KUPANG,- Aspal hitam membentang mulus di sejumlah ruas jalan di Nusa Tenggara Timur. Di balik permukaan yang tampak rapi itu, tersimpan cerita tentang kritik, pengawasan, dan upaya menjaga kepercayaan publik.
Sorotan terhadap proyek Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) tak hanya terjadi di satu titik. Ruas Jalan Mauponggo–Ngera–Puuwada menjadi salah satu yang ramai diperbincangkan, serupa dengan proyek di kawasan Fatukoa, Kota Kupang. Kritik datang silih berganti, mulai dari kualitas pekerjaan hingga efektivitas pengawasan.
Namun bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Jalan Mauponggo–Ngera–Puuwada, Richard Manukoa, kritik bukan sesuatu yang harus dihindari. Ia justru melihatnya sebagai bagian dari mekanisme kontrol.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Masukan dari masyarakat menjadi bagian penting dalam evaluasi. Yang pasti, pekerjaan berjalan sesuai ketentuan dan tidak merugikan negara, terutama karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya, Rabu (18/3/2026) melalui sambungan telepon.
Program IJD sendiri merupakan inisiatif pemerintah pusat untuk memperbaiki kondisi jalan daerah, terutama yang menjadi urat nadi distribusi hasil produksi dan akses masyarakat. Di berbagai wilayah Indonesia, program ini telah mendorong peningkatan konektivitas, termasuk di wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolasi.
Di NTT, pelaksanaan program ini berada di bawah pengawasan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN). Kepala BPJN NTT, Janto, menegaskan bahwa keterlibatan publik justru menjadi elemen penting dalam memastikan kualitas pekerjaan.
“Kami mengapresiasi masyarakat yang ikut mengawasi. Itu membantu kami memastikan setiap pekerjaan berjalan sesuai standar,” katanya.
Menurut dia, BPJN NTT saat ini memperketat pengawasan terhadap 21 paket proyek IJD yang tersebar di berbagai kabupaten. Pengawasan tidak hanya berfokus pada kecepatan penyelesaian, tetapi juga pada mutu konstruksi dan aspek keselamatan.
Evaluasi dilakukan secara berkala, termasuk terhadap kinerja para PPK di lapangan. Hasilnya, sejauh ini menunjukkan bahwa kualitas pekerjaan berada pada kategori baik.
Pendekatan yang diterapkan BPJN NTT menitikberatkan pada dua hal utama: kualitas dan manfaat. Jalan yang dibangun diharapkan tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga memiliki daya tahan yang memadai serta memberikan dampak ekonomi.
Sejumlah ruas jalan yang sebelumnya rusak kini telah diperbaiki, diperlebar, dan ditingkatkan kualitasnya menjadi lapisan aspal maupun beton. Dampaknya mulai terasa karena waktu tempuh berkurang, distribusi hasil pertanian menjadi lebih lancar, dan biaya logistik perlahan menurun.
Di beberapa daerah lain, seperti di Kabupaten Kupang dan Belu, proyek serupa bahkan diselesaikan lebih cepat dari target. Pengalaman itu menjadi tolok ukur sekaligus pembanding bagi pelaksanaan di NTT.
Meski demikian, tantangan di wilayah kepulauan seperti NTT tidak sederhana. Kondisi geografis, cuaca, hingga karakter tanah menjadi faktor yang memengaruhi kualitas dan ketahanan jalan.
Karena itu, BPJN NTT juga menggandeng pemerintah daerah, khususnya dinas PUPR, dalam perencanaan hingga pemeliharaan. Sinergi ini dinilai penting agar pembangunan tidak berhenti pada tahap konstruksi, tetapi berlanjut pada perawatan jangka panjang.
Di tengah berbagai sorotan, satu hal yang menjadi benang merah adalah upaya menjaga akuntabilitas. Kritik publik, evaluasi internal, dan pengawasan berlapis menjadi bagian dari proses yang tak terpisahkan.
Bagi masyarakat, hasil akhirnya sederhana: jalan yang lebih baik, akses yang lebih mudah, dan harapan bahwa pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan sehari-hari.***
