KUPANG,– PT Pupuk Indonesia (Persero) bersama Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Anggota Panitia Kerja (Panja) Pupuk Bersubsidi, Usman Husin, menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Optimalisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Hotel Harper Kupang, Jumat (17/7/2026). Kegiatan ini menjadi wujud sinergi antara pemerintah dan BUMN dalam memperkuat tata kelola distribusi pupuk bersubsidi agar lebih tepat sasaran, tepat waktu, dan mampu menjawab kebutuhan petani di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Bimtek tersebut diikuti distributor, pemilik kios pupuk, dua Perusahaan Umum Daerah (PUD), serta para pemangku kepentingan dari kabupaten dan kota di daratan Pulau Timor. Tujuannya adalah menyamakan pemahaman terhadap kebijakan terbaru pemerintah mengenai pupuk bersubsidi, mengevaluasi sistem distribusi yang berjalan, sekaligus menghimpun berbagai persoalan yang dihadapi petani di lapangan sebagai dasar perbaikan kebijakan ke depan.
Regional Chief Executive Officer I PT Pupuk Indonesia, Eko Suroso, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi dalam mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi di daerah. Menurutnya, masukan dari petani, distributor, maupun kios pupuk sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, Direktur Supply Chain PT Pupuk Indonesia, Robby Setiabudi Madjid, mengungkapkan bahwa terselenggaranya Bimtek ini merupakan inisiatif Usman Husin yang memiliki kepedulian besar terhadap kondisi petani di NTT. Melalui forum tersebut, Pupuk Indonesia ingin mendengar langsung berbagai kendala yang terjadi di lapangan, terutama setelah diberlakukannya kebijakan terbaru pemerintah terkait tata kelola pupuk bersubsidi.
Ia menyebutkan bahwa PT Pupuk Indonesia saat ini memiliki sekitar 500 gudang penyangga yang tersebar di seluruh Indonesia sebagai bagian dari sistem distribusi nasional. Namun demikian, perusahaan tetap membutuhkan berbagai masukan dari daerah agar proses penyaluran semakin efektif.
“Kami berharap melalui kegiatan ini dapat memperoleh informasi yang akurat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan ke depan sehingga pupuk dapat tersalurkan lebih baik kepada petani,” ujarnya.
Dalam sambutannya, Usman Husin menyampaikan apresiasi kepada PT Pupuk Indonesia yang telah membuka ruang dialog dengan petani dan turun langsung melihat kondisi distribusi pupuk di NTT. Menurutnya, persoalan pupuk bersubsidi merupakan isu yang kompleks karena masih terdapat berbagai ketimpangan, terutama di wilayah pedesaan dan pelosok.
Sebagai Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Anggota Panja Pupuk Bersubsidi, Usman menegaskan bahwa dirinya memiliki tanggung jawab untuk mengawal tata kelola pupuk bersubsidi mulai dari produsen, distributor, kios hingga benar-benar diterima petani yang berhak.
“Sinergi ini harus terus diperkuat agar berbagai persoalan yang selama ini dihadapi distributor, kios pupuk, maupun petani di daratan Pulau Timor dapat segera ditemukan jalan keluarnya,” tegas Usman.
Ia menambahkan, pengawasan distribusi pupuk bersubsidi menjadi bagian penting dari tugas pengawasan DPR RI. Karena itu, Bimtek ini tidak sekadar menjadi forum sosialisasi, tetapi juga wadah untuk mencari solusi nyata terhadap berbagai persoalan yang selama ini menghambat penyaluran pupuk.
Usman juga menekankan pentingnya memastikan pupuk sudah tersedia sebelum musim tanam dimulai. Menurutnya, penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah NTT harus berjalan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran sehingga produktivitas pertanian dapat terus meningkat.
Dalam sesi dialog, PT Pupuk Indonesia memaparkan perkembangan penyaluran pupuk bersubsidi sepanjang 2022 hingga 2026, termasuk realisasi penyaluran tahun 2026 serta kondisi stok pupuk bersubsidi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dialog yang dipandu oleh Eko Suroso itu berlangsung interaktif dengan menghadirkan berbagai aspirasi dari petani dan kios pupuk.
Berbagai persoalan yang disampaikan peserta, mulai dari mekanisme distribusi, ketersediaan stok hingga kendala di tingkat lapangan, mendapat tanggapan langsung dari PT Pupuk Indonesia. Sementara Usman Husin berkomitmen mengawal seluruh aspirasi tersebut agar menjadi bahan evaluasi pemerintah dan dapat diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak kepada petani.
Melalui Bimtek ini diharapkan koordinasi antara pemerintah, Pupuk Indonesia, distributor, kios pupuk, dan petani semakin kuat sehingga penyaluran pupuk bersubsidi di NTT dapat berlangsung lebih efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan petani.***
