan koperasi, pengelolaan lahan produktif, penguatan kelompok tani dan nelayan.
Sebagai ilustrasi, apabila ribuan tenaga kerja diarahkan mengelola lahan pemerintah secara produktif—misalnya satu orang mengelola satu are—maka ratusan hektar aset negara dapat dioptimalkan. Lahan tersebut dapat terhubung langsung dengan kebutuhan program pangan, koperasi desa, dan pasar lokal. Skema seperti ini bukan hanya menyerap tenaga kerja, tetapi menciptakan nilai tambah yang terukur dan berkelanjutan.
Dalam jangka pendek, pendekatan ini bersifat stabilisasi. Namun dalam jangka menengah dan panjang, solusi struktural tetap terletak pada industrialisasi terapan yang sesuai dengan karakter NTT sebagai provinsi kepulauan dan wilayah kering.
Industrialisasi bagi NTT bukan membangun industri berat yang kompleks, melainkan industri aplikatif: pengolahan hasil laut, pakan ternak, rumah potong modern, pengemasan hasil pertanian, logistik antar pulau, hingga perkapalan rakyat. Dengan desain matang dan eksekusi disiplin, klaster-klaster ini dapat menyerap ribuan tenaga kerja dan membentuk basis ekonomi baru.
Tahun kedua pasca pilkada adalah waktu ujian. Ruang kerja sama dengan pemerintah pusat, DPR, bupati dan wali kota, dunia usaha, akademisi, komunitas, hingga diaspora NTT harus semakin terbuka. Pemerintah pusat dan daerah harus mengajak semua pihak yang memiliki potensi untuk bekerja sama.
Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan kemiskinan dengan pola kerja biasa. Pembangunan membutuhkan disiplin, keberanian, pengalaman lapangan, dan kepemimpinan yang mampu menggerakkan semua elemen untuk bekerja bersama sampai tuntas.
Pada akhirnya, kepemimpinan akan selalu diukur bukan dari banyaknya rencana, melainkan dari berapa banyak yang berhasil diselesaikan. Saatnya kita bergerak dalam satu komando pembangunan.
Ayo Bangun NTT…
